Sudah sebulan terakhir, warga dan aparat pemerintah Kampung Dusner, Distrik Kuriwamesa,Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mengeluhkan pengelolaan dana kampung, yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai prosedur.

“Sewaktu membuat perencanaan bagus, tapi pelaksanaannya beda. Dana yang diberikan kepada kampung hanya Rp. 200 juta, padahal yang kami tahu Rp. 1,4 miliar. Pengelolaan program dengan dana kampung menggunakan perusahaan CV dari luar kampung? mestinya dikelola oleh warga sendiri di kampung, tetapi disini  di Wondama terjadi, CV yang kelola program kampung”, Jelas Jakob Imburi, tokoh masyarakat dan aparat Kampung Dusner.

Kebanyakan warga kampung di Kabupaten Teluk Wondama mengeluhkan hal yang serupa terkait pengelolaan dana oleh pemerintah Kampung yang tidak transparan dan diragukan pertanggungjawabannya. Termasuk proyek-proyek bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten.

“Kami aparat juga mempertanyakan dana kampung untuk operasional aparat yang hingga saat ini hilang, belum diterima, kami tidak melihat dana itu sejak pencairan sampai saat ini, kami curiga dana untuk aparat kampung telah disalahgunakan, tetapi Kepala Kampung dan Bupati tidak peduli dengan keluhan aparat kampung,” jelas Jakob Imburi.

Warga berharap pemerintah pusat supaya peduli dan ada tindakan untuk mengusut dan meminta pertanggungan jawaban pemerintah daerah dan pemerintah kampung terkait pengelolaan dana kampung.

“Sesuai pesan Presiden Jokowi, kalau dana dikelola dan ternyata ada unsur penyalahgunaan maka akan dikenakan sangsi atau hukuman, jangan hanya pidatonya jadi sebuah sandiwara untuk meraih kemenangan, pemerintah pusat harus memperhatikan hal-hal yang berbau korupsi yang terjadi khusus di Papua”, permintaan Jakob Imburi.

Tertib dan disiplin dalam pengelolaan dana kampung sesuai aturan dan pedoman, belum cukup mengamankan dan memastikan hak-hak masyarakat atas pembangunan kampung dipenuhi, tetapi perlu komitmen dan kecakapan pemimpin kampung untuk bertindak menjalankan pembangunan dengan sungguh-sungguh, bersih dan adil.

Ank, Agustus 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sudah sebulan terakhir, warga dan aparat pemerintah Kampung Dusner, Distrik Kuriwamesa,Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mengeluhkan pengelolaan dana kampung, yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai prosedur.

    “Sewaktu membuat perencanaan bagus, tapi pelaksanaannya beda. Dana yang diberikan kepada kampung hanya Rp. 200 juta, padahal yang kami tahu Rp. 1,4 miliar. Pengelolaan program dengan dana kampung menggunakan perusahaan CV dari luar kampung? mestinya dikelola oleh warga sendiri di kampung, tetapi disini  di Wondama terjadi, CV yang kelola program kampung”, Jelas Jakob Imburi, tokoh masyarakat dan aparat Kampung Dusner.

    Kebanyakan warga kampung di Kabupaten Teluk Wondama mengeluhkan hal yang serupa terkait pengelolaan dana oleh pemerintah Kampung yang tidak transparan dan diragukan pertanggungjawabannya. Termasuk proyek-proyek bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten.

    “Kami aparat juga mempertanyakan dana kampung untuk operasional aparat yang hingga saat ini hilang, belum diterima, kami tidak melihat dana itu sejak pencairan sampai saat ini, kami curiga dana untuk aparat kampung telah disalahgunakan, tetapi Kepala Kampung dan Bupati tidak peduli dengan keluhan aparat kampung,” jelas Jakob Imburi.

    Warga berharap pemerintah pusat supaya peduli dan ada tindakan untuk mengusut dan meminta pertanggungan jawaban pemerintah daerah dan pemerintah kampung terkait pengelolaan dana kampung.

    “Sesuai pesan Presiden Jokowi, kalau dana dikelola dan ternyata ada unsur penyalahgunaan maka akan dikenakan sangsi atau hukuman, jangan hanya pidatonya jadi sebuah sandiwara untuk meraih kemenangan, pemerintah pusat harus memperhatikan hal-hal yang berbau korupsi yang terjadi khusus di Papua”, permintaan Jakob Imburi.

    Tertib dan disiplin dalam pengelolaan dana kampung sesuai aturan dan pedoman, belum cukup mengamankan dan memastikan hak-hak masyarakat atas pembangunan kampung dipenuhi, tetapi perlu komitmen dan kecakapan pemimpin kampung untuk bertindak menjalankan pembangunan dengan sungguh-sungguh, bersih dan adil.

    Ank, Agustus 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on