Pemburu rente dari ekstrasi kekayaan alam berupa tambang memicu konflik di tanah adat Suku Wate Nabire Papua. Mirisnya lagi, konflik kepentingan ini terjadi antara investor vs investor yang melibatkan aparat negara (TNI/POLRI) bahkan masyarakat setempat.

Mereka, para pemuburu tambang tersebut memanfaatkan kurangnya informasi masyarakat soal ijin dan praktik praktik legal terkait suatu usaha pertambangan. Warga pemilik hak ulayat hanya di jainkan berbagai keuntungan yang mereka dapat dari eksploitasi tanah mereka. CSR menjadi cara menipu paling ampuh di daerah pelosok

Klaim mengklaim antar perusahaan demi hak pengelolaan berbutut panjang. Tanpa menunjukan bukti IUP yang mereka punya, kedua perseoran terbabatas (PT) saling beradu argumen. Sebagaimana informasi yang diedarkan oleh masyarakat terkait masalah ini.

Konflik Lahan atau IUP

Menurut kronologis yang dipaparkan oleh Dewan Adat Papua Wilayah Meepago (baca: pernyataan-dap-atas-konflik-pt-kristalin-eka-lestari), PT Kristalin pada tahun 2007 masuk di Nifasi tanah adat orang Wate, tetapi kemudian pergi karena eksplorasi tidak ada hasil. PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL) lalu membuat perjanjian dengan masyarakat adat Makimi pada tahun 2012. Sejak tahun 2012-2016, PT KEL belum pernah beraktivitas.

Lalu datanglah PT Tunas Anugerah Papua (PT TAP) kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat pada tahun 2014. Masyarakat Wate di Nifas bersama PT TAP telah melakukan berbagai kegiatan yang didesain dalam kado “CSR”. Kegiatan CSR yang dicanangkan berupa tabungan di bank Papua untuk tiap KK, pembiayaan pendidikan, kesehatan, keagamaan, sampai bantuan motor per-unit untuk tiap kepala keluarga, dan pembagian sembilan bahan pokok (Sembako) tiap bulannya dari keuntungan hasil produksi.

Komisaris PT Kristalin Eka Lestari Arif Setiawan kepada media di Jakarta Sabtu (12/11) mengatakan, PT KEL mengantongi Kuasa Pertambangan (KP) sejak 2008 silam. “Kami menuntut kebenaran atas hak kami yang kami bangun sudah 9 tahun sejak 2007,” kata Arif. Dia menduga pihak tersebut dibantu oleh oknum tertentu. Padahal pihaknya telah menanamkan investasi cukup besar. Dia menambahkan PT KEL mengantongi IUP untuk tambang emas Nifasi dan Makimi. Berdasarkan surat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015, tanggal 19 Juni 2015, tambang emas Nifasi dan Makimi tidak dalam tumpang tindih dengan IUP lainnya, Selengkapnya (http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/398788-investor-tambang-minta-kepastian-hukum.html)

Masuklah Serdadu Keamanan

Sejak awal bulan oktober 2016, PT KRISTALIN masuk di areal Kampung NIFASI dan membangun Pos di samping BASECAMP PT.TUNAS ANUGERAH PAPUA. Menurut informasi yang didapat masyarakat setempat, kehadirannya sebagai kontraktor pada PT TUNAS ANUGERAH PAPUA. PT KEL kemudian Mengambil POS MASYARAKAT dan diganti dengan pos TNI.

Karena tidak ditanggapi oleh Masyarakat Adat NIFASI maka PT KEL mengerahkan pasukan TNI Yonif 753 Raider sebanyak sekitar 30 personil dan beberapa Masyarakat DANI, untuk mengamankan lokasi tersebut karna akan di tambang oleh PT Krystalyn Eka Lestari. Pos TNI langsung berdiri dengan tulisan NKRI HARGA MATI,,,

Untuk menutupi rencana ini DANYON mengajukan surat No B/621/X/2016 tanggal 17 oktober 2016 ke DANDIM PANIAI untuk meminta lokasi tersebut untuk latihan. Tiap mereka membawa BBM dan BAMA mereka mengatakan ini milik PANGDAM.

