13 Oktober 2016 JAMBI, KOMPAS — Pengusiran beruntun yang dialami komunitas Orang Rimba oleh sejumlah pemegang konsesi kebun dan tanaman industri di Jambi menunjukkan lemahnya perlindungan negara atas masyarakat adat. Dalam lima bulan terakhir, sudah dua kali Orang Rimba mengalami pengusiran oleh pihak perusahaan.

Hingga Rabu (12/10), sekitar 600 warga masih mengungsi setelah diusir oleh pekerja PT Wana Perintis dari areal kerja hutan tanaman industri (HTI) karet. Mereka kini membangun sudung (hunian sederhana beratap terpal, beralaskan jalinan dahan kayu, dan tanpa dinding) di hutan pinggiran Taman Nasional Bukit Duabelas, yang kondisinya rusak bekas pembalakan liar.

Selasa (11/10), sejumlah perwakilan Orang Rimba datang ke Jambi menemui Gubernur Zumi Zola. Mereka meminta perlindungan negara atas hak hidup mereka dan hak atas ruang hidup.

Saat menemui Orang Rimba, Selasa, Zumi Zola menyayangkan intimidasi dan pengusiran yang dilakukan pekerja perusahaan kepada warganya. Orang Rimba semestinya dapat hidup dengan rasa aman. Ia pun berjanji akan mencarikan solusi.

Sementara itu, Manajer Lapangan PT Wana Perintis Binsar Nainggolan menyatakan, pihaknya belum memberikan lahan kelolaan seluas 114 hektar itu kepada Orang Rimba karena sejauh ini belum ada legalisasi dari pemerintah.

Binsar Nainggolan mengatakan, pihaknya pernah menawarkan program kemitraan bagi Orang Rimba berupa bagi hasil penjualan getah karet. Namun, tawaran itu tidak mendapat sambutan.

Sejumlah pimpinan dan warga komunitas adat Orang Rimba meninggalkan hutannya untuk mengadu kepada Gubernur Jambi dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi soal pengusiran yang mereka alami oleh pekerja PT Wana Perintis, pemegang konsesi hutan tanaman industri karet di Kabupaten Sarolangun. Akibat pengusiran itu, sekitar 600 warga terpaksa mengungsi. Orang Rimba berharap pemerintah melindungi hak hidup yang aman dan hak atas ruang hidup dalam hutan yang telah mereka tinggali selama turun-temurun.

Adapun tuntutan alokasi lahan kelolaan bagi Orang Rimba berada pada areal HTI perusahaan yang telah ditanami karet. Alokasi seluas 114 hektar dinilainya signifikan membebani investasi yang selama ini telah dikeluarkan perusahaan.

Kepastian hukum

Penghulu adat Orang Rimba, Menti Ngelembo, menyesalkan lemahnya perlindungan negara. Selama ini, sejumlah upaya penyelesaian konflik antara Orang Rimba dan pemegang konsesi lahan tidak pernah mendapatkan kepastian hukum.

Ia mencontohkan, sudah ada kesepakatan antara Orang Rimba, PT Wana Perintis, dinas kehutanan, serta Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Maret 2015. Isi kesepakatan agar perusahaan mengalokasikan lahan konsesi seluas 114 hektar bagi ruang hidup Orang Rimba. Namun, kesepakatan yang telah dibuat itu tidak pernah dilegalisasi dalam surat keputusan menteri.

Di pengungsian, Orang Rimba kesulitan mendapatkan sumber pangan. Sekitar 50 orang di antaranya anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Tujuh di antaranya saat ini sakit demam. Juga terdapat sembilan bayi yang masih berusia di bawah 2 bulan.

Salah satu warga, Besuay, mengatakan, anak kelimanya baru lahir sebulan lalu. Karena terpaksa harus mengungsi sejauh 10 kilometer dari hutan karet, mereka kesulitan mendapatkan makanan di pengungsian. (ITA)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/regional/nusantara/2016/10/13/Orang-Rimba-Minta-Perlindungan-Negara

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    13 Oktober 2016 JAMBI, KOMPAS — Pengusiran beruntun yang dialami komunitas Orang Rimba oleh sejumlah pemegang konsesi kebun dan tanaman industri di Jambi menunjukkan lemahnya perlindungan negara atas masyarakat adat. Dalam lima bulan terakhir, sudah dua kali Orang Rimba mengalami pengusiran oleh pihak perusahaan.

