Suku Moi Demonstrasi Menolak Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit

0
494

Sorong (20/05/2016), ratusan warga, pemuda dan himpunan mahasiswa asal Suku Moi serta LSM di Sorong, melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah daerah dan pusat terkait  izin baru yang diberikan kepada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di tanah Moi, Sorong, Papua Barat.

Kedua perusahaan kelapa sawit tersebut adalah PT. Mega Mustika Plantation (9.835 ha) dan PT. Cipta Papua Plantation (15.310 ha). Pemerintah daerah telah menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan izin prinsip pelepasan kawasan hutan konversi untuk kedua perusahaan ini pada April 2015 lalu.

Para peserta demo melakukan aksi dengan berjalan kaki dari Lapangan Aimas, Sorong, hingga Kantor DPRD Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sepanjang jalan mereka meneriakkan yel-yel menolak perkebunan kelapa sawit dan membawa spanduk yang isinya meminta pemerintah menghentikan pembukaan dan perluasan perkebunan sawah ditanah Moi.

Charles Tawaru, salah seorang peserta aksi demonstrasi mengatakan, “Sejak adanya perkebunan kelapa sawit di tanah Moi pada tahun 2004 hingga kini, telah terjadi konflik sosial antara masyarakat, hilangnya dusun sagu, situs dan tempat bersejarah, serta lingkungan tercemar. Kami menilai kehadiran sawit hanya merugikan masyarakat dan menguntungkan perusahaan, atas dasar alasan tersebut, kemi melakukan protes dan menyatakan sikap menolak izin baru perusahaan kebun kelapa sawit tersebut”, jelas Charles Tawaru, yang juga Koordinator Lapangan aksi demonstrasi ini.

Salah seorang pemuda Moi mengatakan “Kami tidak pernah sekolah dari sawit, kami selalu sekolah dari hasil hutan”, kata pemuda Moi dan dtuliskan dalam poster. Poster lain dituliskan “hutan kami adalah hutan adat yang diwarisi para leluluhur, untuk dijaga dan dilindungi. bukan dibuat jadi kebun sawit, sawit itu apa kah”.

“Kitong bisa hidup tanpa sawit tapi kitong tidak bisa hidup tanpa hutan dan dusun sagu, sawit datang masyarakat miskin”, ungkap pemuda Moi lainnya.

Dalam surat pernyataan sikap yang diserahkan kepada Ketua DPRD Sorong, Adam Klouw,  para peserta demo menuntut, yakni: (1) menolak izin baru perkebunan kelapa sawit di Sorong; (2) meminta Bupati Sorong segera membatasi perluasan areal PT. Henrison Inti Persada dan PT. Into Kebun Sejahtera; (3) meminta DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memeriksa dokemen AMDAL; (4) menuntut DPRD Sorong menyurati Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan untuk proses perizinan yang menyalahi ketentuan; (5) meminta pemerintah segera mengakui dan mengesahkan peta wailayah adat masyarakat moi. (Selengkapnya surat pernyataan sikap lihat disini: http://pusaka.or.id/pernyataan-sikap-bersama/)

Adam Kouw, mengatakan sudah menerima isi surat pernyataan dan berjanji untuk segera akan memanggil pihak pemerintah dan perusahaan dalam waktu secepatnya.

Ank, Mei 2016