Palembang, Pusaka – Sustanaible finance adalah terobosan yang saat ini didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengatasi kejahatan perusahaan yang bergerak di sektor SDA, khususnya yang bermodal besar.

“Kejahatan perusahaan tidak bisa dibiarkan, dunia diciptakan untuk kita semua, bukan untuk yang kaya saja,” demikian dinyatakan Abdul Haris Mendawai, Badan Pengawas TuK Indonesia,  membuka workshop bersama terkait bisnis dan HAM di sela-sela Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup Walhi, di Palembang, Sabtu, 23/4/2016.

Workshop bertajuk Sustainable Finance dan HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam, dengan pengalaman kejahatan lingkungan di Papua, ini diorganisir bersama oleh Yayasan Pusaka, TuK Indonesia, dan Elsam.

Dari hulu rantai industri, sustanaible finance adalah cara agar institusi finance ikut bertanggung jawab, sehingga dana tidak dikucurkan pada aktivitas yang merugikan hak masyarakat, demikian Alghiffari Direktur LBH Jakarta, membuka forum diskusi siang itu.

Sejauh mana upaya ini bisa digunakan oleh gerakan akar rumput di bawah menjadi salah satu bahasan yang diangkat. Istiana Maftuchah, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan sektor bisnis ini luar biasa sulit karena motivasi profit. Perbankan, sebagai penyandang dana, juga tidak punya mekanisme penilaian pendanaan terkait kejahatan lingkungan.

Untuk mendukung pekerjaan itu OJK telah membuat Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, dalam rangka mengatasi manajemen resiko sosial perusahaan.

Menemukan mekanisme sebagai cara agar menghentikan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan yang melanggar HAM adalah concern yang semestinya diperhatikan OJK, demikian Algiff menanggapi.

Menurut Ifdal Kasim, seorang praktisi hukum dan mantan Komisioner Komnas HAM, Sustanable Finance ini dibuat karena ada perubahan perspektif pembangunan yg makin peduli HAM dan lingkungan di dalam prinsip-prinsip bisnis dan HAM. “Ini memberi implikasi pada aktor-aktor keuangan termasuk lembaga keuangan.” ujarnya.

Ifdam menerangkan, bahwa seiring perubahan paradigma ini, HAM menjadi bagian yang ikut mempengaruhi orientasi perubahan tersebut.

Ia menegaskan, ada tiga hal yang mestinya diatur perusahaan terkait HAM yaitu perusahaan harus memiliki kebijakan HAM, harus ada penilaian dampak terhadap HAM, dan mekanisme komplainnya harus disediakan.

Ifdal menyayangkan OJK membatasi lingkupnya pada sosial dan lingkungan, padahal di negara lain, seperti Mongolia, Nigeria dalam kebijakan SF nya adalah melindungi komunitas dan masyarakat akan melindungi HAM dan standar perburuhan.

“HAM semestinya bukan turunan sosial,  tetapi variabel sendiri. OJK semestinya mengintegrasikannya”, ujar Ifdal.

Semua perusahaan perkebunan di Indonesia yang besar uangnya berasal dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri. Kredit yang mereka dapatkan seharusnya mensyaraktkan pemeriksaan rekam jejak perusahaan terhadap hal azasi masyarakat sekitar.

Max Binur dari Belantara Papua menyatakan negara ini gagal memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, apalagi rakyat Papua. “Negara buat aturan, negara yang langgar. Masyarakat memprotes langsung dikriminalisasi, ditangkap.”

Max menyesalkan bahwa Papua adalah daerah yang paling telanjang dimana kasus pelanggaran HAM masyarakat terjadi tanpa advokasi dan perhatian. “Pelanggarnya jelas, tapi otoritas siapa yg bisa paksa mereka? Semua aturan yang sudah ada saja tidak jalan, yang baru nanti ini mau bagaimana lagi?” ujarnya kesal.

Ia melanjutkan bahwa kenyataanya penegakan hukum sama sekali tidak berlaku di Papua, ini tamparan keras bagi masyarakat di wilayah lain yang mungkin belum tahu.

“Kasi stop sudah perusahaan-perusahaan yang melanggar itu. Tidak ada kata lain. Kami akan terus berjuang berhadapan dengan siapapun selama kami masih hidup” tutup Max Binur.

Di penghujung acara, menjadi pertanyaan dan misteri besar terkait Profit, People and Planet. Bisakah jalan beriring?

