Hendrik Suliman, pembeli kayu olahan masyarakat Papua Barat di Kampung Hamaran, Johsiro, Horhore dan Mogatemin, ditangkap oleh BKSDA Provinsi Papua Barat pada pertengahan Novemmber 2016. Dia saat ini ditahan di polsek Aimas Kabupaten Sorong.

Dari informasi yang dilaporkan oleh SS kepada suara PUSAKA, kayu yang di sita BKSDA totalnya sekitar 700 kubik. 400 kubik telah berada di Surabaya untuk tujuan eksport. Sementara 300 kubik lainnya masih di lokasi kelola masyarakat yang tersebar di empat kampung.

Sesuai rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, masyarkat kelola kayu sisa sisa dari eks HPH milik CV Mitra Pembangunan Global (MPG). Rekomendasi dishut tersebut diberikan kepada perorangan yang berjumlah 30 rekomendasi. Tiga dari tiga puluh rekomendasi diantaranya;

  1. Rekomendasi 522.1/041/ dishut-ss/2015 atas nama Ayub Iek kampung Haimaran
  2. Rekomendasi 042 atas nama Alfons Howay kampug Kamisabe
  3. Rekomendasi 043 atas nama Septon Wetaku, kampug Johsiro

Peruntukan Kayu

Dari rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat, disebutkan bahwa pengelolaan kayu yang dimaksud untuk kepentingan umum dan kebutuhan industri lokal. Dokumen tersebut juga melarang penebangan kayu baru serta wajib membayar pajak bahkan dilarang pakai alat berat. Sementara pengangkutan kayu harus disertai ijin

Masyarakat yang kelola kayu, menurut SS kepada PUSAKA, selama ini tidak menebang kayu baru dan tidak menggunakan alat berat. Mereka hanya sensor kayu loging jenis Merbau (kayu besi) yang sudah ditebas sewaktu HPH MPG beroperasi dan ditinggalkan.

Pembelian kayu masyarakat oleh Hendrik Sulaiman yang kini ditahan pihak BKSDA menggunakan dokumen SVLK milik CV Awit Iroh Jaya. Kayu kemudian diangkut ke Surabaya untuk tujuan eksport. Sementara ijin untuk peruntukan kayu bukan untuk kebutuhan eksport tetapi kebutuhan lokal saja.

Untuk kayu olahan yang sudah berada di Surabaya telah dilunasi oleh pembelinya yang tak lain punya modal kepada masyarakat setempat sebagai pemegang hak kelola. Sedangkan sisanya yang di kampung belum diangkut lantaran dicekal oleh negara. Kini, masyarakat mengeluh lantaran tidak lagi ada pembeli kayu untuk membeli kayu olahan yang telah mereka kelola.

Untuk menginisiasi pencekalan tersebut, warga pengelola kayu mendesak agar segera ada mediasi dari berbagai pihak terkait agar masalah ini selesai supaya kayu yang mereka kelola kembali dibeli sehingga usaha mereka lancar.

Regulasi Angkut Kayu

Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

jika larangan tersebut dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa;  pidana penjara paling singkat 1  tahun dan paling lama 5  tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.

Apabila yang melakukan kejahatan itu dari korporasi, dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15  tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000, dan paling banyak Rp15.000.000.000 (Pasal 88 ayat 1 dan 2); sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan SKSHH palsu.

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana termaktup pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 29 PP No. 6 tahun 2007. Sementara penggunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH sebagaimana disebut dalam  UU No. 41 Tahun 1999 atau UU No. 18 Tahun 2013 yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).

Sesuai pasal 1 angka 51 Permenhut No. P. 55/MENHUT-II/2006 dengan ketentuan:

  1. Penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, dan FA-HHBK hanya berlaku untuk : 1 (satu) kali penggunaan;1 (satu) pemilik; 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; 1 (satu) alat angkut; dan 1 (satu) tujuan pengangkutan. (pasal 14 ayat (1) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  2. Pengisian blanko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik
  3. pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB. (Pasal 13 ayat (3) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  4. Setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPK Antara/TPK Industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (4) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  5. Setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (5) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  6. Setiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (6) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  7. Setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO. (Pasal 13 ayat (7) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  8. Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan. (Pasal 13 ayat (8) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  9. Setiap pengangkutan produk KO selain sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim. (Pasal 13 ayat (9) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  10. Setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan, wajib menggunakan dokumen FA-KO. (Pasal 13 ayat (10) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
  11. Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB. 402. (Pasal 13 ayat (11) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)

Unduh:

  1. undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
  2. peraturan-menteri-kehutanan-nomor-p-55menhut-ii-2006-tentang-penatausahaan-hasil-hutan-yang-berasal-dari-hutan-negara

 

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Hendrik Suliman, pembeli kayu olahan masyarakat Papua Barat di Kampung Hamaran, Johsiro, Horhore dan Mogatemin, ditangkap oleh BKSDA Provinsi Papua Barat pada pertengahan Novemmber 2016. Dia saat ini ditahan di polsek Aimas Kabupaten Sorong.

