Pada jaman pendudukan dan perbudakan dimana kelompok pemenang menguasai daerah kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok yang kalah, prilaku semacam itu masih menjadi cara dalam pengambilan kebijakan pada organisasi bernama negara. Dominasi satu ras atas ras lain, dominasi sistem politik dan ekonomi atas yang lainnya, menjadi perang sejak jaman tradisionil hingga era globalisasi masa kini

Negara indonesia sejak jaman pemerintahan Suharto mengorbitkan satu kebijakan dengan maksud pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Program transmigrasi itu, di era Pemerintahan Jokowi dengan semangat NAWACITA masih melanjutkan program dimaksud. Namun, saat ini beda dengan jaman orde baru. Melalui kementerian terkait, mengemasnya dalam berbagai agenda. Diantaranya; kesejahteraan, ketahanan negara di perbatasan, nasionalisme serta pemerataan penduduk.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), membuka peluang bagi 6.079 Kepala Keluarga (KK), untuk mengikuti program transmigrasi tahun ini. Transmigran ini nantinya akan diberikan rumah, fasilitas gratis hingga catu pangan (jaminan hidup). Tahun 2016, target penataan persebaran penduduk transmigrasi sebanyak 6.079 KK. Tahun 2015, kementerian tersbut sudah berhasil menempatkan 3.568 KK dari target 4.336 KK. Di Tahun 2015, Kemendesa PDTT telah membangun 3.620 rumah transmigran

Menurut kementerian Desa dan Transmigrasi, peserta transmigrasi tidak lagi terbatas pada penduduk sipil semata. Tapi, program transmigrasi juga diperuntukkan bagi, Prajurit TNI / PNS, yang sudah bebas tugas atau pensiun, serta yang telah mencapai maksimal 5 tahun sebelum masa pensiun, yang belum pernah mengikuti program transmigrasi sebelumnya. Bagi prajurit TNI / PNS yang bersedia mengikuti program transmigrasi, dan belum memasuki masa pensiun, akan dipensiunkan setelah 2 tahun menetap di wilayah transmigrasi.

Konflik

Ketika anda menonton di televisi bagaimana pemandangan Jakarta yang sesak dengan beridirinya gedung tinggi, entah untuk kepentingan negara atau demi pebinisnis properti, anda bertanya sendiri, kemana orang-orang yang dulu tinggal disana, tempat tinggal mereka diganti dengan gedung, kantor pemerintahan, pusat bisnis. Pembangunan Mall, gedung gedung apartemen di ibu kota negara atau metropolitan tidak gratis, tapi imbalannya, penduduk ikut program transmigrasi

Pengiriman transmigrasi asal DKI, dari tahun 1972 sampai 1976 berjumlah 2.677 kepala keluarga atau 7.706 jiwa. Mereka yang ditransmigrasikan, harus memenuhi 6 syarat pokok, yaitu sudah bekerluarga, umurmaksimum 45 tahun, mempunyai pengetahuan dasar pertanian, bebas G.30.S/PKI, sehat dan atas kemauan sendiri. Bagi yang memenuhi syarat ini, kemudian dimasukkan pada Panti Calon Transmigrasi untuk diberi bimbingan mental dan bagaimana keterampilan. Pemda DKI bilang bahwa panti-panti tersebut dibangun yang peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 6 November 1974

Hingga tahun 2016, program transmigrasi masih mengalami beberapa persoalan terkait sertifikat lahan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat memberikan pengarahan dalam acara Sarasehan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kawasan Transmigrasi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 29 april 2016 menjelaskan, berdasarkan data yang ada masih tersisa beban tugas sertipikasi lahan yang belum selesai sebesar 336.339 bidang, di 1.019 lokasi permukiman pada 188 kabupaten/ 27 provinsi. “Hal ini disebabkan 184.487 bidang (54,87%) belum terbit SK HPL; 101.820 bidang (30,29%) sudah terbit SK HPL tetapi belum dilengkapi sertipikat HPL; 29.149 bidang (8,67%) bermasalah dengan penduduk setempat; 20.761 bidang (6,17%) tumpang tindih dengan kawasan hutan,” ujar Menteri Marwan).

Bagaimana dengan upaya pemugaran lokasi pemukiman trasmgrasi yang sudah bukan menjadi urusan pemerintah?