    Hingga Rabu (12/10), sekitar 600 warga masih mengungsi setelah diusir oleh pekerja PT Wana Perintis dari areal kerja hutan tanaman industri (HTI) karet. Mereka kini membangun sudung (hunian sederhana beratap terpal, beralaskan jalinan dahan kayu, dan tanpa dinding) di hutan pinggiran Taman Nasional Bukit Duabelas, yang kondisinya rusak bekas pembalakan liar.

    Selasa (11/10), sejumlah perwakilan Orang Rimba datang ke Jambi menemui Gubernur Zumi Zola. Mereka meminta perlindungan negara atas hak hidup mereka dan hak atas ruang hidup.

    Saat menemui Orang Rimba, Selasa, Zumi Zola menyayangkan intimidasi dan pengusiran yang dilakukan pekerja perusahaan kepada warganya. Orang Rimba semestinya dapat hidup dengan rasa aman. Ia pun berjanji akan mencarikan solusi.

    Sementara itu, Manajer Lapangan PT Wana Perintis Binsar Nainggolan menyatakan, pihaknya belum memberikan lahan kelolaan seluas 114 hektar itu kepada Orang Rimba karena sejauh ini belum ada legalisasi dari pemerintah.

    Binsar Nainggolan mengatakan, pihaknya pernah menawarkan program kemitraan bagi Orang Rimba berupa bagi hasil penjualan getah karet. Namun, tawaran itu tidak mendapat sambutan.

    Sejumlah pimpinan dan warga komunitas adat Orang Rimba meninggalkan hutannya untuk mengadu kepada Gubernur Jambi dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi soal pengusiran yang mereka alami oleh pekerja PT Wana Perintis, pemegang konsesi hutan tanaman industri karet di Kabupaten Sarolangun. Akibat pengusiran itu, sekitar 600 warga terpaksa mengungsi. Orang Rimba berharap pemerintah melindungi hak hidup yang aman dan hak atas ruang hidup dalam hutan yang telah mereka tinggali selama turun-temurun.

    Adapun tuntutan alokasi lahan kelolaan bagi Orang Rimba berada pada areal HTI perusahaan yang telah ditanami karet. Alokasi seluas 114 hektar dinilainya signifikan membebani investasi yang selama ini telah dikeluarkan perusahaan.

    Kepastian hukum

    Penghulu adat Orang Rimba, Menti Ngelembo, menyesalkan lemahnya perlindungan negara. Selama ini, sejumlah upaya penyelesaian konflik antara Orang Rimba dan pemegang konsesi lahan tidak pernah mendapatkan kepastian hukum.

    Ia mencontohkan, sudah ada kesepakatan antara Orang Rimba, PT Wana Perintis, dinas kehutanan, serta Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Maret 2015. Isi kesepakatan agar perusahaan mengalokasikan lahan konsesi seluas 114 hektar bagi ruang hidup Orang Rimba. Namun, kesepakatan yang telah dibuat itu tidak pernah dilegalisasi dalam surat keputusan menteri.

    Di pengungsian, Orang Rimba kesulitan mendapatkan sumber pangan. Sekitar 50 orang di antaranya anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Tujuh di antaranya saat ini sakit demam. Juga terdapat sembilan bayi yang masih berusia di bawah 2 bulan.

    Salah satu warga, Besuay, mengatakan, anak kelimanya baru lahir sebulan lalu. Karena terpaksa harus mengungsi sejauh 10 kilometer dari hutan karet, mereka kesulitan mendapatkan makanan di pengungsian. (ITA)

    Sumber: http://print.kompas.com/baca/regional/nusantara/2016/10/13/Orang-Rimba-Minta-Perlindungan-Negara

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on