    Dari informasi yang dilaporkan oleh SS kepada suara PUSAKA, kayu yang di sita BKSDA totalnya sekitar 700 kubik. 400 kubik telah berada di Surabaya untuk tujuan eksport. Sementara 300 kubik lainnya masih di lokasi kelola masyarakat yang tersebar di empat kampung.

    Sesuai rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, masyarkat kelola kayu sisa sisa dari eks HPH milik CV Mitra Pembangunan Global (MPG). Rekomendasi dishut tersebut diberikan kepada perorangan yang berjumlah 30 rekomendasi. Tiga dari tiga puluh rekomendasi diantaranya;

    1. Rekomendasi 522.1/041/ dishut-ss/2015 atas nama Ayub Iek kampung Haimaran
    2. Rekomendasi 042 atas nama Alfons Howay kampug Kamisabe
    3. Rekomendasi 043 atas nama Septon Wetaku, kampug Johsiro

    Peruntukan Kayu

    Dari rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat, disebutkan bahwa pengelolaan kayu yang dimaksud untuk kepentingan umum dan kebutuhan industri lokal. Dokumen tersebut juga melarang penebangan kayu baru serta wajib membayar pajak bahkan dilarang pakai alat berat. Sementara pengangkutan kayu harus disertai ijin

    Masyarakat yang kelola kayu, menurut SS kepada PUSAKA, selama ini tidak menebang kayu baru dan tidak menggunakan alat berat. Mereka hanya sensor kayu loging jenis Merbau (kayu besi) yang sudah ditebas sewaktu HPH MPG beroperasi dan ditinggalkan.

    Pembelian kayu masyarakat oleh Hendrik Sulaiman yang kini ditahan pihak BKSDA menggunakan dokumen SVLK milik CV Awit Iroh Jaya. Kayu kemudian diangkut ke Surabaya untuk tujuan eksport. Sementara ijin untuk peruntukan kayu bukan untuk kebutuhan eksport tetapi kebutuhan lokal saja.

    Untuk kayu olahan yang sudah berada di Surabaya telah dilunasi oleh pembelinya yang tak lain punya modal kepada masyarakat setempat sebagai pemegang hak kelola. Sedangkan sisanya yang di kampung belum diangkut lantaran dicekal oleh negara. Kini, masyarakat mengeluh lantaran tidak lagi ada pembeli kayu untuk membeli kayu olahan yang telah mereka kelola.

    Untuk menginisiasi pencekalan tersebut, warga pengelola kayu mendesak agar segera ada mediasi dari berbagai pihak terkait agar masalah ini selesai supaya kayu yang mereka kelola kembali dibeli sehingga usaha mereka lancar.

    Regulasi Angkut Kayu

    Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

    jika larangan tersebut dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa;  pidana penjara paling singkat 1  tahun dan paling lama 5  tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.

    Apabila yang melakukan kejahatan itu dari korporasi, dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15  tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000, dan paling banyak Rp15.000.000.000 (Pasal 88 ayat 1 dan 2); sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan SKSHH palsu.

    Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana termaktup pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 29 PP No. 6 tahun 2007. Sementara penggunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH sebagaimana disebut dalam  UU No. 41 Tahun 1999 atau UU No. 18 Tahun 2013 yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

    Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).

    Sesuai pasal 1 angka 51 Permenhut No. P. 55/MENHUT-II/2006 dengan ketentuan:

    1. Penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, dan FA-HHBK hanya berlaku untuk : 1 (satu) kali penggunaan;1 (satu) pemilik; 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; 1 (satu) alat angkut; dan 1 (satu) tujuan pengangkutan. (pasal 14 ayat (1) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    2. Pengisian blanko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik
    3. pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB. (Pasal 13 ayat (3) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    4. Setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPK Antara/TPK Industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (4) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    5. Setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (5) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    6. Setiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (6) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    7. Setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO. (Pasal 13 ayat (7) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    8. Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan. (Pasal 13 ayat (8) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    9. Setiap pengangkutan produk KO selain sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim. (Pasal 13 ayat (9) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    10. Setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan, wajib menggunakan dokumen FA-KO. (Pasal 13 ayat (10) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
    11. Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB. 402. (Pasal 13 ayat (11) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)

    Unduh:

    1. undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
    2. peraturan-menteri-kehutanan-nomor-p-55menhut-ii-2006-tentang-penatausahaan-hasil-hutan-yang-berasal-dari-hutan-negara

     

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on