KOALISI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK 

PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA DAN IKLIM GLOBAL

Menuntut

Penguatan Perlindungan Ekosistem Gambut dan Hak Masyarakat Adat dan Lokal dalam Revisi PP 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Kebakaran masif hutan dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 menimbulkan kerugian kolektif bangsa yang amat besar dalam hal kerusakan lahan dan tanaman, gangguan kesehatan dan perekonomian, serta pencemaran lingkungan, termasuk pelepasan emisi yang dahsyat, yang menempatkan Indonesia dalam sorotan kritis dunia. Oleh karena itu, penguatan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta hak-hak masyarakat adat dan lokal yang berada di dalamnya adalah agenda kepentingan nasional yang mendesak. Salah satu peraturan yang memainkan peran sentral dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang saat ini tengah berada dalam proses revisi.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah no. 71/2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah melindungi  fungsi ekosistem gambut dan mencegah kerusakan. Secara jelas dan tegas Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada public mengenai moratorium ijin baru untuk perkebunan kelapa sawit, pelarangan untuk penerbitan ijin baru di lahan gambut, membangun sekat kanal, merestorasi ekosistem gambut yang rusak. Semua hal tersebut adalah upaya untuk mencegah kebakaran dan menurunkan emisi GRK dari deforestasi dan kebakaran lahan-hutan. Ini adalah isu sosial, kesehatan dan lingkungan.

Hanya saja, apapun tujuan dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan rancangan revisi peraturan pemerintah no.71/2014, kenyataannya hanya menyisakan sedikit (terbatas) ekosistem gambut dan selebihnya masih diperuntukkan untuk perkebunan yang menerapkan pengeringan lahan gambut. Hal ini membuat celah besar untuk potensi kerusakan yang lebih luas, meningkatkan emisi, dan kekeringan gambut akan membuatnya lebih rentan terbakar serta subsiden. Kemendesakan untuk segera menghentikan praktek praktek pembangunan dengan pengeringan gambut, perlindungan permanen untuk seluruh gambut yang tersisa dan tenggat waktu yang jelas untuk menghentikan semua kegiatan industri yang berada di ekosistem gambut dan menerapkan/mengupayakan pengeringan gambut.

Kami sebagai kelompok masyarakat sipil yang peduli atas kelestarian hutan Indonesia dan iklim global serta perlindungan hak masyarakat adat dan lokal atas sumber daya alam dan lingkungan yang baik dan sehat menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menggalang masukan dari masyarakat sipil dalam proses revisi tersebut. Akan tetapi, kami memiliki kekhawatiran mendalam bahwa tengah terjadi pelemahan substansial dalam hal perlindungan ekosistem gambut dalam proses revisi tersebut melalui pengabaian masukan-masukan penting yang telah kami sampaikan. Pelemahan ini akan membahayakan ekosistem gambut yang tersisa, mengancam masyarakat adat dan lokal yang lingkungannya rusak akibat perusakan gambut oleh perusahaan skala besar, dan melemahkan upaya pencapaian target pengurangan emisi Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030.

Dengan ini, kami menuntut upaya penguatan perlindungan ekosistem gambut dan hak masyarakat adat dan lokal dalam revisi PP 71/2014 tersebut dengan memuat hal-hal berikut.

Landasan

  1. Penambahan pada bagian ‘Menimbang.’ Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 adalah perusakan turunan yang diawali oleh pembuatan kanal. Hal tersebut harus tercermin dalam bagian ‘Menimbang.’ Oleh karena itu, kami mengusulkan agar bagian Menimbang huruf (a) menjadi sebagai berikut:

Menimbang:

  1. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pembuatan kanal (pengeringan gambut) dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, sehingga harus dilakukan upaya-upaya yang intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;
  2. Bahwa perlindungan dan restorasi gambut mempertimbangkan jaminan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat dan/lokal atas praktek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjamin keberlangsungan ekosistem gambut dan kesejahtraan bagi Masyarakat Adat

