Jambore Masyarakat Gambut: Diskriminasi Terhadap Rakyat Tidak Berlanjut?

1
451

Pasca kebakaran lahan gambut yang terjadi tahun 2015 lalu, pada tanggal 6 Januari 2016 Presiden RI menyikapinya dengan mengeluarkan Perpres No 1/2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). Bekerja langsung dibawah Presiden, BRG diberi mandat untuk melakukan restorasi gambut seluas 2 juta ha selama 5 tahun. Program restorasi tersebut, diharapkan mampu meredam titik api di sejumlah wilayah kritis.

“ Target yang tidak mudah untuk dicapai, namun tahun ini jumlah titik api dari luas lahan yang terbakar turun sebanyak 88 %”. Demikian papar kepala BRG, Nazir Foead dalam sambutan pembukaan acara Jambore Masyarakat Gambut, sabtu lalu di Jambi.

Gambut, yang beberapa tahun lalu dianggap lahan  tidak produktif dan sempat terabaikan, kali ini kembali dianggap penting. Karenanya, ada beberapa regulasi yang sedang dalam proses, kini di kaitkan dengan gambut.  Dalam sebuah acara diskusi terfokus pekan lalu di Jakarta, Direktur Yayasan Madani Teguh Surya mengungkap beberapa regulasi tersebut.

“Menurut informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan surat edaran yang mengatakan gambut tak boleh diapa-apakan lagi. Sekarang lagi dibahas juga Inpres moratorium Sawit dan ada RUU perkelapasawitan yang di dalamnya  menyinggung soal gambut juga”. Ungkapnya.

Tentu, inisiasi kebijakan yang digulirkan pemerintah bertujuan melindungi gambut sangatlah positif. Namun sasaran dari kebijakan tersebut sejauh ini dinilai masih diskriminatif.

Semua sepakat bahwa kebijakan pelestarian gambut  sangat penting, namun apakah kebijakan perlindungan gambut juga sejalan dengan perlindungan hak-  hak  masyarakat gambut yang tersebar  di 2.945  desa ?.

Albadri Arif, Ketua Badan Pelaksana Harian Jaringan Masyarakat Gambut (JMG)- Sumatera, berpendapat bahwa diksriminasi terhadap masyarakat di wilayah gambut masih terus berlangsung. Misalnya, ketika ekosistem gambut rusak dan menimbulkan kebakaran, yang pertama disasar pasti masyarakat.

“Gambut akan lestari dan berkeadilan, syaratnya pemerintah harus memenuhi salah satu tuntutan yang kami desakan, yakni melaksanakan reforma agraria sejati di wilayah gambut”. Ungkap Albadri.

Kekhawatiran berlakunya kebijakan diskriminatif terhadap rakyat gambut itu tercermin, ketika munculnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepolisian terhadap perusahaan yang di duga melakukan pembakaran hutan,sementara itu,sepanjang tahun 2016 aparat dengan mudah menangkap154 peladang yang membuka lahan untuk kebutuhan keluarga. Kemudian, desakan masyarakat sipil  merevisi PP No 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dinilai belum mengakomodir hak masyarakat, hingga kini prosesnya masih stagnan.

Norhadie Karben, warga dayak Ngaju yang tingal di kawasan gambut sekaligus korban terdampak proyek PLG 1995 di Kapuas-Kalimantan Tengah cukup berpengalaman dalam menghadapi dinamika lapangan ketika sebuah kebijakan di gulirkan pemerintah. Menurutnya, dalam beberpa periode beban serta peran yang dihadapi masyarakat gambut dalam menyikapi regulasi pemerintah  semakin banyak. Namun, hak hak rakyat belum juga diakui.

Misalnya, dalam periode tertentu ia korban bencana asap, ia juga harus menghadapi penggusuran lahan pertanian oleh perusahaan sawit, kemudian pemerintah memintanya menyelamatkan gambut demi mengurangi dampak perubahan iklim, selanjutnya ketika kebijakan larangan pembukaan ladang dengan cara membakar diterapkan, justeru teman-temannya menjadi korban dan setelah itu, dalam waktu singkat pemerintah meminta masyarakat meninggalkan pola tebas bakar dalam berladang.

 “Tengok sejarahanya, bukan kami yang merusak gambut, namun dengan kondisi gambut sekarang, nampaknya kami harus menjalankan berbagai tugas. Bukan tak sanggup, namun jika pemerintah ingin menjadikan kami sebagai kunci, mestinya mereka mengeluarkan kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kami”. Papar Norhadie.

Norhadie Karben memahami, bahwa Indonesia memiliki lahan gambut sangat luas.  Dari 27 juta ha gambut tropis di Asia Tenggara, sebanyak 83 % berada di Negara ini. Ekosistem tersebut menghampar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dan merujuk  pada catatan BRG, ada 2.945 desa yang berada di area gambut dan 1.205 desa yang akan terdampak program restorasi. Yang belum tercatat adalah, dari luasan tersebut siapakah kini yang menguasai lahan gambut dan apakah lahan korporasi juga terdampak oleh restorasi ?.

Ones Wetaku, peserta Jambore asal kampung Ikana, Sorong Selatan-Papua Barat mengakui bahwa lahan gambut yang ditumbuhi banyak sagu di wilayahnya kini telah di kuasai korporasi sawit dan perusahaan kayu. Lihat   (http://pusaka.or.id/riwayat-dusun-sagu-tempat-mencari-makan-suku-maybrat-kaiso-dan-awe-di-bongkar-perkebunan-sawit-anj/). Sebelumnya Ones tidak mengenal apa itu gambut, sebab masyarakat di kampungnya lebih mengenal gambut sebagai tanah rawa.

“ Jika gambut di lindungi, kenapa di tempat kami pemerintah kasih perusahaan sawit untuk merusaknya”. Tanya Wetaku. Ia khawatir, perlindungan gambut hanya program tipu-tiu saja supaya rakyat menyingkir dari wilayah itu.

Kekhawatiran Ones tentu saja berdasar, sebab tidak hanya gambut di Papua yang di incar korporasi, gambut di wilayah lain pun bernasib serupa. Menurutnya, Jambore Masyarakat Gambut yang ia hadiri sebagai ajang belajar dan panggung inovasi rakyat dalam mengelola gambut patut di apresiasi. Namun, apakah inovasi yang telah mereka buktikan mampu mengetuk hati pemangku kebijakan untuk segera mengakui dan melindungi hak kelola mereka atas gambut ? atau mereka kelak tersingkir atas nama program pelestarian gambut ?

“Pemerintah harus terbuka soal ini”. Ungkap salah satu peserta dari Riau.

Tentunya, tidak hanya Ones Wetaku, sekitar 1045 peserta jambore dari ratusan desa gambut di nusantara  sebagian besar adalah masyarakat yang sehari-hari menghadapi tekanan korporasi. Meski pelaksanaan jambore terbilang sukses, namun masih  tersimpan tanya, mungkinkah inovasi yang telah mereka buktikan mampu mengetuk hati pemangku kebijakan untuk segera mengakui dan melindungi hak kelola mereka atas gambut ? atau sebaliknya, atas nama program pelestarian gambut kelak mereka akan tersingkir?.

Tentunya, peserta jambore berharap, bahwa setelah pulang ke kampung halaman mereka tidak di tangkap hanya karena mempertahankan lahan dari gusuran korporasi. Karenanya, keberhasilan pemerintah tidak bisa di ukur sebatas berkurangnya titik api, terlebih jika disandingkan dengan intensitas hujan tahun ini sangat tinggi.

AP, 7 November 2016.