Media Release Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil:

Draf Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras dengan Komitmen Presiden

JAKARTA, 31 MEI 2016 – Draf revisi Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM kurang terbuka, lemah dan memberi peluang perusakan lebih lanjut di kawasan gambut. Draf tersebut justru belum selaras dengan komitmen kuat Presiden Jokowi untuk melindungi gambut dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kebakaran hutan.

Khawatir atas lemahnya draf revisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global awal pekan ini telah mengirimkan surat kepada kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara. Surat tersebut memuat masukan dari koalisi LSM untuk memperkuat PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

(Surat Masukan Koalisi, bisa baca disini: http://pusaka.or.id/tuntutan-koalisi-masyarakat-sipil-revisi-pp-71-tahun-2014/)

Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan tertutupnya proses revisi makin memperburuk citra pemerintah tentang konsep pemerintahan yang baik terutama di sektor pengelolaan hutan. “Pemerintah gagal melihat publik sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan atas hutan. Sementara itu implementasi kebijakan peta tunggal (One Map) yang masih tesendat, makin mengaburkan kemana arah komitmen perlindungan hutan dan gambut Presiden Jokowi.”

Sejak tahun lalu, Presiden Jokowi telah mengumumkan banyak poin penting dari perlindungan gambut yang kemudian menjadi harapan akan terwujudnya perlindungan gambut yang lebih kuat. Termasuk mulai dari perintah untuk tidak lagi memberi izin baru bagi perkebunan sawit, serta pembangunan sekat kanal juga restorasi. Namun sayangnya pada PP yang ada atau rancangan revisi yang beredar  mengaburkan komitmen presiden.

Christian Bob Purba, Direktur Forest Watch Indonesia, mengatakan: “Izin baru tidak lagi diberikan di atas lahan gambut. Namun kerusakan terus berlangsung. PP yang ada tidak menjelaskan bagaimana kawasan gambut yang terlanjur rusak dan terbakar akibat usaha pengeringan gambut melalui kanalisasi oleh perusahaan dapat dipulihkan. Perlu rencana perlindungan yang jelas terhadap konsesi-konsesi yang merusak lansekap gambut dengan pendekatan restorasi lansekap ekosistem gambut.”

Sementara itu, Esau Nur Yaung, Direktur Yayasan Paradisea mencontohkan keterancaman gambut seluas 1.022.045 hektar di Papua Barat. “Berdasarkan RTRWP Papua Barat, 83% lahan gambut masuk dalam fungsi budidaya dan hanya 17% yang masuk dalam fungsi lindung. Lahan gambut yang masuk PIPPIB pun semakin sedikit, yakni hanya seluas ± 551.315 Ha. Itu pun terdapat tumpang tindih lahan perkebunan dengan lahan gambut seluas ± 18.306 Ha dan tumpang tindih industri sagu di lahan gambut ± 51.770 Ha.”

Mina Setra, Deputi satu Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan:

“Mencegah gambut dari kebakaran bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat adat. Pengetahuan dan praktek-praktek pengelolaan air agar gambut tetap basah merupakan kunci pencegahan kebakaran gambut. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan restorasi gambut dan seluruh ekosistem gambut di Indonesia merupakan prasyarat penting pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem gambut yang efektif di Indonesia”

Citra Hartati, Kepala Devisi Kehutanan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL):

“Ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melindungi kawasan gambut agar tidak dikeringkan dan dirusak. Melindungi ekosistem gambut untuk menghentikan laju emisi karbon Indonesia hanya tercapai jika komitmen verbal sejalan dengan komitmen regulasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ada banyak agenda yang harus segera dituntaskan, mulai dari penetapan fungsi kawasan ekosistem gambut, membuka seluruh hasil proses pengawasan dan penegakan hukum serta mendorong para pelaku perusakan untuk bertanggungjawab memulihkan ekosistem gambut yang selama ini telah rusak.”

Koalisi ini terdiri dari 1. Greenpeace Indonesia, 2. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL),   3. Yayasan Pusaka, 4. Forest Watch Indonesia, 5. HuMA,  6. JIKALAHARI – Riau, 7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), 8. Hutan Kita Institut (HaKI) – Sumatera Selatan, 9. Save Our Borneo (SOB) – Kalimantan Tengah, 10. Sawit Watch, 11. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA),  12. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 13. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), 14. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 15. Debt Watch, 16. Yayasan Merah Putih-Sulawesi Tengah, 17. KKI-Warsi- Jambi, 18. Yayasan Paradisea-Manokwari, 19. Yayasan Madani, 20. Epistema

Kontak:

  1. Mina Setra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 085781551368
  2. Yuyun Indradi, Greenpeace Indonesia, 081226161759
  3. Citra Hartati, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 081381260373
  4. Christian Bob Purba, Forest Watch Indonesia 08121105172
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Media Release Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil:

    Draf Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras dengan Komitmen Presiden

    JAKARTA, 31 MEI 2016 – Draf revisi Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM kurang terbuka, lemah dan memberi peluang perusakan lebih lanjut di kawasan gambut. Draf tersebut justru belum selaras dengan komitmen kuat Presiden Jokowi untuk melindungi gambut dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kebakaran hutan.