Pemukiman transmigrasi di Kampung Sobey dan Sobey Indah[5], distrik Teluk Duairi Wondama Papua Barat, dibuka sejak 8 tahun silam, tepatnya Tahun 2008. Hingga kini, 200 KK transmigran, belum menerima sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan. Mereka pun khawatir jika sewaktu-waktu harus pindah karena tak memiliki dokumen yang dimaksud. Tak hanya di Sobey dan Sobey Indah, 150 KK warga transmigran di Warayaru, yang dibuka Tahun 2009, juga belum mengantongi sertifikat hak milik. Sudah lepas (dari Kementerian Transmigrasi)  karena sudah 8 tahun, jadi tidak dapat bantuan seperti jaminan hidup dan lainnya dari pemerintah

Di NTT, atas kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Mabar; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan warga Translok dari UPT Nggorang, menyepakati bahwa sertifikat tanah dari 200 Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Nggorang, Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Kesepakatan untuk pembagian 200 lembar sertifikat. Sejak tahun 1997 total KK transmigran, sebanyak 300 KK.

Warga Transmigrasi Trans bangdep Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menangis saat mengadukan nasibnya. Dimana sudah 24 tahun lebih ditelantarkan, karena ketidak jelasan tentang 47 sertifikat lahan pekarangan dan ketidak jelasan tentang lahan usaha.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jayapura Papua, Hengky Yoku menilai kehadiran Transmigrasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat asli di wilayah Kabupaten Jayapura. “Misalnya, warga transmigrasi di Arso , Yapsi, Nombokrang dan sejumlah daerah lainnya telah beraktivitas membangun roda perekonomian sehingga kawasan yang dulu dikenal dengan hutan dan tidak ada aktivitas perekonomian tetapi kini mengalami kemajuan yang pesat,” sebut ketua Kadin. Dikatakan, program transmigrasi yang dimaksud yakni perkebunan sawit dengan metoda trans sawit atau trans swakarsa. Pertanian sawit di Kabupaten Jayapura yang luas dengan pola pikir masyarakat yang instan sulit untuk dikembangkan.Dirinya menuturkan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura, maka harus diadakan program transmigrasi dengan perizinan usaha yang tidak sulit. Program transmigrasi ini nantinya dapat menghadirkan semua kebutuhan masyarakat karena isinya adalah pelaku usaha

Ruang Hidup

Kemendesa PDTT telah meluncurkan program Kawasan Transmigrasi Klaster Ekonomi Desa-Kota Berbasis Masyarakat. Membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Model pembangunan kawasan transmigrasi didesain oleh Ballatfo dengan melibatkan sejumlah ahli. Dengan demikian, aplikasi model sudah disiapkan secara komprehensif dan terintegrasi. Khusus Papua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan, refocussing program dengan pendekatan adat. Hal tersebut didasari atas permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua sendiri kepada Kemendes PDTT untuk bisa mengkonsolidasikan program-program Tahun 2016.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Maybrat, Drs. Sakeus Momau  Kepada Radar Sorong, menanggapi respon Koalisi Kompekstram menolak program transmigrasi karena  akan terjadi mobilisasi penduduk dari luar Papua. Khusus di Provinsi Papua dan Papua barat sesuai nomenklatur menenterian PDT dan transmigrai, bahwa sepanjang Majelis Rakyat Papua (MRP) belum mengeluarkan rekomendasi  terkait ketransmigrasian, maka pemerintah pusat tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk mendatangkan penduduk dari luar daerah.

Momau tegaskan bahwa transmigrasi dalam konsep pemerintahan era Presiden Jokowi bukan perpindahan penduduk dari kota padat penduduk ke kampung-kampung seperti jaman orde baru. Tetapi program ini (transmigrasi) adalah untuk mengakomodasi seluruh potensi Kepala Keluarga (KK) di kampung-kampung sekitar untuk membentuk satu kawasan transmigrasi. “Saya kasih contoh, di Kampung Aitrem Distrik Aifat Timur, ada 8 kampung disekitar itu di data, di catat kemudian di programkan ke kementerian Transmigrasi dan Desa Tertinggal,” ujarnya.

Program transmigrasi yang rencananya dibuka tahun ini di kampung Aitrem, dibatasi hanya 50 kepala keluarga dengan total anggaran senilai Rp 7 miliar. Sebanyak 50 KK atau setara 200 an jiwa ini, keseluruhannya adalah penduduk local. “yang dimaksudkan bukan penduduk baru, tetapi penduduk local yang jumlahnya 50 KK,” jelasnya sembari menambahkan kalaupun ada penduduk yang bukan penduduk lokal, berarti orang Papua lainnya yang sudah lama hidup dan menetap di tanah Papua.

