PT. HIP Pecat Puluhan Buruh Asal Penduduk Asli Papua

0
292

Perusahaan kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada (HIP) yang beroperasi di Distrik Klamono dan Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat, melakukan pemecatan atas buruh perusahaan yang berlangsung pada akhir April dan awal Mei 2016.

Menurut informasi yang dikumpulkan Yulius Klasibin, “Saya sudah mengumpulkan surat pemecatan dari 22 orang buruh yang ditandatangani oleh James Satyo, orang perusahaan PT. HIP”, jelas Yulius, yang juga bagian dari korban pemecatan PT. HIP.

Kebanyakan buruh yang dipecat adalah pekerja penduduk asli Papua yang berasal dari kampung sekitar dan beberapa diantaranya terbilang pemilik tanah ulayat yang dijadikan areal perkebunan.

Adapun nama-nama 22 orang buruh yang dipecat, sebagai berikut: Alexander Klasibin, Bastiana Gilik, Demianus Klasibin, Dolfince Gilik, Ellya Gilik, Fanli Fransiskus Taroreh, Hawa Malak, Herkanus Gilik, Jhoni Doo, Kristina Klasibin, Maria Ulimene,  Mesak Malak, Mika Kalami, Naomi Doo, Nelda Gilik, Orpa Ulimpa, Rahel Klasibin, Rosina Klasibin, Siska Givelem, Yance Edward Gilik, Yohana Klasibin, Yulius Klasibin.

Dalam surat perusahaan yang ditujukan kepada buruh, disebutkan bahwa perusahaan telah memanggil selama dua kali kepada pihak buruh untuk kembali bekerja, tetapi karena belum melapor dan dianggap mangkir atau tidak bekerja melaksanakan tugas selama lima hari, sehingga perusahaan menganggap mengundurkan diri dari perusahaan secara sukarela.

Menurut Kepala Kampung Malalilis, Bernadus Gilik, bahwa para buruh bukan sengaja mangkir, tetapi sedang menuntut hak mereka yang dirampas perusahaan PT. HIP, terkait dengan kepasatian hak atas tanah, yang belum diselesaikan hingga saat ini. (Baca: http://pusaka.or.id/suku-moi-duduki-kantor-pt-hip-di-klamono/)

“Mereka melakukan demonstrasi menduduki kantor perusahaan dan bertemu dengan pemerintah menuntut penyelesaian masalah hak masyarakat adat. Mereka menolak bekerja karena sedang berurusan dan minta perusahaan penuhi hak masyarakat, tetapi perusahaan tidak punya keinginan menyelesaikan masalah dan malah memecat masyarakat, ini tidak adil”, jelas Bernadus Gilik.

Perusahaan dianggap tidak patuh dan ingkar janji. Dahulu perusahaan mengatakan akan menghormati hak-hak masyarakat, perusahaan akan membuka lapangan kerja baru dan memprioritaskan penduduk asli setempat sebagai buruh perusahaan, kenyataannya berbeda.

“Kami kehilangan hak atas tanah, kehilangan sumber pencaharian dan kini kehilangan kesempatan untuk bekerja, masyarakat tidak punya pendapatan dan tambah miskin. Kami harap pemerintah mempunyai perhatian menyelesaikan masalah ini,” ungkap Bernadus Gilik, yang juga pernah menjadi buruh perusahaan, tetapi dipecat dianggap mangkir, padahal sedang melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayan kebutuhan masyarakat.

Ank, Mei 2016