Definisi Operasional

  1. Penambahan definisi Restorasi (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1). Pasal 1 Ketentuan Umum harus memuat definisi Restorasi dalam konteks pemulihan/pengembalian fungsi ekosistem dan lansekap gambut di mana intervensi hanya dilakukan di awal sebagai syarat mutlak suksesi alam dalam memulihkan ekosistem gambut. Hal ini agar Restorasi lansekap gambut tidak semata-mata dipandang sebagai cara untuk meminimalkan resiko agar ekosistem gambut menjadi kondusif bagi investasi.
  2. Perlu memasukkan definisi masyarakat adat dan/atau lokal adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dg kawasan gambut dan menjalankan praktek-praktek pengelolaan yang menjamin keberlangsungan ekosistem gambut dan kesejahteraannya

Peta KHG

  1. Terkait Peta Final Kesatuan Hidrologis Gambut (penambahan pada Pasal 7 ayat 1). Peta Final KHG harus mencakup karakteristik sosial-budaya yang meliputi: 1) keberadaan desa atau nama lain atau masyarakat hukum adat; 2) bentuk penguasaan dan pemanfaatan ekosistem gambut; dan 3) konflik penguasaan dan pemanfaatan gambut

Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

  1. Terkait kriteria penetapan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (Pasal 9 ayat 4 huruf a).  Ketentuan bahwa gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih harus ditetapkan sebagai fungsi lindung harus dipertahankan dan tidak dihapus. Penghapusan ketentuan tersebut akan sangat melemahkan perlindungan ekosistem – lansekap gambut dan berimplikasi terhadap peraturan lain terkait dengan Perlindungan Ekosistem Gambut
  1. Terkait perubahan fungsi ekosistem gambut dengan fungsi budidaya menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Kebakaran hutan dan lahan harus ditetapkan/disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu kriteria bagi Menteri untuk menetapkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (penambahan pada Pasal 11 ayat 3). Sejalan dengan itu, harus disebutkan perlunya menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bekas areal kebakaran dengan pendekatan Restorasi ekosistem gambut (penambahan pada Pasal 14).

Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan Fungsi Lindung

  1. Terkait pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (penambahan pada Pasal 21 ayat 1). Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak untuk budidaya (monokultur) skala besar tetapi tetap mengakomodasi kegiatan religi dan aspek sosial budaya lain berbasis kearifan lokal.

Evaluasi dan Audit Perizinan Pemanfaatan Lahan Gambut

  1. Terkait evaluasi perizinan (Pasal 22 A ayat 2 huruf c). Ketentuan mengenai pelaksanaan audit perizinan pemanfaatan lahan gambut (tidak hanya evaluasi) harus dipertahankan dan tidak dihapus. Audit perizinan menjadi jaminan pertanggungjawaban atas perlindungan dan pemanfaatan lahan gambut.

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

8. Terkait kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya (Pasal 23 ayat 3 huruf a). Ketantuan Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan Gambut harus dipertahankan sebagai salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Usulan untuk mengubahnya menjadi tinggi muka air tanah sekurang-kurangnya 0,8 meter harus ditolak.

9. Terkait kriteria baku kerusakan ekosistem gambut (penambahan pada Pasal 24). Terjadinya kebakaran di ekosistem gambut harus menjadi salah satu kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut, baik di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung maupun budidaya. Hal ini sejalan dengan PP no.4/2001 tentang PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN 

Ketentuan Restorasi

10. Terkait ketentuan restorasi (Pasal 30 A ayat 1). Usulan pada draft Perubahan tanggal 9 Desember 2015 tentang ketentuan Perencanaan, Pemetaan dan Zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam ketentuan mengenai restorasi menghilang dan harus dimasukkan kembali, yakni sebagai berikut:

Pasal 30 A

  1. Restorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
  1. Perencanaan, pemetaan dan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya
  2. ….

Perlu ditambahkan satu klausul yang mengatur syarat mutlak pemulihan fungsi hidrologis dan fungsi ekosistem gambut dalam sudut pandang lansekap

Larangan

Terkait kegiatan yang dilarang di ekosistem gambut dengan fungsi lindung    (Pasal 26).