Walaupun di negara ini sudah ada pengakuan atas masyarakat adat sebagai entitas masyarakat Indonesia sebagaimana pada MK 35, program transmigrasi di perbatasan negara mengakomodir keberadaan lintas masyarakat adat. Keberadaan komunitas adat yang telah lama menjaga hutan dan daerah sekitarnya. Seharusnya negara memperkuat otoritas adat di berbagai wilayah demi menjaga batas batas wilayah dengan cara mengakui keberadaan mereka. Hubungan tradisi orang Papua dengan Papua Nugini atau Dayak dengan Malaisya, negara berperan untuk perkuat dengan batas batas adat sekaligus menjadi ruang hidup bagi orang orang adat.

Konflik antara ruang hidup masyarakat adat dengan kawasan transmigrasi belum selesai. Pemerintah Kabupaten Buru dituding menggunakan, hak ulayat masyarakat adat Batlale, untuk dijadikan lokasi transmigrasi secara sepihak dan memerintahkan masyarakat mengosongkan lahan yang selama ini ditempati. kuasa hukum masyarakat adat Batlale, Hendrik Lusikoy bilang Pemerintah Kabupaten Buru, tidak menggunakan lahan yang telah dihibahkan untuk lokasi transmigrasi. Pemkab Buru malah secara sepihak memerintahkan masyarakat adat dusun Batlale untuk mengosongkan hak ulayat mereka lantaran akan digunakan sebagai lahan transmigrasi.

DENGAN TANPA MENGURANGI HORMAT DAN TANPA MENGURANGI RASA PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA KAMI MASYARAKAT ADAT DAYAK MENOLAK TEGAS PROGRAM TRANSMIGRASI BARU KE KALIMANTAN. Pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mencanangkan pembukaan 9 juta lahan untuk transmigrasi yang akan dihuni 4 juta Kepala Keluarga. Setiap transmigran mendapatkan biaya hidup 3,5 juta / bulan (selama 18 bulan), mendapatkan rumah, mendapatkan pendampingan selama 5 tahun, tanah bersertipikat yg siap pakai untuk kebun horticultura, mendapakan kebun sawit 3 hektar. Pernahkah MASYARAKAT PRIBUMI, di areal transmigrasi mendapakan perhatian pemerintah yg sedemikian bagus?

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada jaman pendudukan dan perbudakan dimana kelompok pemenang menguasai daerah kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok yang kalah, prilaku semacam itu masih menjadi cara dalam pengambilan kebijakan pada organisasi bernama negara. Dominasi satu ras atas ras lain, dominasi sistem politik dan ekonomi atas yang lainnya, menjadi perang sejak jaman tradisionil hingga era globalisasi masa kini

    Negara indonesia sejak jaman pemerintahan Suharto mengorbitkan satu kebijakan dengan maksud pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Program transmigrasi itu, di era Pemerintahan Jokowi dengan semangat NAWACITA masih melanjutkan program dimaksud. Namun, saat ini beda dengan jaman orde baru. Melalui kementerian terkait, mengemasnya dalam berbagai agenda. Diantaranya; kesejahteraan, ketahanan negara di perbatasan, nasionalisme serta pemerataan penduduk.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), membuka peluang bagi 6.079 Kepala Keluarga (KK), untuk mengikuti program transmigrasi tahun ini. Transmigran ini nantinya akan diberikan rumah, fasilitas gratis hingga catu pangan (jaminan hidup). Tahun 2016, target penataan persebaran penduduk transmigrasi sebanyak 6.079 KK. Tahun 2015, kementerian tersbut sudah berhasil menempatkan 3.568 KK dari target 4.336 KK. Di Tahun 2015, Kemendesa PDTT telah membangun 3.620 rumah transmigran

    Menurut kementerian Desa dan Transmigrasi, peserta transmigrasi tidak lagi terbatas pada penduduk sipil semata. Tapi, program transmigrasi juga diperuntukkan bagi, Prajurit TNI / PNS, yang sudah bebas tugas atau pensiun, serta yang telah mencapai maksimal 5 tahun sebelum masa pensiun, yang belum pernah mengikuti program transmigrasi sebelumnya. Bagi prajurit TNI / PNS yang bersedia mengikuti program transmigrasi, dan belum memasuki masa pensiun, akan dipensiunkan setelah 2 tahun menetap di wilayah transmigrasi.