Kepolisian Resort (Polres) Nabire memediasi konflik dua perusahaan tambang emas di lokasi pertambangan yang berada  di kilometer 40 kali Mosairo Kampung Nifasi Distrik Makimi Kabupaten Nabire-Papua.Saling mengklaim areal tambang ini terjadi antara PT. Tunas Anugerah Papua dan PT. Kristalin Eka Lestari.

Demi memastikan investor abal-abal atau bukan, Kapolres Nabire AKBP Ronny Semy Thabaa usai melakukan temua para investor yang saling klaim, mengatakan pertemuan yang dilakukan pihaknya untuk memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk melakukan upaya hukum, agar dapat ditentukan siapa yang berhak atas lahan tersebut, berdasarkan dokumen izin yang dimiliki. Nanti lembaga terkait yang mempunyai kewenangan, mereka yang akan memutuskan siapa yang berhak dan siapa yang tidak,” jelas Kapolresbukan untuk menguji kebenaran dukumen perusahaan mana yang yang Legal dan Ilegal. Selengkapnya (http://tabloidjubi.com/artikel-1268-tni-dan-polri-amankan-aset-dua-perusahaan-tambang-di-nabire.html)

Peta Konsensi Papua-Papua Barat 2016

Peta Konsensi Papua-Papua Barat 2016

Dari riset Yayasan PUSAKA Jakarta, hingga tahun 2014, sejak Papua di berikan status Otonomi Khusus pada tahun 2001, Tanah Papua di kuasai; 115 ijin tambang di Papua Barat dengan total luasan lahan (3.178.722 ha), sementara Provinsi Papua di kuasai 125 ijin tambang dengan total luasan lahan (5.932.071 ha).

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemburu rente dari ekstrasi kekayaan alam berupa tambang memicu konflik di tanah adat Suku Wate Nabire Papua. Mirisnya lagi, konflik kepentingan ini terjadi antara investor vs investor yang melibatkan aparat negara (TNI/POLRI) bahkan masyarakat setempat.

    Mereka, para pemuburu tambang tersebut memanfaatkan kurangnya informasi masyarakat soal ijin dan praktik praktik legal terkait suatu usaha pertambangan. Warga pemilik hak ulayat hanya di jainkan berbagai keuntungan yang mereka dapat dari eksploitasi tanah mereka. CSR menjadi cara menipu paling ampuh di daerah pelosok

    Klaim mengklaim antar perusahaan demi hak pengelolaan berbutut panjang. Tanpa menunjukan bukti IUP yang mereka punya, kedua perseoran terbabatas (PT) saling beradu argumen. Sebagaimana informasi yang diedarkan oleh masyarakat terkait masalah ini.

    Konflik Lahan atau IUP

    Menurut kronologis yang dipaparkan oleh Dewan Adat Papua Wilayah Meepago (baca: pernyataan-dap-atas-konflik-pt-kristalin-eka-lestari), PT Kristalin pada tahun 2007 masuk di Nifasi tanah adat orang Wate, tetapi kemudian pergi karena eksplorasi tidak ada hasil. PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL) lalu membuat perjanjian dengan masyarakat adat Makimi pada tahun 2012. Sejak tahun 2012-2016, PT KEL belum pernah beraktivitas.

    Lalu datanglah PT Tunas Anugerah Papua (PT TAP) kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat pada tahun 2014. Masyarakat Wate di Nifas bersama PT TAP telah melakukan berbagai kegiatan yang didesain dalam kado “CSR”. Kegiatan CSR yang dicanangkan berupa tabungan di bank Papua untuk tiap KK, pembiayaan pendidikan, kesehatan, keagamaan, sampai bantuan motor per-unit untuk tiap kepala keluarga, dan pembagian sembilan bahan pokok (Sembako) tiap bulannya dari keuntungan hasil produksi.