  1. Larangan membakar lahan gambut harus disertai dengan larangan untuk melakukan pembiaran pembakaran lahan gambut (Pasal 26 poin c)
  2. Larangan pembukaan lahan gambut harus diarahkan untuk izin-izin baru dan untuk izin-izin lama harus segera dilakukan evaluasi dan audit

Ekosistem Gambut yang Terbakar di Area Perizinan

  1. Terkait pemulihan ekosistem gambut yang terbakar di areal perizinan (Pasal 31B). Ketentuan bahwa Pemerintah dapat mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan areal bekas kebakaran di areal perizinan usaha dan/atau kegiatannya di mana terdapat gambut yang terbakar harus dipertahankan dan tidak dihapus.
  1. Terkait masukan tentang perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung. Diusulkan bahwa:

Perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung akibat adanya penetapan peta KHG dan penetapan fungsi budidaya dan fungsi lindung di dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui proses pengukuhan kawasan hutan.”

Menurut hemat kami, perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung tidak harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan, melainkan cukup melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan melibatkan masyarakat adat dan lokal.

  1. Terkait pasal peralihan (Pasal 49).
    1. Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung yang telah terbit dan sudah beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku harus dievaluasi dan diaudit. Jika izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, maka dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya 1 (satu) kali daur tanaman (bukan sampai masa izin berakhir dan tidak boleh ada perpanjangan). Jika izin tersebut diperoleh tidak melalui prosedur yang benar, izin tersebut harus langsung dicabut.
    2. Izin usaha pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang  belum disertai dengan pembukaan lahan harus dinyatakan tidak berlaku.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim GlobalOrganisasi Pendukung

  1. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  2. Greenpeace
  3. Yayasan Pusaka
  4. Forest Watch Indonesia
  5. HuMA
  6. JIKALAHARI – Riau
  7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
  8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  9. Hutan Kita Institut – Sumatera Selatan
  10. Save Our Borneo – Kalimantan Tengah
  11. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  12. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK)
  13. Sawit Watch
  14. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
  15. Debt Watch
  16. Yayasan Merah Putih – Sulawesi Tengah
  17. Yayasan Paradisea – Papua
  18. KKI Warsi – Jambi
  19. Yayasan Madani
  20. Epistema
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    KOALISI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK 

    PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA DAN IKLIM GLOBAL

    Menuntut

    Penguatan Perlindungan Ekosistem Gambut dan Hak Masyarakat Adat dan Lokal dalam Revisi PP 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

    Kebakaran masif hutan dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 menimbulkan kerugian kolektif bangsa yang amat besar dalam hal kerusakan lahan dan tanaman, gangguan kesehatan dan perekonomian, serta pencemaran lingkungan, termasuk pelepasan emisi yang dahsyat, yang menempatkan Indonesia dalam sorotan kritis dunia. Oleh karena itu, penguatan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta hak-hak masyarakat adat dan lokal yang berada di dalamnya adalah agenda kepentingan nasional yang mendesak. Salah satu peraturan yang memainkan peran sentral dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang saat ini tengah berada dalam proses revisi.

    Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah no. 71/2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah melindungi  fungsi ekosistem gambut dan mencegah kerusakan. Secara jelas dan tegas Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada public mengenai moratorium ijin baru untuk perkebunan kelapa sawit, pelarangan untuk penerbitan ijin baru di lahan gambut, membangun sekat kanal, merestorasi ekosistem gambut yang rusak. Semua hal tersebut adalah upaya untuk mencegah kebakaran dan menurunkan emisi GRK dari deforestasi dan kebakaran lahan-hutan. Ini adalah isu sosial, kesehatan dan lingkungan.

    Hanya saja, apapun tujuan dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan rancangan revisi peraturan pemerintah no.71/2014, kenyataannya hanya menyisakan sedikit (terbatas) ekosistem gambut dan selebihnya masih diperuntukkan untuk perkebunan yang menerapkan pengeringan lahan gambut. Hal ini membuat celah besar untuk potensi kerusakan yang lebih luas, meningkatkan emisi, dan kekeringan gambut akan membuatnya lebih rentan terbakar serta subsiden. Kemendesakan untuk segera menghentikan praktek praktek pembangunan dengan pengeringan gambut, perlindungan permanen untuk seluruh gambut yang tersisa dan tenggat waktu yang jelas untuk menghentikan semua kegiatan industri yang berada di ekosistem gambut dan menerapkan/mengupayakan pengeringan gambut.