    Khawatir atas lemahnya draf revisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global awal pekan ini telah mengirimkan surat kepada kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara. Surat tersebut memuat masukan dari koalisi LSM untuk memperkuat PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

    (Surat Masukan Koalisi, bisa baca disini: http://pusaka.or.id/tuntutan-koalisi-masyarakat-sipil-revisi-pp-71-tahun-2014/)

    Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan tertutupnya proses revisi makin memperburuk citra pemerintah tentang konsep pemerintahan yang baik terutama di sektor pengelolaan hutan. “Pemerintah gagal melihat publik sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan atas hutan. Sementara itu implementasi kebijakan peta tunggal (One Map) yang masih tesendat, makin mengaburkan kemana arah komitmen perlindungan hutan dan gambut Presiden Jokowi.”

    Sejak tahun lalu, Presiden Jokowi telah mengumumkan banyak poin penting dari perlindungan gambut yang kemudian menjadi harapan akan terwujudnya perlindungan gambut yang lebih kuat. Termasuk mulai dari perintah untuk tidak lagi memberi izin baru bagi perkebunan sawit, serta pembangunan sekat kanal juga restorasi. Namun sayangnya pada PP yang ada atau rancangan revisi yang beredar  mengaburkan komitmen presiden.

    Christian Bob Purba, Direktur Forest Watch Indonesia, mengatakan: “Izin baru tidak lagi diberikan di atas lahan gambut. Namun kerusakan terus berlangsung. PP yang ada tidak menjelaskan bagaimana kawasan gambut yang terlanjur rusak dan terbakar akibat usaha pengeringan gambut melalui kanalisasi oleh perusahaan dapat dipulihkan. Perlu rencana perlindungan yang jelas terhadap konsesi-konsesi yang merusak lansekap gambut dengan pendekatan restorasi lansekap ekosistem gambut.”

    Sementara itu, Esau Nur Yaung, Direktur Yayasan Paradisea mencontohkan keterancaman gambut seluas 1.022.045 hektar di Papua Barat. “Berdasarkan RTRWP Papua Barat, 83% lahan gambut masuk dalam fungsi budidaya dan hanya 17% yang masuk dalam fungsi lindung. Lahan gambut yang masuk PIPPIB pun semakin sedikit, yakni hanya seluas ± 551.315 Ha. Itu pun terdapat tumpang tindih lahan perkebunan dengan lahan gambut seluas ± 18.306 Ha dan tumpang tindih industri sagu di lahan gambut ± 51.770 Ha.”

    Mina Setra, Deputi satu Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan:

    “Mencegah gambut dari kebakaran bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat adat. Pengetahuan dan praktek-praktek pengelolaan air agar gambut tetap basah merupakan kunci pencegahan kebakaran gambut. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan restorasi gambut dan seluruh ekosistem gambut di Indonesia merupakan prasyarat penting pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem gambut yang efektif di Indonesia”

    Citra Hartati, Kepala Devisi Kehutanan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL):

    “Ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melindungi kawasan gambut agar tidak dikeringkan dan dirusak. Melindungi ekosistem gambut untuk menghentikan laju emisi karbon Indonesia hanya tercapai jika komitmen verbal sejalan dengan komitmen regulasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ada banyak agenda yang harus segera dituntaskan, mulai dari penetapan fungsi kawasan ekosistem gambut, membuka seluruh hasil proses pengawasan dan penegakan hukum serta mendorong para pelaku perusakan untuk bertanggungjawab memulihkan ekosistem gambut yang selama ini telah rusak.”

    Koalisi ini terdiri dari 1. Greenpeace Indonesia, 2. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL),   3. Yayasan Pusaka, 4. Forest Watch Indonesia, 5. HuMA,  6. JIKALAHARI – Riau, 7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), 8. Hutan Kita Institut (HaKI) – Sumatera Selatan, 9. Save Our Borneo (SOB) – Kalimantan Tengah, 10. Sawit Watch, 11. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA),  12. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 13. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), 14. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 15. Debt Watch, 16. Yayasan Merah Putih-Sulawesi Tengah, 17. KKI-Warsi- Jambi, 18. Yayasan Paradisea-Manokwari, 19. Yayasan Madani, 20. Epistema

    Kontak:

    1. Mina Setra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 085781551368
    2. Yuyun Indradi, Greenpeace Indonesia, 081226161759
    3. Citra Hartati, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 081381260373
    4. Christian Bob Purba, Forest Watch Indonesia 08121105172
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on