Bulan Juni adalah waktu pergantian musim, dari hujan menjelang kemarau. Di waktu  yang sama,  masyarakat adat dari 42 kampung yang bermukim di pinggiran DAS Kahayan, Kapuas, Barito dan Sei Mangkatip, berembug di hotel Permata Inn, Kuala Kapuas, Kalteng, menggelar acara Konferensi Masyarakat adat (15-16/6/2016). Mereka  berembug untuk beragi pengetahuan, mencari solusi bersama atas kondisi mereka yang semakin terpinggirkan dari ruang kelolanya.

Dari berbagai pertanyaan muncul, terungkap keresahan. Antara lain, mengapa masyarakat yang sejauh  ini terus berinovasi mengelola hutan dan lahan gambut selalu menjadi korban ? Baik  korban perampasan lahan oleh investasi ,maupun korban kebijakan yang menyudutkan posisi masyarakat adat.

Contoh keresahan yang menjadi polemik saat ini, mengenai gencarnya pemerintah menggelar sosialisasi larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.  Padahal  sistem tebas bakar dalam perladangan masyarakat dayak di  di Kalimantan tengah telah dilakukan secara turun temurun

. Peta Restorasi Gambut Kalteng

Dan kini, cara tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang.

“Beberapa bulan lagi menjelang musim kemarau. Sebagain besar masyarakat dayak kini dalam kondisi dilema, apakah tahun ini berladang dengan cara bakar atau bagaimana ? sebab, mereka belum dibekali teknologi pertanian memadai. Dan secara tidak langsung kebijakan tersebut berpengaruh terhadap ekonomi dan persediaan pangan masyarakat tahun depan”.

Demikian kata Ketua Serikat Tani Magantang Tarung, Basri H Darun mengungkapnya dalam konferensi. Apa yang dirasakan Basri, sejalan dengan keresahan sebagian besar  peserta konferensi yang berasal dari kawasan gambut dan sekitar kawasan hutan bagian hulu Daerah Aliran Sungai, yang sejauh ini masih menggunakan cara tebas bakar. Namun, meski dalam situasi dilemma, mereka nyatakan akan berusaha membuka lahan pertanian dengan tidak membakar lahan.

“Itu butuh proses, tidak mudah melakukannya, namun kami akan terus belajar. Masyarakat telah buktikan, bahwa selama ini mereka  mampu merehabilitasi hutan dan lahan gambut dengan pengetahuan yang mereka miliki ”. Tegas Basri.

Deputi edukasi Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri memberi tanggapan, bahwa selama ini banyak inovasi masyarkat yang belum mendapat dukungan, kemudian tekananan yang kini tengah dihadapi  juga sangat tinggi. Misalnya, ketika diwajibkan meninggalkan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar yang sudah dilakukan turun temurun.

Terepas dari polemik itu, Myrna meminta kesadaran  berbagai pihak, bahwa kini kondisi sebagian besar hutan dan lahan gambut sudah banyak mengalami perubahan.

“Di masa lalu, berladang dengan cara membakar mungkin tidak akan memicu kebakaran hutan secara luas, sebab kondisi hutan serta lahan gambutnya masih basah, masih alami. Namun sekarang, sudah banyak kanal-kanal  mengeringkan gambut. Sekarang  gambut dalam kondisi kritis, sehingga perlu tindakan khusus untuk memulihaknnya, salah satunya adalah merubah cara pembukaan lahan”.

Myrna Safitri juga menegaskan, bahwa hal itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat. Perusahaan pun wajib mematuhinya. Jika ada titik api di wilayah gambut  yang terdapat izin konsesi, BRG tidak akan segan menindaknya.

Inovasi Rakyat Dalam Ancaman

Ketika pemerintah  mengobral izin investasi, rakyat terus mengembangkan, mengusahakan solusi-solusi berbasis pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat secara sosial, ekonomi dan ekologi. Inovasi pertanian di lahan gambut misalnya, rakyat kembali mengaktifkan sistem handil, membentuk kelompok tani yang berkoimtmen dalam pengembangan pertanian padi pasang surut, serta merehabilitasi lahan dengan menanam karet, rotan dan gemor. Sementara, bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan hulu DAS, mereka terus menjaga kelestarian hutan sepan, himba,umo, bahu dan kaleka [1].

