PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

Masyarakat Adat Moi, Himpunan Mahasiswa Moi Seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Pemuda Generasi Malaumkarta, Petualangan Malamoi, Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar Mahasiwa Kalabem, Belantara Papua, Yayasan PUSAKA yang tergabung dalam Koalisi Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat.

Kami koalisi Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat percaya Hutan Adat Moi adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat yaang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus hidup masyarkat adat Suku Moi. Hutan bukan hanya sebagai ekosistem, tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya dan konservasi penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya, tapi bagi kami hutan merupakan simbol dan sebuah harga diri.

Kami juga percaya bahwa sesungguhnya hutan merupakan inti dari kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan generasi mendatang sehingga menjaga hutan menjadi tugas masyarakat pemerintah dan dunia usaha.

Sejak kehadiran perkebunan sawit di wilayah adat Suku Moi pada tahun 2004 yang dibawa oleh PT. Henrison Inti Persada (HIP) dan diikuti dengan perusahaan sawit lainnya, banyak areal dusun sagu yang tergusur, hilangnya situs- situs dan benda bersejarah, musnahnya habitat cenderawasih dan keanekaragaman hayati lainnya, sungai tercemar serta air bersih menjadi langka adalah dampak buruk yang tidak bisa dihindari. Kehadiran sawitpun memberi peluang tejadinya konflik sosial di antara marga dan keluarga.

Kami menilai bahwa ekspansi sawit hanya menguntungkan perusahaan tanpa memperhatikan masyarakat adat dan masyarakat luas yang terkena dampak dari adanya perkebunan sawit

Atas dasar pemikiran tersebut maka:

  1. Kami menolak tegas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 221/ 201 tanggal 23 Desember 2011 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 660.1/127 Tahun 2014. Tentang Pemberian Ijin areal kepada  PT. Mega Mustika Plantation dengan luas areal konsesi 9.835 hektar dan PT. Cipta Papua Platation seluas 15.310 hektar yang berlokasi di sekitar Kampung Saengkeduk, Selekobo, Klamugun, Miskum, Siwis di Distrik Klasow dan Moraid Kabupaten Sorong Papua Barat.
  2. Kami meminta kepada Bupati Kabupaten Sorong segera membatasi perluasan areal bagi Perusahan PT. Henrison Inti Sejahtra (HIP)  dan PT. Inti Kebun Sejahtra (IKS) yang sudah beroperasi.
  3. Kami meminta DPRD Kabupaten Sorong segera membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk meninjau kembali Perijinan dan Dokumen AMDAL semua pemegang ijin Perkebunan Sawit dan menyelesaikan semua persolan antara perusahan – perusahan dan Masyarakat Adat  di Kabupaten Sorong. 
  4. Kami meminta agar DPRD Kabupaten Sorong segera menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan proses perijinan yang tumpang tindih dan alihfungsi kawasan dengan Areal KPH, areal HPH, serta ruang kelola Masyarakat Adat sesuai dengan putusan MK Nomor  35/PUU-X/2012.
  5. Kami menuntut kejelasan tentang Peruntukan Areal ruang kelola Masyarakat Adat Moi dari Peruntukan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Hutan Produksi Konversi (HPK) 308,941 hektar
    Areal Penggunaan Lain (APL) 122,801 hektar.
  6. Kami meminta Pemerintah segera mengakui dan mengesahkan Peta wilayah Adat Malamoi Sub Suku Moi Kelim yang sudah dipetakan.

Demikian pernyataan sikap kami,

Sorong, 20 Mei 2016

LMA Malamoi

HIMAMSI

GMNI

PGM

IKPPMK

Petualanagan Malamoi

Belantara Papua

PUSAKA

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

    Masyarakat Adat Moi, Himpunan Mahasiswa Moi Seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Pemuda Generasi Malaumkarta, Petualangan Malamoi, Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar Mahasiwa Kalabem, Belantara Papua, Yayasan PUSAKA yang tergabung dalam Koalisi Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat.

    Kami koalisi Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat percaya Hutan Adat Moi adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat yaang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus hidup masyarkat adat Suku Moi. Hutan bukan hanya sebagai ekosistem, tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya dan konservasi penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya, tapi bagi kami hutan merupakan simbol dan sebuah harga diri.

    Kami juga percaya bahwa sesungguhnya hutan merupakan inti dari kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan generasi mendatang sehingga menjaga hutan menjadi tugas masyarakat pemerintah dan dunia usaha.

    Sejak kehadiran perkebunan sawit di wilayah adat Suku Moi pada tahun 2004 yang dibawa oleh PT. Henrison Inti Persada (HIP) dan diikuti dengan perusahaan sawit lainnya, banyak areal dusun sagu yang tergusur, hilangnya situs- situs dan benda bersejarah, musnahnya habitat cenderawasih dan keanekaragaman hayati lainnya, sungai tercemar serta air bersih menjadi langka adalah dampak buruk yang tidak bisa dihindari. Kehadiran sawitpun memberi peluang tejadinya konflik sosial di antara marga dan keluarga.

    Kami menilai bahwa ekspansi sawit hanya menguntungkan perusahaan tanpa memperhatikan masyarakat adat dan masyarakat luas yang terkena dampak dari adanya perkebunan sawit

    Atas dasar pemikiran tersebut maka:

    1. Kami menolak tegas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 221/ 201 tanggal 23 Desember 2011 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 660.1/127 Tahun 2014. Tentang Pemberian Ijin areal kepada  PT. Mega Mustika Plantation dengan luas areal konsesi 9.835 hektar dan PT. Cipta Papua Platation seluas 15.310 hektar yang berlokasi di sekitar Kampung Saengkeduk, Selekobo, Klamugun, Miskum, Siwis di Distrik Klasow dan Moraid Kabupaten Sorong Papua Barat.
    2. Kami meminta kepada Bupati Kabupaten Sorong segera membatasi perluasan areal bagi Perusahan PT. Henrison Inti Sejahtra (HIP)  dan PT. Inti Kebun Sejahtra (IKS) yang sudah beroperasi.
    3. Kami meminta DPRD Kabupaten Sorong segera membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk meninjau kembali Perijinan dan Dokumen AMDAL semua pemegang ijin Perkebunan Sawit dan menyelesaikan semua persolan antara perusahan – perusahan dan Masyarakat Adat  di Kabupaten Sorong. 
    4. Kami meminta agar DPRD Kabupaten Sorong segera menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan proses perijinan yang tumpang tindih dan alihfungsi kawasan dengan Areal KPH, areal HPH, serta ruang kelola Masyarakat Adat sesuai dengan putusan MK Nomor  35/PUU-X/2012.
    5. Kami menuntut kejelasan tentang Peruntukan Areal ruang kelola Masyarakat Adat Moi dari Peruntukan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Hutan Produksi Konversi (HPK) 308,941 hektar
      Areal Penggunaan Lain (APL) 122,801 hektar.
    6. Kami meminta Pemerintah segera mengakui dan mengesahkan Peta wilayah Adat Malamoi Sub Suku Moi Kelim yang sudah dipetakan.

    Demikian pernyataan sikap kami,

    Sorong, 20 Mei 2016

    LMA Malamoi

    HIMAMSI

    GMNI

    PGM

    IKPPMK

    Petualanagan Malamoi

    Belantara Papua

    PUSAKA

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on