Awal Oktober 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan koordinasi dan supervisi (Korsup) mengenai pengelolaan perkebuan kelapa sawit di Swiss-bel Hotel Papua, Jayapura. Kebanyakan peserta adalah pejabat daerah dan kepala dinas kehutanan dan perkebunan se Provinsi Papua. Selain itu, terdapat pejabat Dirjen Pajak, Dirjen Pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluruhnya dari Jakarta.

Salah satu isu yang mencuat hangat dibahas adalah rencana pemerintah terkait perluasan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dan hak ulayat masyarakat adat. Beberapa peserta mengusulkan penggunaan tanah terlantar untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit.

Markus Bekarekar, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel, memberikan tanggapan bahwa yang perlu dibereskan terlebih dahulu adalah penyelesaian hak masyarakat, sebelum pemerintah merencanakan pemberian izin kepada perusahaan, “Program dan rencana yang muluk-muluk dibuat diatas hak ulayat masyarakat harus terlebih dahulu menyelesaikan hak masyarakat. Seluruh proses perizinan mulai dari pelepasan kawasan hutan sampai izin perkebuan harus duduk dengan masyarakat,” jelas Markus Bekarekar.

Setelah ada mufakat bersama masayrakat barulah diproses izin. Jika masyarakat tidak menghendaki lahan dan hutannya buat perkebunan kelapa sawit, maka sampai disitu saja dan tidak boleh ada paksaan.

Mengenai penggunaan tanah terlantar, Markus Bekarekar tidak setuju dengan pandangan tersebut, “Di Papua tidak ada tanah terlantar, semua tanah mempunyai hak milik. Hutan ini semua ada pemiliknya, sehingga kalau investor tidak dapat melakukan kegiatan hingga waktu yang sudah ditentukan, maka tanah tidak kembali pada negara, tetapi kembali ke masyarakat setempat”, kata Markus.

Masyarakat adat Papua mempunyai hak mendapatkan kembali tanah-tanah milik mereka secara adat dan menentukan pemanfaatan tanah adatnya. Dalam kasus tertentu, pemerintah tidak mengembalikan tanah kepada masyarakat, melainkan melanjutkan pemberian izin usaha perkebunan ke korporasi lainnya. Demikian pula, ketentuan dan kebiasaan perolehan dan pelepasan lahan di Papua, masih tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menciptakan ketegangan antara masyarakat.

Ank, Okt 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Awal Oktober 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan koordinasi dan supervisi (Korsup) mengenai pengelolaan perkebuan kelapa sawit di Swiss-bel Hotel Papua, Jayapura. Kebanyakan peserta adalah pejabat daerah dan kepala dinas kehutanan dan perkebunan se Provinsi Papua. Selain itu, terdapat pejabat Dirjen Pajak, Dirjen Pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluruhnya dari Jakarta.

    Salah satu isu yang mencuat hangat dibahas adalah rencana pemerintah terkait perluasan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dan hak ulayat masyarakat adat. Beberapa peserta mengusulkan penggunaan tanah terlantar untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit.

    Markus Bekarekar, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel, memberikan tanggapan bahwa yang perlu dibereskan terlebih dahulu adalah penyelesaian hak masyarakat, sebelum pemerintah merencanakan pemberian izin kepada perusahaan, “Program dan rencana yang muluk-muluk dibuat diatas hak ulayat masyarakat harus terlebih dahulu menyelesaikan hak masyarakat. Seluruh proses perizinan mulai dari pelepasan kawasan hutan sampai izin perkebuan harus duduk dengan masyarakat,” jelas Markus Bekarekar.

    Setelah ada mufakat bersama masayrakat barulah diproses izin. Jika masyarakat tidak menghendaki lahan dan hutannya buat perkebunan kelapa sawit, maka sampai disitu saja dan tidak boleh ada paksaan.

    Mengenai penggunaan tanah terlantar, Markus Bekarekar tidak setuju dengan pandangan tersebut, “Di Papua tidak ada tanah terlantar, semua tanah mempunyai hak milik. Hutan ini semua ada pemiliknya, sehingga kalau investor tidak dapat melakukan kegiatan hingga waktu yang sudah ditentukan, maka tanah tidak kembali pada negara, tetapi kembali ke masyarakat setempat”, kata Markus.

    Masyarakat adat Papua mempunyai hak mendapatkan kembali tanah-tanah milik mereka secara adat dan menentukan pemanfaatan tanah adatnya. Dalam kasus tertentu, pemerintah tidak mengembalikan tanah kepada masyarakat, melainkan melanjutkan pemberian izin usaha perkebunan ke korporasi lainnya. Demikian pula, ketentuan dan kebiasaan perolehan dan pelepasan lahan di Papua, masih tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menciptakan ketegangan antara masyarakat.

    Ank, Okt 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on