Pada Selasa, 31 Mei 2016, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan terkait proyek reklamasi Pulau G seluas 161 hektar dan pengadilan juga memerintahkan penundaan pelaksanaan izin reklamasi yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 sampai berkekuatan hukum tetap. (Baca: PTUN Kabulkan Gugatan Reklamasi Pulau G)

Pengadilan menilai izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dan diberikan kepada PT. Muara Wisesa Samudera (Group Agung Podomoro) tidak berlaku karena tidak mematuhi syarat formal. Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo, menilai izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak mematuhi syarat formal sesuai perundang-undangan dengan tidak dijadikannya UU Nomor 26 Tahun 2007 dan perubahannya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pijakan.

Cacat formal lainnya adalah soal izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam penerbitan izin reklamasi Pulau G, tergugat terbukti tidak melakukannya sesuai ketentuan. “Dalam proses penyusunan Amdal, tidak partisipatif, dimana tergugat tidak melibatkan nelayan sebagai pihak yang akan terdampak langsung oleh proyek reklamasi itu” jelas Hakim Adhi.

Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata, meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan segala bentuk pembangunan di Pulau G. Hal itu, karena dasar hukum yang menjadi rujukan mereka tidak sah.

KNTI, LBH Jakarta, WALHI, tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudera.

“Kami berharap keputusan ini dapat segera diimplementasikan dilapangan. Kegiatan reklamasi dihentikan, perbaikan lingkungan disegerakan dan pemulihan sosial ekonomi nelayan di Teluk Jakarta menjadi prioritas,”, ungkap Martin. (Baca: Gugatan Dikabulkan PTUN Gubernur DKI Harus Hentikan Reklamasi di PulaU G)

Sidang PTUN Jakarta Timur ini dihadiri ratusan nelayan dari pantai Jakarta, mereka berkumpul dihalaman kantor PTUN, mereka meneriakkan yel-yel menolak reklamasi dan membawa berbagai spanduk tuntutan menolak reklamasi. Mereka membawa replika keranda mayat dan perahu nelayan. Aksi ini dijaga puluhan personil polisi gabungan.

“Jangan tunda lagi stop komersialisasi dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” dan “jangan tunda lagi 2,7 juta nelayan menolak reklamasi wilayah pesisir Jakarta”. Tulisan beberapa spanduk. (Baca: Bawa Keranda Mayat Warga dan Nelayan Serbu PTUN Minta Izin Reklamasi Pulau G)

Ank, Jun 2016. Diolah dari berbagai sumber.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada Selasa, 31 Mei 2016, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan terkait proyek reklamasi Pulau G seluas 161 hektar dan pengadilan juga memerintahkan penundaan pelaksanaan izin reklamasi yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 sampai berkekuatan hukum tetap. (Baca: PTUN Kabulkan Gugatan Reklamasi Pulau G)

    Pengadilan menilai izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dan diberikan kepada PT. Muara Wisesa Samudera (Group Agung Podomoro) tidak berlaku karena tidak mematuhi syarat formal. Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo, menilai izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak mematuhi syarat formal sesuai perundang-undangan dengan tidak dijadikannya UU Nomor 26 Tahun 2007 dan perubahannya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pijakan.

    Cacat formal lainnya adalah soal izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam penerbitan izin reklamasi Pulau G, tergugat terbukti tidak melakukannya sesuai ketentuan. “Dalam proses penyusunan Amdal, tidak partisipatif, dimana tergugat tidak melibatkan nelayan sebagai pihak yang akan terdampak langsung oleh proyek reklamasi itu” jelas Hakim Adhi.

    Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata, meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan segala bentuk pembangunan di Pulau G. Hal itu, karena dasar hukum yang menjadi rujukan mereka tidak sah.

    KNTI, LBH Jakarta, WALHI, tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudera.

    “Kami berharap keputusan ini dapat segera diimplementasikan dilapangan. Kegiatan reklamasi dihentikan, perbaikan lingkungan disegerakan dan pemulihan sosial ekonomi nelayan di Teluk Jakarta menjadi prioritas,”, ungkap Martin. (Baca: Gugatan Dikabulkan PTUN Gubernur DKI Harus Hentikan Reklamasi di PulaU G)

    Sidang PTUN Jakarta Timur ini dihadiri ratusan nelayan dari pantai Jakarta, mereka berkumpul dihalaman kantor PTUN, mereka meneriakkan yel-yel menolak reklamasi dan membawa berbagai spanduk tuntutan menolak reklamasi. Mereka membawa replika keranda mayat dan perahu nelayan. Aksi ini dijaga puluhan personil polisi gabungan.

    “Jangan tunda lagi stop komersialisasi dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” dan “jangan tunda lagi 2,7 juta nelayan menolak reklamasi wilayah pesisir Jakarta”. Tulisan beberapa spanduk. (Baca: Bawa Keranda Mayat Warga dan Nelayan Serbu PTUN Minta Izin Reklamasi Pulau G)

    Ank, Jun 2016. Diolah dari berbagai sumber.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on