Ketika ditanya jumlah luas desanya, Abdul Kadir hanya bisa menggeleng kepala, ia tidak berani menjawab bahkan memperkirakan angkanya. Padahal sudah tiga tahun ia menjadi Kepala Desa Jakatan Masaha, Sebagai pemimpin desa, sewajarnya ia mengetahui wilayah adminsitrasi wilayah. Namun kini yang ia tahu, di desanya hanya ada  lahan pertanian warga seluas 100 ha dan sisanya sudah menjadi konsesi perkebunan sawit PT Dwie Warna Karya.

“Kami tak berani melaporkan berapa luas wilayah administrasi desa, takut di bilang fiktif. karena kenyataan dilapangan semuanya jadi kebun sawit”. Terang Abdul Kadir.

Jakatan Masaha berada di kecamatan Mandau Telawang, kecamatan tersebut hasil pemekaran dari kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, Kalteng pada tahun 2011 lalu.  Mandau Telawang dan Kapuas Hulu merupakan dua kecamatan yang berada di bagian hulu DAS Kapuas yang tengah mengalami tekanan investasi. Sehingga,  kondisi yang dialami Jakatan Masaha, menjadi gambaran umum bagi desa -desa  yang berada di wilayah dua kecamatan tersebut.

Persoalan tata batas mengemuka dalam acara pertemuan kampung yang digelar Kerapatan Adat Kadamangan Kapuas Hulu bersama Petak Danum dan Pusaka di Desa Sei Hanyu pada 22-23 Juni 2016 lalu. Kegiatan yang menghadirkan perwakilan warga dari 10 Desa di Kecamatan Kapuas Hulu serta Mandau Talawang ini, dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik juga tumpang tindih klaim kepemilikan lahan di wilayah tersebut.

“Sebelum ada perkebunan sawit, kita tak pernah persoalkan batas wilayah. Ini yang saya heran. Hampir seluruh desa di kecamatan Kapuas Hulu dan Mandau Telawang hingga sekarang belum jelas batas wilayah kelolanya”.

Demikian ungkap Damang Kapuas Hulu, Cumbi H Uan. Menurutnya, perusahaan  telah menghilangkan tanda alam yang dijadikan sebagai wilayah jelajah suatu kampung, sehingga batas alam seperti sungai, tantring, hutan kini tak ada lagi. Adapun  saksi yang masih hidup, mereka tak mengenal lagi tanda-tandanya. Karena dalam pandangannya kini, hanya ada satu jenis tanaman yaitu sawit.

Tekanan investasi yang di alami masyarakat di bagian hulu DAS Kapuas bukan isapan jempol belaka, terdapat 59 konsesi di Kecamatan Kapuas Hulu dan Mandau Telawang. Antara lain 13 izin konsesi sawit, 17 izin HPH dan 29 Izin Usaha Pertambangan. Mereka beroperasi lintas batas desa, kecamatan bahkan Kabupaten. Sehingga  desa-desa yang berada di  dua kecamatan tersebut tidak ada yang bebas dari konsesi.

“Desa kami terjepit dua perusahaan sawit, yaitu PT Susantri Permai dan PT Dwi Warna Karya. Mereka datang tanpa sosialisasi atau berkoordinasi dengan masyarakat serta pemerintah desa setempat”.

Ardonny, mantir adat Tumbang Sirat mengeluhkan hal itu. Perusahaan telah menggusur kuburan,sepan, tempat keramat dan lahan pertanian. Masyarakat tidak tinggal diam, berbagai upaya mulai dari hinting pali hingga mediasi pernah dilakukan, namun hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, menurut Ardony, izin perusahaan telah dicabut Bupati Kapuas.

Perusahaan pun, diduga menjadi penyebab pencemaran. Racun  pupuk kimi dan pestisida digunakan perusahan sawit telah mencemari sungai- sungai yang biasa dimanfaatkan masyarakat.  Di  Sei Hanyo, demi mendapat air bersih masyarakat harus mengangkut air  sejauh 3 km dari kampung. Sementara bagi yang mampu, mereka memilih membeli air kemasan.

Pencemaran,kemiskinan,problem tata batas dan konflik lahan, kerap dijumpai di wilayah padat investasi. Pemodal tak pernah peduli mengenai fungsi, status lahan, maupun wilayah administrasi. Wilayah hulu DAS Kapuas yang seharusnya berfungsi lindung sebagai pemasok air sungai Kapuas, masih saja di incar, bahkan tak menyisakan ruang kelola bagi rakyat setempat.

Hinting pali, aksi mogok kerja, tuntutan hukum, negosiasi dan mediasi mewarnai perjalanan investasi di wilayah ini. Sebagian besar masyarakat beralih profesi menjadi penambang emas. Wilayah Hulu DAS Kapuas yang dulu lestari, kini meranggas menjadi bancakan investasi.