Muliadi dari Yayasan Petak Danum memaparkan,  di wilayah hilir sungai inovasi rakyat berhasil merehabilitasi gambut, sedangkan di wilayah hulu, rakyat mampu mempertahankan hutan yang berfungsi sebagai pemasok air bagi DAS Kahayan, Barito dan Kapuas.

“Pengelolaan wilayah hulu dan hilir tak dapat di pisahkan. Kebijakan untuk melindungi kawasan tersebut harus terintegrasi, tak bisa dilakukan secara parsial”.  Pungkasnya.

Sayangnya,  praktik dan pengetahuan masyarakat tersebut belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Di sisi lain, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan proyek-proyek pembangunan yang sesuai  dengan kebutuhan mereka masih terbatas.

Padahal, provinsi Kalimantan Tengah hingga kini didera konflik sumber daya alam. Masalah-masalah perampasan tanah masyarakat oleh korporasi, pelanggaran HAM dan  menurunnya daya dukung lingkungan serta meluasnya kerusakan kawasan hutan gambut, masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak berkepentingan, baik di daerah, nasional maupun internasional.

Fandy Ahmad, Deputi Walhi Kalteng menyebut, jumlah penduduk kalteng hanya 2,389 juta jiwa dengan dengan rasio kepadatan 1 jiwa seluas 5 ha, harusnya tak ada sengketa lahan di wilayah ini. Namun konflik terjadi, selain tidak ada pengakuan atas inovasi yang dikembangkan masyarakat, juga akibat obral izin yang tak berkesudahan.

“Tujuh puluh persen lahan Kalteng sudah dikuasai investasi. Dalam  dokumen rencana tata ruang dan wilayah provinsi pun, proses pelepasan kawasan hutan hanya mengakomodir izin yang belum clear & clean ”.

Menurut Fandy, mestinya RTRWP  kalteng  mengakomodir keberadaan desa yang statusnya masih berada dalam kawasan hutan. Sebab kalteng telah di kapling oleh izin dalam bentuk IUPHHK seluas 4.831.497,86 ha, izin pertambangan 3.165.603,67 ha dan IUP Perkebunan seluas 2.910.303 ha. Dan kondisi izin tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan dan lahan kelola masyarakat.

Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi, sekaligus pengurus kelompok tani Dayak Misik, Dagut H Digas, di forum yang sama menjelaskan, bahwa dari kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas ±2.258.274 Ha, telah diberikan kepada masyarakat seluas ±624.101.04 ha yang tersebar di 377 desa di seluruh kabupaten di provinsi kalteng. Menurutnya, angka tersebut sudah tercantum dalam Perda RTRW provinsi No 5 tahun 2015. Bahkan lahan sepanjang 3 km dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola rakyat yang diakomodir dalam RTRW Provinsi.

”Jika faktanya terdapat konsesi di wilayah tersebut, masyarakat tinggal bernegosiasi, apakah mau di ambil sebagai aset desa atau bermitra”. Terang Dagut.

Namun, apa yang disampaikan pemangku kebijakan sering bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Apa yang disampaikan warga Desa Pantai, Zainudin misalnya.  Kini ia mulai merasa  sesak berada di kampungnya. Bagaimana tidak, kampungnya di kepung oleh sawit yang hanya menyisakan jarak 1, 5 km dari pinggir DAS Kapuas. Lebih tragis di alami warga desa Tumbang Puroh, kecamatan Kapuas Hulu. Pelepah sawit nyaris menyentuh atap rumah mereka. Tumbang Puroh berada ditengah kebun sawit milik Genting Group. Sejak dua tahun lalu, sejumlah warga mulai eksodus ke desa lain karena tak sanggup hidup dalam kemiskinan.

Kasus tersebut menjadi contoh, bahwa hingga kini masyarakat yang hidup di lahan gambut dan tinggal di sekitar kawasan hutan masih sulit mendapat kepastian lahan bagi kehidupan mereka. Selain menjadi korban perampasan lahan, rakyat kerap mendapat stigma buruk dari para pihak sebagai aktor  yang tak mampu mengelola lahan gambut dan hutan.