    Kami sebagai kelompok masyarakat sipil yang peduli atas kelestarian hutan Indonesia dan iklim global serta perlindungan hak masyarakat adat dan lokal atas sumber daya alam dan lingkungan yang baik dan sehat menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menggalang masukan dari masyarakat sipil dalam proses revisi tersebut. Akan tetapi, kami memiliki kekhawatiran mendalam bahwa tengah terjadi pelemahan substansial dalam hal perlindungan ekosistem gambut dalam proses revisi tersebut melalui pengabaian masukan-masukan penting yang telah kami sampaikan. Pelemahan ini akan membahayakan ekosistem gambut yang tersisa, mengancam masyarakat adat dan lokal yang lingkungannya rusak akibat perusakan gambut oleh perusahaan skala besar, dan melemahkan upaya pencapaian target pengurangan emisi Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030.

    Dengan ini, kami menuntut upaya penguatan perlindungan ekosistem gambut dan hak masyarakat adat dan lokal dalam revisi PP 71/2014 tersebut dengan memuat hal-hal berikut.

    Landasan

    1. Penambahan pada bagian ‘Menimbang.’ Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 adalah perusakan turunan yang diawali oleh pembuatan kanal. Hal tersebut harus tercermin dalam bagian ‘Menimbang.’ Oleh karena itu, kami mengusulkan agar bagian Menimbang huruf (a) menjadi sebagai berikut:

    Menimbang:

    1. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pembuatan kanal (pengeringan gambut) dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, sehingga harus dilakukan upaya-upaya yang intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;
    2. Bahwa perlindungan dan restorasi gambut mempertimbangkan jaminan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat dan/lokal atas praktek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjamin keberlangsungan ekosistem gambut dan kesejahtraan bagi Masyarakat Adat

    Definisi Operasional

    1. Penambahan definisi Restorasi (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1). Pasal 1 Ketentuan Umum harus memuat definisi Restorasi dalam konteks pemulihan/pengembalian fungsi ekosistem dan lansekap gambut di mana intervensi hanya dilakukan di awal sebagai syarat mutlak suksesi alam dalam memulihkan ekosistem gambut. Hal ini agar Restorasi lansekap gambut tidak semata-mata dipandang sebagai cara untuk meminimalkan resiko agar ekosistem gambut menjadi kondusif bagi investasi.
    2. Perlu memasukkan definisi masyarakat adat dan/atau lokal adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dg kawasan gambut dan menjalankan praktek-praktek pengelolaan yang menjamin keberlangsungan ekosistem gambut dan kesejahteraannya

    Peta KHG

    1. Terkait Peta Final Kesatuan Hidrologis Gambut (penambahan pada Pasal 7 ayat 1). Peta Final KHG harus mencakup karakteristik sosial-budaya yang meliputi: 1) keberadaan desa atau nama lain atau masyarakat hukum adat; 2) bentuk penguasaan dan pemanfaatan ekosistem gambut; dan 3) konflik penguasaan dan pemanfaatan gambut

    Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

    1. Terkait kriteria penetapan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (Pasal 9 ayat 4 huruf a).  Ketentuan bahwa gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih harus ditetapkan sebagai fungsi lindung harus dipertahankan dan tidak dihapus. Penghapusan ketentuan tersebut akan sangat melemahkan perlindungan ekosistem – lansekap gambut dan berimplikasi terhadap peraturan lain terkait dengan Perlindungan Ekosistem Gambut
    1. Terkait perubahan fungsi ekosistem gambut dengan fungsi budidaya menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Kebakaran hutan dan lahan harus ditetapkan/disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu kriteria bagi Menteri untuk menetapkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (penambahan pada Pasal 11 ayat 3). Sejalan dengan itu, harus disebutkan perlunya menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bekas areal kebakaran dengan pendekatan Restorasi ekosistem gambut (penambahan pada Pasal 14).

    Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan Fungsi Lindung

    1. Terkait pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (penambahan pada Pasal 21 ayat 1). Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak untuk budidaya (monokultur) skala besar tetapi tetap mengakomodasi kegiatan religi dan aspek sosial budaya lain berbasis kearifan lokal.