Zy, April 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Palembang, Pusaka – Sustanaible finance adalah terobosan yang saat ini didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengatasi kejahatan perusahaan yang bergerak di sektor SDA, khususnya yang bermodal besar.

    “Kejahatan perusahaan tidak bisa dibiarkan, dunia diciptakan untuk kita semua, bukan untuk yang kaya saja,” demikian dinyatakan Abdul Haris Mendawai, Badan Pengawas TuK Indonesia,  membuka workshop bersama terkait bisnis dan HAM di sela-sela Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup Walhi, di Palembang, Sabtu, 23/4/2016.

    Workshop bertajuk Sustainable Finance dan HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam, dengan pengalaman kejahatan lingkungan di Papua, ini diorganisir bersama oleh Yayasan Pusaka, TuK Indonesia, dan Elsam.

    Dari hulu rantai industri, sustanaible finance adalah cara agar institusi finance ikut bertanggung jawab, sehingga dana tidak dikucurkan pada aktivitas yang merugikan hak masyarakat, demikian Alghiffari Direktur LBH Jakarta, membuka forum diskusi siang itu.

    Sejauh mana upaya ini bisa digunakan oleh gerakan akar rumput di bawah menjadi salah satu bahasan yang diangkat. Istiana Maftuchah, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan sektor bisnis ini luar biasa sulit karena motivasi profit. Perbankan, sebagai penyandang dana, juga tidak punya mekanisme penilaian pendanaan terkait kejahatan lingkungan.

    Untuk mendukung pekerjaan itu OJK telah membuat Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, dalam rangka mengatasi manajemen resiko sosial perusahaan.

    Menemukan mekanisme sebagai cara agar menghentikan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan yang melanggar HAM adalah concern yang semestinya diperhatikan OJK, demikian Algiff menanggapi.

    Menurut Ifdal Kasim, seorang praktisi hukum dan mantan Komisioner Komnas HAM, Sustanable Finance ini dibuat karena ada perubahan perspektif pembangunan yg makin peduli HAM dan lingkungan di dalam prinsip-prinsip bisnis dan HAM. “Ini memberi implikasi pada aktor-aktor keuangan termasuk lembaga keuangan.” ujarnya.

    Ifdam menerangkan, bahwa seiring perubahan paradigma ini, HAM menjadi bagian yang ikut mempengaruhi orientasi perubahan tersebut.

    Ia menegaskan, ada tiga hal yang mestinya diatur perusahaan terkait HAM yaitu perusahaan harus memiliki kebijakan HAM, harus ada penilaian dampak terhadap HAM, dan mekanisme komplainnya harus disediakan.

    Ifdal menyayangkan OJK membatasi lingkupnya pada sosial dan lingkungan, padahal di negara lain, seperti Mongolia, Nigeria dalam kebijakan SF nya adalah melindungi komunitas dan masyarakat akan melindungi HAM dan standar perburuhan.

    “HAM semestinya bukan turunan sosial,  tetapi variabel sendiri. OJK semestinya mengintegrasikannya”, ujar Ifdal.

    Semua perusahaan perkebunan di Indonesia yang besar uangnya berasal dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri. Kredit yang mereka dapatkan seharusnya mensyaraktkan pemeriksaan rekam jejak perusahaan terhadap hal azasi masyarakat sekitar.

    Max Binur dari Belantara Papua menyatakan negara ini gagal memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, apalagi rakyat Papua. “Negara buat aturan, negara yang langgar. Masyarakat memprotes langsung dikriminalisasi, ditangkap.”

    Max menyesalkan bahwa Papua adalah daerah yang paling telanjang dimana kasus pelanggaran HAM masyarakat terjadi tanpa advokasi dan perhatian. “Pelanggarnya jelas, tapi otoritas siapa yg bisa paksa mereka? Semua aturan yang sudah ada saja tidak jalan, yang baru nanti ini mau bagaimana lagi?” ujarnya kesal.

    Ia melanjutkan bahwa kenyataanya penegakan hukum sama sekali tidak berlaku di Papua, ini tamparan keras bagi masyarakat di wilayah lain yang mungkin belum tahu.

    “Kasi stop sudah perusahaan-perusahaan yang melanggar itu. Tidak ada kata lain. Kami akan terus berjuang berhadapan dengan siapapun selama kami masih hidup” tutup Max Binur.

    Di penghujung acara, menjadi pertanyaan dan misteri besar terkait Profit, People and Planet. Bisakah jalan beriring?

    Zy, April 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on