Yanto,  Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Gohong, menyadari hal itu. ia menyebut, bahwa selama ini inovasi rakyat sering tenggelam oleh berbagai kebijakan mercusuar yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat bawah. Mestinya, inovasi rakyat harus sering muncul dan diakomodir oleh pemangku kebijakan.

“Mungkin perlu sebuah wadah yang mampu mempertemukan antar komunitas, untuk terus berbagi pengetahuan,merumuskan strategi perjuangan dan merancang media komunikasi yang efektif. Kalau inovasi yang dilakukan komunitas kerjanya terpisah, nantinya mudah tenggelam oleh wacana lain “. Pungkas Yanto.

Digelarnya konferensi masyarakat adat, sejalan dengan terbentuknya jaringan masyarakat hutan dan gambut di wilayah-wilayah kritis Kalimantan Tengah seperti Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau dan Palangkaraya. Hal tersebut merupakan salah upaya rakyat dalam menghadirkan solusi bersama atas ketidakadilan yang mereka alami. Kedepan, jaringan ini diharapkan mampu mensinergikan berbagai inovasi rakyat dalam mengelola hutan dan lahan gambut.

AP. /Juni 2016.

[1] Sepan :Biasanya berupa padang rumput di dalam hutan, dicirikan dengan adanya hamparan batu yang bisa menampung air. Dan air tersebut banyak dicari bianatang hutan  dan   sepan  juga dijadikan penduduk sebagai tempat berburu binatang.Himba: Hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan seperti gaharu, damar  yang bisa dimanfaatkan bersama dan tidak bisa diklaim sebagai milik perorangan.Umo atau Tana :Adalah ladang yang ditanami padi dan palawija, kepemilikan ladang ini individu, meski dalam pengerjannya dilakukan secara gotong royong.  Bahu Berupa hutan  bekas ladang, tempat ini akan kembali difungsikan sebagai ladang dalam kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Adanya bahu karena penduduk masih menggunakan sistem ladang berpindah. Kalekamerupakan semak belukar  atau bekas kampung tua yang sudah ditinggalkan penduduknya. Ditandai dengan adanya pohon durian lebih dari satu,pohon kemudian terdapat sandong, tempat keramat dan puing bekas huma betang.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Bulan Juni adalah waktu pergantian musim, dari hujan menjelang kemarau. Di waktu  yang sama,  masyarakat adat dari 42 kampung yang bermukim di pinggiran DAS Kahayan, Kapuas, Barito dan Sei Mangkatip, berembug di hotel Permata Inn, Kuala Kapuas, Kalteng, menggelar acara Konferensi Masyarakat adat (15-16/6/2016). Mereka  berembug untuk beragi pengetahuan, mencari solusi bersama atas kondisi mereka yang semakin terpinggirkan dari ruang kelolanya.

    Dari berbagai pertanyaan muncul, terungkap keresahan. Antara lain, mengapa masyarakat yang sejauh  ini terus berinovasi mengelola hutan dan lahan gambut selalu menjadi korban ? Baik  korban perampasan lahan oleh investasi ,maupun korban kebijakan yang menyudutkan posisi masyarakat adat.

    Contoh keresahan yang menjadi polemik saat ini, mengenai gencarnya pemerintah menggelar sosialisasi larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.  Padahal  sistem tebas bakar dalam perladangan masyarakat dayak di  di Kalimantan tengah telah dilakukan secara turun temurun

    . Peta Restorasi Gambut Kalteng

    Dan kini, cara tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang.

    “Beberapa bulan lagi menjelang musim kemarau. Sebagain besar masyarakat dayak kini dalam kondisi dilema, apakah tahun ini berladang dengan cara bakar atau bagaimana ? sebab, mereka belum dibekali teknologi pertanian memadai. Dan secara tidak langsung kebijakan tersebut berpengaruh terhadap ekonomi dan persediaan pangan masyarakat tahun depan”.

    Demikian kata Ketua Serikat Tani Magantang Tarung, Basri H Darun mengungkapnya dalam konferensi. Apa yang dirasakan Basri, sejalan dengan keresahan sebagian besar  peserta konferensi yang berasal dari kawasan gambut dan sekitar kawasan hutan bagian hulu Daerah Aliran Sungai, yang sejauh ini masih menggunakan cara tebas bakar. Namun, meski dalam situasi dilemma, mereka nyatakan akan berusaha membuka lahan pertanian dengan tidak membakar lahan.