    Konflik

    Ketika anda menonton di televisi bagaimana pemandangan Jakarta yang sesak dengan beridirinya gedung tinggi, entah untuk kepentingan negara atau demi pebinisnis properti, anda bertanya sendiri, kemana orang-orang yang dulu tinggal disana, tempat tinggal mereka diganti dengan gedung, kantor pemerintahan, pusat bisnis. Pembangunan Mall, gedung gedung apartemen di ibu kota negara atau metropolitan tidak gratis, tapi imbalannya, penduduk ikut program transmigrasi

    Pengiriman transmigrasi asal DKI, dari tahun 1972 sampai 1976 berjumlah 2.677 kepala keluarga atau 7.706 jiwa. Mereka yang ditransmigrasikan, harus memenuhi 6 syarat pokok, yaitu sudah bekerluarga, umurmaksimum 45 tahun, mempunyai pengetahuan dasar pertanian, bebas G.30.S/PKI, sehat dan atas kemauan sendiri. Bagi yang memenuhi syarat ini, kemudian dimasukkan pada Panti Calon Transmigrasi untuk diberi bimbingan mental dan bagaimana keterampilan. Pemda DKI bilang bahwa panti-panti tersebut dibangun yang peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 6 November 1974

    Hingga tahun 2016, program transmigrasi masih mengalami beberapa persoalan terkait sertifikat lahan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat memberikan pengarahan dalam acara Sarasehan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kawasan Transmigrasi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 29 april 2016 menjelaskan, berdasarkan data yang ada masih tersisa beban tugas sertipikasi lahan yang belum selesai sebesar 336.339 bidang, di 1.019 lokasi permukiman pada 188 kabupaten/ 27 provinsi. “Hal ini disebabkan 184.487 bidang (54,87%) belum terbit SK HPL; 101.820 bidang (30,29%) sudah terbit SK HPL tetapi belum dilengkapi sertipikat HPL; 29.149 bidang (8,67%) bermasalah dengan penduduk setempat; 20.761 bidang (6,17%) tumpang tindih dengan kawasan hutan,” ujar Menteri Marwan).

    Bagaimana dengan upaya pemugaran lokasi pemukiman trasmgrasi yang sudah bukan menjadi urusan pemerintah?

    Pemukiman transmigrasi di Kampung Sobey dan Sobey Indah[5], distrik Teluk Duairi Wondama Papua Barat, dibuka sejak 8 tahun silam, tepatnya Tahun 2008. Hingga kini, 200 KK transmigran, belum menerima sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan. Mereka pun khawatir jika sewaktu-waktu harus pindah karena tak memiliki dokumen yang dimaksud. Tak hanya di Sobey dan Sobey Indah, 150 KK warga transmigran di Warayaru, yang dibuka Tahun 2009, juga belum mengantongi sertifikat hak milik. Sudah lepas (dari Kementerian Transmigrasi)  karena sudah 8 tahun, jadi tidak dapat bantuan seperti jaminan hidup dan lainnya dari pemerintah

    Di NTT, atas kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Mabar; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan warga Translok dari UPT Nggorang, menyepakati bahwa sertifikat tanah dari 200 Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Nggorang, Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Kesepakatan untuk pembagian 200 lembar sertifikat. Sejak tahun 1997 total KK transmigran, sebanyak 300 KK.

    Warga Transmigrasi Trans bangdep Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menangis saat mengadukan nasibnya. Dimana sudah 24 tahun lebih ditelantarkan, karena ketidak jelasan tentang 47 sertifikat lahan pekarangan dan ketidak jelasan tentang lahan usaha.

    Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jayapura Papua, Hengky Yoku menilai kehadiran Transmigrasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat asli di wilayah Kabupaten Jayapura. “Misalnya, warga transmigrasi di Arso , Yapsi, Nombokrang dan sejumlah daerah lainnya telah beraktivitas membangun roda perekonomian sehingga kawasan yang dulu dikenal dengan hutan dan tidak ada aktivitas perekonomian tetapi kini mengalami kemajuan yang pesat,” sebut ketua Kadin. Dikatakan, program transmigrasi yang dimaksud yakni perkebunan sawit dengan metoda trans sawit atau trans swakarsa. Pertanian sawit di Kabupaten Jayapura yang luas dengan pola pikir masyarakat yang instan sulit untuk dikembangkan.Dirinya menuturkan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura, maka harus diadakan program transmigrasi dengan perizinan usaha yang tidak sulit. Program transmigrasi ini nantinya dapat menghadirkan semua kebutuhan masyarakat karena isinya adalah pelaku usaha

    Ruang Hidup

    Kemendesa PDTT telah meluncurkan program Kawasan Transmigrasi Klaster Ekonomi Desa-Kota Berbasis Masyarakat. Membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Model pembangunan kawasan transmigrasi didesain oleh Ballatfo dengan melibatkan sejumlah ahli. Dengan demikian, aplikasi model sudah disiapkan secara komprehensif dan terintegrasi. Khusus Papua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan, refocussing program dengan pendekatan adat. Hal tersebut didasari atas permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua sendiri kepada Kemendes PDTT untuk bisa mengkonsolidasikan program-program Tahun 2016.

    Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Maybrat, Drs. Sakeus Momau  Kepada Radar Sorong, menanggapi respon Koalisi Kompekstram menolak program transmigrasi karena  akan terjadi mobilisasi penduduk dari luar Papua. Khusus di Provinsi Papua dan Papua barat sesuai nomenklatur menenterian PDT dan transmigrai, bahwa sepanjang Majelis Rakyat Papua (MRP) belum mengeluarkan rekomendasi  terkait ketransmigrasian, maka pemerintah pusat tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk mendatangkan penduduk dari luar daerah.

    Momau tegaskan bahwa transmigrasi dalam konsep pemerintahan era Presiden Jokowi bukan perpindahan penduduk dari kota padat penduduk ke kampung-kampung seperti jaman orde baru. Tetapi program ini (transmigrasi) adalah untuk mengakomodasi seluruh potensi Kepala Keluarga (KK) di kampung-kampung sekitar untuk membentuk satu kawasan transmigrasi. “Saya kasih contoh, di Kampung Aitrem Distrik Aifat Timur, ada 8 kampung disekitar itu di data, di catat kemudian di programkan ke kementerian Transmigrasi dan Desa Tertinggal,” ujarnya.

    Program transmigrasi yang rencananya dibuka tahun ini di kampung Aitrem, dibatasi hanya 50 kepala keluarga dengan total anggaran senilai Rp 7 miliar. Sebanyak 50 KK atau setara 200 an jiwa ini, keseluruhannya adalah penduduk local. “yang dimaksudkan bukan penduduk baru, tetapi penduduk local yang jumlahnya 50 KK,” jelasnya sembari menambahkan kalaupun ada penduduk yang bukan penduduk lokal, berarti orang Papua lainnya yang sudah lama hidup dan menetap di tanah Papua.

    Walaupun di negara ini sudah ada pengakuan atas masyarakat adat sebagai entitas masyarakat Indonesia sebagaimana pada MK 35, program transmigrasi di perbatasan negara mengakomodir keberadaan lintas masyarakat adat. Keberadaan komunitas adat yang telah lama menjaga hutan dan daerah sekitarnya. Seharusnya negara memperkuat otoritas adat di berbagai wilayah demi menjaga batas batas wilayah dengan cara mengakui keberadaan mereka. Hubungan tradisi orang Papua dengan Papua Nugini atau Dayak dengan Malaisya, negara berperan untuk perkuat dengan batas batas adat sekaligus menjadi ruang hidup bagi orang orang adat.

    Konflik antara ruang hidup masyarakat adat dengan kawasan transmigrasi belum selesai. Pemerintah Kabupaten Buru dituding menggunakan, hak ulayat masyarakat adat Batlale, untuk dijadikan lokasi transmigrasi secara sepihak dan memerintahkan masyarakat mengosongkan lahan yang selama ini ditempati. kuasa hukum masyarakat adat Batlale, Hendrik Lusikoy bilang Pemerintah Kabupaten Buru, tidak menggunakan lahan yang telah dihibahkan untuk lokasi transmigrasi. Pemkab Buru malah secara sepihak memerintahkan masyarakat adat dusun Batlale untuk mengosongkan hak ulayat mereka lantaran akan digunakan sebagai lahan transmigrasi.

    DENGAN TANPA MENGURANGI HORMAT DAN TANPA MENGURANGI RASA PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA KAMI MASYARAKAT ADAT DAYAK MENOLAK TEGAS PROGRAM TRANSMIGRASI BARU KE KALIMANTAN. Pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mencanangkan pembukaan 9 juta lahan untuk transmigrasi yang akan dihuni 4 juta Kepala Keluarga. Setiap transmigran mendapatkan biaya hidup 3,5 juta / bulan (selama 18 bulan), mendapatkan rumah, mendapatkan pendampingan selama 5 tahun, tanah bersertipikat yg siap pakai untuk kebun horticultura, mendapakan kebun sawit 3 hektar. Pernahkah MASYARAKAT PRIBUMI, di areal transmigrasi mendapakan perhatian pemerintah yg sedemikian bagus?

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on