Oleh: P. Felix Amias MSC

Seringkali orang berpikir bahwa pembangunan hanya bisa terjadi bila ada banyak dana, ada banyak penduduk setempat menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintah, ada investor yang membangun dengan resiko penggundulan hutan, ada orang-orang pintar yang memiliki ide cemerlang, dan sejenisnya. Makanya orang berlomba-lomba menjadi pegawai atau berlomba mendapatkan uang sebanyak-banyaknya atau berlomba-lomba menjadi orang tenar (orang terkenal). Mereka lupa bahwa ada banyak faktor yang mendukung pembangunan, antara lain pemberberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, mengatakan: Perempuan merupakan sosok yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan bangsa, sehingga posisi perempuan harus senantiasa diberdayakan sesuai dengan latar belakang ilmu, profesi, dan pengalaman hidupnya. “Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, hak-hak perempuan diakui sama di dalam undang-undang. Karena itu, tidak boleh terjadi diskriminasi gender”, kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut ini.

Sering perempuan dianggap manusia nomor dua dalam segala lini (politik, ekonomi, sosial, bahkan termasuk kehidupan beragama). Padahal bangsa manausia ini dikandung oleh perempuan dalam rahimnya. Sebelum lahir dan hidup di dunia ini, anak dalam rahim itu makan dan hidup dari mamanya melalui tali pusar. Kalau mamanya mati, maka anak dalam rahim juga mati. Ini mejadi falsafah bahwa perempuan bisa buat “hidup atau mati” (to be or not to be). Bisa membuat pembangunan di suatu negara, suatu daerah, atau suatu masyarakat: hidup atau mati, maju atau mundur, atau malah hancur.

Di Indonesia ada Mentri khusus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), karena pemerintah tahu bahwa secara alamiah perempuan menentukan kehidupan seseorang dan bahkan kehidupan suatu masyarakat manusia. Tanggal 23 Februari 2016, Ibu Yohana Yembise, Menteri PPPA dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, menyempatkan diri bertemu mama-mama pengrajin rumah tangga dari bahan daur ulang di belakang RSUD Merauke (BELRUSAK = Belakang Rumah Sakit). Ibu Yohana Yembise mengatakan akan mengirim orang dari Jombang, Jawa Timur untuk melatih mama-mama membuat kerajinan tangan. Kalau tidak, mama-mama yang pergi ke Jombang. Untuk membangun tempat kerajinan di Merauke, Ibu Yohana Yembise mengatakan agar mama-mama membuat konsep tempat dan diajukan ke PU atau ke pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak jika nanti mereka datang. Itu artinya, perlu ada yang mengkoordinir mereka. Semoga kedatangan Ibu Menteri membawa berkah bagi mama-mama pengrajin bahan-bahan daur ulang di BELRUSAK – Merauke.

Sedangkan menyangkut perlindungan anak, ada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, khususnya BAB XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menetapkan antara lain: barangsiapa melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan hubungan seksual akan dipidana 15 tahun penjara serta denda 300 juta dan 600 juta rupiah. Termasuk menipu atau membujuk anak melakukan persetubuhan (bdk. Pasal 81 ayat 1 dan 2). Pemerintah juga telah menetapkan PERPPU No 23 Tahun 2016 untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

Dalam kaitan dengan PERPPU ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak itu mengancam dan membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat (bdk. KOMPAS, Kamis 26 Mei 2016). Sangsi hukumnya sama dengan tadi: 15 tahun penjara serta denda 300 juta dan 600 ratus juta rupiah. Jadi kalau ada kekerasan terhadap anak, termasuk anak di bawah umur, maka pihak keluarga wajib menyelesaikannya secara hukum, karena undang-undang negeri ini menjamin hak-hak hidup anak. Mengingat bahwa pelanggaran itu termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM).

Mengapa hak-hak hidup anak perlu dilindungi? Karena anak adalah “aset” masa depan negara, bangsa, dan masyarakat. Maka, merusak kehidupan anak itu sama dengan merusak kehidupan negara, bangsa, dan masyarakat setempat. Semua undang-undang dan peraturan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap kehidupan anak memang penting untuk pembangunan serta martabat suatu negara, bangsa, dan masyarakat. Salam REVOLUSI MENTAL…!!!