    “Itu butuh proses, tidak mudah melakukannya, namun kami akan terus belajar. Masyarakat telah buktikan, bahwa selama ini mereka  mampu merehabilitasi hutan dan lahan gambut dengan pengetahuan yang mereka miliki ”. Tegas Basri.

    Deputi edukasi Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri memberi tanggapan, bahwa selama ini banyak inovasi masyarkat yang belum mendapat dukungan, kemudian tekananan yang kini tengah dihadapi  juga sangat tinggi. Misalnya, ketika diwajibkan meninggalkan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar yang sudah dilakukan turun temurun.

    Terepas dari polemik itu, Myrna meminta kesadaran  berbagai pihak, bahwa kini kondisi sebagian besar hutan dan lahan gambut sudah banyak mengalami perubahan.

    “Di masa lalu, berladang dengan cara membakar mungkin tidak akan memicu kebakaran hutan secara luas, sebab kondisi hutan serta lahan gambutnya masih basah, masih alami. Namun sekarang, sudah banyak kanal-kanal  mengeringkan gambut. Sekarang  gambut dalam kondisi kritis, sehingga perlu tindakan khusus untuk memulihaknnya, salah satunya adalah merubah cara pembukaan lahan”.

    Myrna Safitri juga menegaskan, bahwa hal itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat. Perusahaan pun wajib mematuhinya. Jika ada titik api di wilayah gambut  yang terdapat izin konsesi, BRG tidak akan segan menindaknya.

    Inovasi Rakyat Dalam Ancaman

    Ketika pemerintah  mengobral izin investasi, rakyat terus mengembangkan, mengusahakan solusi-solusi berbasis pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat secara sosial, ekonomi dan ekologi. Inovasi pertanian di lahan gambut misalnya, rakyat kembali mengaktifkan sistem handil, membentuk kelompok tani yang berkoimtmen dalam pengembangan pertanian padi pasang surut, serta merehabilitasi lahan dengan menanam karet, rotan dan gemor. Sementara, bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan hulu DAS, mereka terus menjaga kelestarian hutan sepan, himba,umo, bahu dan kaleka [1].

    Muliadi dari Yayasan Petak Danum memaparkan,  di wilayah hilir sungai inovasi rakyat berhasil merehabilitasi gambut, sedangkan di wilayah hulu, rakyat mampu mempertahankan hutan yang berfungsi sebagai pemasok air bagi DAS Kahayan, Barito dan Kapuas.

    “Pengelolaan wilayah hulu dan hilir tak dapat di pisahkan. Kebijakan untuk melindungi kawasan tersebut harus terintegrasi, tak bisa dilakukan secara parsial”.  Pungkasnya.

    Sayangnya,  praktik dan pengetahuan masyarakat tersebut belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Di sisi lain, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan proyek-proyek pembangunan yang sesuai  dengan kebutuhan mereka masih terbatas.

    Padahal, provinsi Kalimantan Tengah hingga kini didera konflik sumber daya alam. Masalah-masalah perampasan tanah masyarakat oleh korporasi, pelanggaran HAM dan  menurunnya daya dukung lingkungan serta meluasnya kerusakan kawasan hutan gambut, masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak berkepentingan, baik di daerah, nasional maupun internasional.

    Fandy Ahmad, Deputi Walhi Kalteng menyebut, jumlah penduduk kalteng hanya 2,389 juta jiwa dengan dengan rasio kepadatan 1 jiwa seluas 5 ha, harusnya tak ada sengketa lahan di wilayah ini. Namun konflik terjadi, selain tidak ada pengakuan atas inovasi yang dikembangkan masyarakat, juga akibat obral izin yang tak berkesudahan.

    “Tujuh puluh persen lahan Kalteng sudah dikuasai investasi. Dalam  dokumen rencana tata ruang dan wilayah provinsi pun, proses pelepasan kawasan hutan hanya mengakomodir izin yang belum clear & clean ”.

    Menurut Fandy, mestinya RTRWP  kalteng  mengakomodir keberadaan desa yang statusnya masih berada dalam kawasan hutan. Sebab kalteng telah di kapling oleh izin dalam bentuk IUPHHK seluas 4.831.497,86 ha, izin pertambangan 3.165.603,67 ha dan IUP Perkebunan seluas 2.910.303 ha. Dan kondisi izin tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan dan lahan kelola masyarakat.

    Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi, sekaligus pengurus kelompok tani Dayak Misik, Dagut H Digas, di forum yang sama menjelaskan, bahwa dari kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas ±2.258.274 Ha, telah diberikan kepada masyarakat seluas ±624.101.04 ha yang tersebar di 377 desa di seluruh kabupaten di provinsi kalteng. Menurutnya, angka tersebut sudah tercantum dalam Perda RTRW provinsi No 5 tahun 2015. Bahkan lahan sepanjang 3 km dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola rakyat yang diakomodir dalam RTRW Provinsi.

    ”Jika faktanya terdapat konsesi di wilayah tersebut, masyarakat tinggal bernegosiasi, apakah mau di ambil sebagai aset desa atau bermitra”. Terang Dagut.

    Namun, apa yang disampaikan pemangku kebijakan sering bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Apa yang disampaikan warga Desa Pantai, Zainudin misalnya.  Kini ia mulai merasa  sesak berada di kampungnya. Bagaimana tidak, kampungnya di kepung oleh sawit yang hanya menyisakan jarak 1, 5 km dari pinggir DAS Kapuas. Lebih tragis di alami warga desa Tumbang Puroh, kecamatan Kapuas Hulu. Pelepah sawit nyaris menyentuh atap rumah mereka. Tumbang Puroh berada ditengah kebun sawit milik Genting Group. Sejak dua tahun lalu, sejumlah warga mulai eksodus ke desa lain karena tak sanggup hidup dalam kemiskinan.

    Kasus tersebut menjadi contoh, bahwa hingga kini masyarakat yang hidup di lahan gambut dan tinggal di sekitar kawasan hutan masih sulit mendapat kepastian lahan bagi kehidupan mereka. Selain menjadi korban perampasan lahan, rakyat kerap mendapat stigma buruk dari para pihak sebagai aktor  yang tak mampu mengelola lahan gambut dan hutan.

    Yanto,  Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Gohong, menyadari hal itu. ia menyebut, bahwa selama ini inovasi rakyat sering tenggelam oleh berbagai kebijakan mercusuar yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat bawah. Mestinya, inovasi rakyat harus sering muncul dan diakomodir oleh pemangku kebijakan.

    “Mungkin perlu sebuah wadah yang mampu mempertemukan antar komunitas, untuk terus berbagi pengetahuan,merumuskan strategi perjuangan dan merancang media komunikasi yang efektif. Kalau inovasi yang dilakukan komunitas kerjanya terpisah, nantinya mudah tenggelam oleh wacana lain “. Pungkas Yanto.

    Digelarnya konferensi masyarakat adat, sejalan dengan terbentuknya jaringan masyarakat hutan dan gambut di wilayah-wilayah kritis Kalimantan Tengah seperti Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau dan Palangkaraya. Hal tersebut merupakan salah upaya rakyat dalam menghadirkan solusi bersama atas ketidakadilan yang mereka alami. Kedepan, jaringan ini diharapkan mampu mensinergikan berbagai inovasi rakyat dalam mengelola hutan dan lahan gambut.

    AP. /Juni 2016.

    [1] Sepan :Biasanya berupa padang rumput di dalam hutan, dicirikan dengan adanya hamparan batu yang bisa menampung air. Dan air tersebut banyak dicari bianatang hutan  dan   sepan  juga dijadikan penduduk sebagai tempat berburu binatang.Himba: Hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan seperti gaharu, damar  yang bisa dimanfaatkan bersama dan tidak bisa diklaim sebagai milik perorangan.Umo atau Tana :Adalah ladang yang ditanami padi dan palawija, kepemilikan ladang ini individu, meski dalam pengerjannya dilakukan secara gotong royong.  Bahu Berupa hutan  bekas ladang, tempat ini akan kembali difungsikan sebagai ladang dalam kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Adanya bahu karena penduduk masih menggunakan sistem ladang berpindah. Kalekamerupakan semak belukar  atau bekas kampung tua yang sudah ditinggalkan penduduknya. Ditandai dengan adanya pohon durian lebih dari satu,pohon kemudian terdapat sandong, tempat keramat dan puing bekas huma betang.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on