    Komisaris PT Kristalin Eka Lestari Arif Setiawan kepada media di Jakarta Sabtu (12/11) mengatakan, PT KEL mengantongi Kuasa Pertambangan (KP) sejak 2008 silam. “Kami menuntut kebenaran atas hak kami yang kami bangun sudah 9 tahun sejak 2007,” kata Arif. Dia menduga pihak tersebut dibantu oleh oknum tertentu. Padahal pihaknya telah menanamkan investasi cukup besar. Dia menambahkan PT KEL mengantongi IUP untuk tambang emas Nifasi dan Makimi. Berdasarkan surat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015, tanggal 19 Juni 2015, tambang emas Nifasi dan Makimi tidak dalam tumpang tindih dengan IUP lainnya, Selengkapnya (http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/398788-investor-tambang-minta-kepastian-hukum.html)

    Masuklah Serdadu Keamanan

    Sejak awal bulan oktober 2016, PT KRISTALIN masuk di areal Kampung NIFASI dan membangun Pos di samping BASECAMP PT.TUNAS ANUGERAH PAPUA. Menurut informasi yang didapat masyarakat setempat, kehadirannya sebagai kontraktor pada PT TUNAS ANUGERAH PAPUA. PT KEL kemudian Mengambil POS MASYARAKAT dan diganti dengan pos TNI.

    Karena tidak ditanggapi oleh Masyarakat Adat NIFASI maka PT KEL mengerahkan pasukan TNI Yonif 753 Raider sebanyak sekitar 30 personil dan beberapa Masyarakat DANI, untuk mengamankan lokasi tersebut karna akan di tambang oleh PT Krystalyn Eka Lestari. Pos TNI langsung berdiri dengan tulisan NKRI HARGA MATI,,,

    Untuk menutupi rencana ini DANYON mengajukan surat No B/621/X/2016 tanggal 17 oktober 2016 ke DANDIM PANIAI untuk meminta lokasi tersebut untuk latihan. Tiap mereka membawa BBM dan BAMA mereka mengatakan ini milik PANGDAM.

    Kepolisian Resort (Polres) Nabire memediasi konflik dua perusahaan tambang emas di lokasi pertambangan yang berada  di kilometer 40 kali Mosairo Kampung Nifasi Distrik Makimi Kabupaten Nabire-Papua.Saling mengklaim areal tambang ini terjadi antara PT. Tunas Anugerah Papua dan PT. Kristalin Eka Lestari.

    Demi memastikan investor abal-abal atau bukan, Kapolres Nabire AKBP Ronny Semy Thabaa usai melakukan temua para investor yang saling klaim, mengatakan pertemuan yang dilakukan pihaknya untuk memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk melakukan upaya hukum, agar dapat ditentukan siapa yang berhak atas lahan tersebut, berdasarkan dokumen izin yang dimiliki. Nanti lembaga terkait yang mempunyai kewenangan, mereka yang akan memutuskan siapa yang berhak dan siapa yang tidak,” jelas Kapolresbukan untuk menguji kebenaran dukumen perusahaan mana yang yang Legal dan Ilegal. Selengkapnya (http://tabloidjubi.com/artikel-1268-tni-dan-polri-amankan-aset-dua-perusahaan-tambang-di-nabire.html)

    Peta Konsensi Papua-Papua Barat 2016

    Peta Konsensi Papua-Papua Barat 2016

    Dari riset Yayasan PUSAKA Jakarta, hingga tahun 2014, sejak Papua di berikan status Otonomi Khusus pada tahun 2001, Tanah Papua di kuasai; 115 ijin tambang di Papua Barat dengan total luasan lahan (3.178.722 ha), sementara Provinsi Papua di kuasai 125 ijin tambang dengan total luasan lahan (5.932.071 ha).

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on