    Evaluasi dan Audit Perizinan Pemanfaatan Lahan Gambut

    1. Terkait evaluasi perizinan (Pasal 22 A ayat 2 huruf c). Ketentuan mengenai pelaksanaan audit perizinan pemanfaatan lahan gambut (tidak hanya evaluasi) harus dipertahankan dan tidak dihapus. Audit perizinan menjadi jaminan pertanggungjawaban atas perlindungan dan pemanfaatan lahan gambut.

    Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

    8. Terkait kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya (Pasal 23 ayat 3 huruf a). Ketantuan Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan Gambut harus dipertahankan sebagai salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Usulan untuk mengubahnya menjadi tinggi muka air tanah sekurang-kurangnya 0,8 meter harus ditolak.

    9. Terkait kriteria baku kerusakan ekosistem gambut (penambahan pada Pasal 24). Terjadinya kebakaran di ekosistem gambut harus menjadi salah satu kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut, baik di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung maupun budidaya. Hal ini sejalan dengan PP no.4/2001 tentang PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN 

    Ketentuan Restorasi

    10. Terkait ketentuan restorasi (Pasal 30 A ayat 1). Usulan pada draft Perubahan tanggal 9 Desember 2015 tentang ketentuan Perencanaan, Pemetaan dan Zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam ketentuan mengenai restorasi menghilang dan harus dimasukkan kembali, yakni sebagai berikut:

    Pasal 30 A

    1. Restorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
    1. Perencanaan, pemetaan dan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya
    2. ….

    Perlu ditambahkan satu klausul yang mengatur syarat mutlak pemulihan fungsi hidrologis dan fungsi ekosistem gambut dalam sudut pandang lansekap

    Larangan

    Terkait kegiatan yang dilarang di ekosistem gambut dengan fungsi lindung    (Pasal 26).

    1. Larangan membakar lahan gambut harus disertai dengan larangan untuk melakukan pembiaran pembakaran lahan gambut (Pasal 26 poin c)
    2. Larangan pembukaan lahan gambut harus diarahkan untuk izin-izin baru dan untuk izin-izin lama harus segera dilakukan evaluasi dan audit

    Ekosistem Gambut yang Terbakar di Area Perizinan

    1. Terkait pemulihan ekosistem gambut yang terbakar di areal perizinan (Pasal 31B). Ketentuan bahwa Pemerintah dapat mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan areal bekas kebakaran di areal perizinan usaha dan/atau kegiatannya di mana terdapat gambut yang terbakar harus dipertahankan dan tidak dihapus.
    1. Terkait masukan tentang perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung. Diusulkan bahwa:

    Perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung akibat adanya penetapan peta KHG dan penetapan fungsi budidaya dan fungsi lindung di dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui proses pengukuhan kawasan hutan.”

    Menurut hemat kami, perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung tidak harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan, melainkan cukup melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan melibatkan masyarakat adat dan lokal.

    1. Terkait pasal peralihan (Pasal 49).
      1. Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung yang telah terbit dan sudah beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku harus dievaluasi dan diaudit. Jika izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, maka dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya 1 (satu) kali daur tanaman (bukan sampai masa izin berakhir dan tidak boleh ada perpanjangan). Jika izin tersebut diperoleh tidak melalui prosedur yang benar, izin tersebut harus langsung dicabut.
      2. Izin usaha pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang  belum disertai dengan pembukaan lahan harus dinyatakan tidak berlaku.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim GlobalOrganisasi Pendukung

    1. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
    2. Greenpeace
    3. Yayasan Pusaka
    4. Forest Watch Indonesia
    5. HuMA
    6. JIKALAHARI – Riau
    7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
    8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
    9. Hutan Kita Institut – Sumatera Selatan
    10. Save Our Borneo – Kalimantan Tengah
    11. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
    12. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK)
    13. Sawit Watch
    14. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
    15. Debt Watch
    16. Yayasan Merah Putih – Sulawesi Tengah
    17. Yayasan Paradisea – Papua
    18. KKI Warsi – Jambi
    19. Yayasan Madani
    20. Epistema
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on