AP, Juni 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Ketika ditanya jumlah luas desanya, Abdul Kadir hanya bisa menggeleng kepala, ia tidak berani menjawab bahkan memperkirakan angkanya. Padahal sudah tiga tahun ia menjadi Kepala Desa Jakatan Masaha, Sebagai pemimpin desa, sewajarnya ia mengetahui wilayah adminsitrasi wilayah. Namun kini yang ia tahu, di desanya hanya ada  lahan pertanian warga seluas 100 ha dan sisanya sudah menjadi konsesi perkebunan sawit PT Dwie Warna Karya.

    “Kami tak berani melaporkan berapa luas wilayah administrasi desa, takut di bilang fiktif. karena kenyataan dilapangan semuanya jadi kebun sawit”. Terang Abdul Kadir.

    Jakatan Masaha berada di kecamatan Mandau Telawang, kecamatan tersebut hasil pemekaran dari kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, Kalteng pada tahun 2011 lalu.  Mandau Telawang dan Kapuas Hulu merupakan dua kecamatan yang berada di bagian hulu DAS Kapuas yang tengah mengalami tekanan investasi. Sehingga,  kondisi yang dialami Jakatan Masaha, menjadi gambaran umum bagi desa -desa  yang berada di wilayah dua kecamatan tersebut.

    Persoalan tata batas mengemuka dalam acara pertemuan kampung yang digelar Kerapatan Adat Kadamangan Kapuas Hulu bersama Petak Danum dan Pusaka di Desa Sei Hanyu pada 22-23 Juni 2016 lalu. Kegiatan yang menghadirkan perwakilan warga dari 10 Desa di Kecamatan Kapuas Hulu serta Mandau Talawang ini, dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik juga tumpang tindih klaim kepemilikan lahan di wilayah tersebut.

    “Sebelum ada perkebunan sawit, kita tak pernah persoalkan batas wilayah. Ini yang saya heran. Hampir seluruh desa di kecamatan Kapuas Hulu dan Mandau Telawang hingga sekarang belum jelas batas wilayah kelolanya”.

    Demikian ungkap Damang Kapuas Hulu, Cumbi H Uan. Menurutnya, perusahaan  telah menghilangkan tanda alam yang dijadikan sebagai wilayah jelajah suatu kampung, sehingga batas alam seperti sungai, tantring, hutan kini tak ada lagi. Adapun  saksi yang masih hidup, mereka tak mengenal lagi tanda-tandanya. Karena dalam pandangannya kini, hanya ada satu jenis tanaman yaitu sawit.

    Tekanan investasi yang di alami masyarakat di bagian hulu DAS Kapuas bukan isapan jempol belaka, terdapat 59 konsesi di Kecamatan Kapuas Hulu dan Mandau Telawang. Antara lain 13 izin konsesi sawit, 17 izin HPH dan 29 Izin Usaha Pertambangan. Mereka beroperasi lintas batas desa, kecamatan bahkan Kabupaten. Sehingga  desa-desa yang berada di  dua kecamatan tersebut tidak ada yang bebas dari konsesi.

    “Desa kami terjepit dua perusahaan sawit, yaitu PT Susantri Permai dan PT Dwi Warna Karya. Mereka datang tanpa sosialisasi atau berkoordinasi dengan masyarakat serta pemerintah desa setempat”.

    Ardonny, mantir adat Tumbang Sirat mengeluhkan hal itu. Perusahaan telah menggusur kuburan,sepan, tempat keramat dan lahan pertanian. Masyarakat tidak tinggal diam, berbagai upaya mulai dari hinting pali hingga mediasi pernah dilakukan, namun hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, menurut Ardony, izin perusahaan telah dicabut Bupati Kapuas.

    Perusahaan pun, diduga menjadi penyebab pencemaran. Racun  pupuk kimi dan pestisida digunakan perusahan sawit telah mencemari sungai- sungai yang biasa dimanfaatkan masyarakat.  Di  Sei Hanyo, demi mendapat air bersih masyarakat harus mengangkut air  sejauh 3 km dari kampung. Sementara bagi yang mampu, mereka memilih membeli air kemasan.

    Pencemaran,kemiskinan,problem tata batas dan konflik lahan, kerap dijumpai di wilayah padat investasi. Pemodal tak pernah peduli mengenai fungsi, status lahan, maupun wilayah administrasi. Wilayah hulu DAS Kapuas yang seharusnya berfungsi lindung sebagai pemasok air sungai Kapuas, masih saja di incar, bahkan tak menyisakan ruang kelola bagi rakyat setempat.

    Hinting pali, aksi mogok kerja, tuntutan hukum, negosiasi dan mediasi mewarnai perjalanan investasi di wilayah ini. Sebagian besar masyarakat beralih profesi menjadi penambang emas. Wilayah Hulu DAS Kapuas yang dulu lestari, kini meranggas menjadi bancakan investasi.

    AP, Juni 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on