Penulis: Bekerja di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian – Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAME). E-mail:[email protected]FBFelix Amigo

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: P. Felix Amias MSC

    Seringkali orang berpikir bahwa pembangunan hanya bisa terjadi bila ada banyak dana, ada banyak penduduk setempat menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintah, ada investor yang membangun dengan resiko penggundulan hutan, ada orang-orang pintar yang memiliki ide cemerlang, dan sejenisnya. Makanya orang berlomba-lomba menjadi pegawai atau berlomba mendapatkan uang sebanyak-banyaknya atau berlomba-lomba menjadi orang tenar (orang terkenal). Mereka lupa bahwa ada banyak faktor yang mendukung pembangunan, antara lain pemberberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, mengatakan: Perempuan merupakan sosok yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan bangsa, sehingga posisi perempuan harus senantiasa diberdayakan sesuai dengan latar belakang ilmu, profesi, dan pengalaman hidupnya. “Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, hak-hak perempuan diakui sama di dalam undang-undang. Karena itu, tidak boleh terjadi diskriminasi gender”, kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut ini.

    Sering perempuan dianggap manusia nomor dua dalam segala lini (politik, ekonomi, sosial, bahkan termasuk kehidupan beragama). Padahal bangsa manausia ini dikandung oleh perempuan dalam rahimnya. Sebelum lahir dan hidup di dunia ini, anak dalam rahim itu makan dan hidup dari mamanya melalui tali pusar. Kalau mamanya mati, maka anak dalam rahim juga mati. Ini mejadi falsafah bahwa perempuan bisa buat “hidup atau mati” (to be or not to be). Bisa membuat pembangunan di suatu negara, suatu daerah, atau suatu masyarakat: hidup atau mati, maju atau mundur, atau malah hancur.

    Di Indonesia ada Mentri khusus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), karena pemerintah tahu bahwa secara alamiah perempuan menentukan kehidupan seseorang dan bahkan kehidupan suatu masyarakat manusia. Tanggal 23 Februari 2016, Ibu Yohana Yembise, Menteri PPPA dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, menyempatkan diri bertemu mama-mama pengrajin rumah tangga dari bahan daur ulang di belakang RSUD Merauke (BELRUSAK = Belakang Rumah Sakit). Ibu Yohana Yembise mengatakan akan mengirim orang dari Jombang, Jawa Timur untuk melatih mama-mama membuat kerajinan tangan. Kalau tidak, mama-mama yang pergi ke Jombang. Untuk membangun tempat kerajinan di Merauke, Ibu Yohana Yembise mengatakan agar mama-mama membuat konsep tempat dan diajukan ke PU atau ke pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak jika nanti mereka datang. Itu artinya, perlu ada yang mengkoordinir mereka. Semoga kedatangan Ibu Menteri membawa berkah bagi mama-mama pengrajin bahan-bahan daur ulang di BELRUSAK – Merauke.

    Sedangkan menyangkut perlindungan anak, ada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, khususnya BAB XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menetapkan antara lain: barangsiapa melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan hubungan seksual akan dipidana 15 tahun penjara serta denda 300 juta dan 600 juta rupiah. Termasuk menipu atau membujuk anak melakukan persetubuhan (bdk. Pasal 81 ayat 1 dan 2). Pemerintah juga telah menetapkan PERPPU No 23 Tahun 2016 untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

    Dalam kaitan dengan PERPPU ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak itu mengancam dan membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat (bdk. KOMPAS, Kamis 26 Mei 2016). Sangsi hukumnya sama dengan tadi: 15 tahun penjara serta denda 300 juta dan 600 ratus juta rupiah. Jadi kalau ada kekerasan terhadap anak, termasuk anak di bawah umur, maka pihak keluarga wajib menyelesaikannya secara hukum, karena undang-undang negeri ini menjamin hak-hak hidup anak. Mengingat bahwa pelanggaran itu termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM).

    Mengapa hak-hak hidup anak perlu dilindungi? Karena anak adalah “aset” masa depan negara, bangsa, dan masyarakat. Maka, merusak kehidupan anak itu sama dengan merusak kehidupan negara, bangsa, dan masyarakat setempat. Semua undang-undang dan peraturan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap kehidupan anak memang penting untuk pembangunan serta martabat suatu negara, bangsa, dan masyarakat. Salam REVOLUSI MENTAL…!!!

    Penulis: Bekerja di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian – Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAME). E-mail:[email protected]FBFelix Amigo

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on