Kampung-kampung di Distrik Subur, Jair dan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, sedang menjadi sasaran investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, sudah ada 19 perusahaan yang memiliki izin di daerah tersebut dengan luas mencapai 650.300 hektar. Ada tiga group perusahaan yang menguasai lahan perkebunan dalam skala luas, yakni: Korindo Group asal Korea, Menara Group dan Tadmax Group, asal Malaysia.

Masyarakat adat setempat, Suku Mandobo dan Suku Muyu, yang berdiam didaerah ini mengeluhkan pemberian izin oleh pemerintah kepada perusahaan tanpa musyawarah melibatkan masyarakat luas di kampung.

Tokoh masyarakat Kampung Meto, Distrik Subur, Alowesius Basikbasik, memberikan kesaksian kehadiran perusahaan di kampungnya, “Pemerintah bawa masuk perusahaan ke kampung. Kami melawan karena tanpa sepengetahuan kami. Seharusnya kalau mau masuk kampung ada aturan. Tetapi selama ini kami melihat tidak ada aturan dijalankan dan pemerintah tidak ada untuk mengatur, mereka karena sudah punya izin terlebih dahulu, mereka datang paksa masyarakat untuk terima perusahaan”, kata Alowesius Basik-basik.

Sebagian besar wilayah adat Suku Auyu di Kampung Meto sudah diterbitkan izin oleh pemerintah kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Usaha Nabati Terpadu, Menara Group, seluas 37.467 hektar. Pengalaman di Kampung Meto, perusahaan belum pernah membuat sosialisasi, musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat. Perusahaan datang bertemu dengan masyarakat hanya untuk menyerahkan uang “tali asih”, kompensasi atas tanah. Tidak ada dialog. Kalaupun ada pertemuan hanya berlangsung di luar kampung, seperti di Getentiri, kota Distrik Jair dan kabupaten Boven Digoel, yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu dan mengaku wakil pemilik tanah. Keputusan dibuat tanpa melibatkan masyarakat luas.

Hal serupa terjadi di Kampung Ujung Kia dan Kampung Koa, Distrik Jair, perusahaan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erma, Korindo Group. Marselius Poma, asal Kampung Ujung Kia, menceritakan “Perusahaan hanya bertemu diam-diam dengan orang tertentu saja dan mereka bicara sendiri-sendiri sehingga terjadi pelepasan tanah oleh pihak tertentu, tanpa persetujuan anggota marga dan warga kampung. Kami juga tidak pernah melihat surat kesepakatan ataupun kontrak pengelolaan tanah, jadi masyarakat tidak tahu luas lahan tersebut. Kami memang diberikan uang kulit tanah seperti uang kompensasi sebesar Rp. 10 juta untuk lahan ratusan hektar, ini tidak sebanding dengan hasil hutan tanah kami”, ungkap Marselius Poma.

Selanjutnya, perusahaan melakukan pembongkaran dan penggusuran hutan alam, perusahaan juga menggusur dan menimbun dusun sagu, kampung lama dan tempat keramat, serta sumber air masyarakat. Hilangnya hutan tempat mencari, kompensasi yang tidak sebanding, tidak adil dan janji-janji perusahaan yang tidak ada realisasinya, meningkatkan ketegangan antara masyarakat, utamanya dengan warga perantara perusahaan dan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah.

Pada Oktober 2016 lalu, telah terjadi tindakan kriminal perkelahian dan pembacokan korban  warga Getentiri oleh pelaku yang masih punya hubungan keluarga. Diduga tindakan kriminal ini dipicu oleh ketegangan yang sering terjadi antara korban dan pelaku dikarenakan kegiatan penebangan kayu dilahan perkebunan PT. Tunas Sawa Erma POP B Getentiri.

“Harga diri masyarakat hilang, mereka terlibat dalam percekcokkan, karena kehadiran investasi yang sudah menggusur hutan habis, hutan sumber pencaharian masyarakat dan dusun sagu sumber pangan semakin langka. Mereka yang menjadi korban ini adalah masyarakat dari pemerintahan Boven Digoel, tetapi terkesan pemerintah membiarkan  hak masyarakat dilanggar, lalu sebaliknya perusahaan dengan bebas bercokol”, ungkap Pastor Felix Amias, yang juga berasal dari Kampung Meto.

Pastor Felix mengungkap bahwa masyarakat mengalami kebingungan karena pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat adat Papua yang dilanggar. Pemerintah belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak masyarakat adat Papua yang sedang terancam dan mengelami berbagai permasalahan seiring dengan kehadiran investasi. Pastor Felix juga membantah pernyataan mengenai tanah negara di Papua, “Disini tidak ada tanah negara atau tanah pemerintah, tanah ini diwariskan oleh leluhur kepada masyarakat adat Papua setempat secara turun temurun. Pemerintah juga mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, tetapi pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat”, kata Pastor Felix.

Ank, Nop 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kampung-kampung di Distrik Subur, Jair dan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, sedang menjadi sasaran investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, sudah ada 19 perusahaan yang memiliki izin di daerah tersebut dengan luas mencapai 650.300 hektar. Ada tiga group perusahaan yang menguasai lahan perkebunan dalam skala luas, yakni: Korindo Group asal Korea, Menara Group dan Tadmax Group, asal Malaysia.

    Masyarakat adat setempat, Suku Mandobo dan Suku Muyu, yang berdiam didaerah ini mengeluhkan pemberian izin oleh pemerintah kepada perusahaan tanpa musyawarah melibatkan masyarakat luas di kampung.

    Tokoh masyarakat Kampung Meto, Distrik Subur, Alowesius Basikbasik, memberikan kesaksian kehadiran perusahaan di kampungnya, “Pemerintah bawa masuk perusahaan ke kampung. Kami melawan karena tanpa sepengetahuan kami. Seharusnya kalau mau masuk kampung ada aturan. Tetapi selama ini kami melihat tidak ada aturan dijalankan dan pemerintah tidak ada untuk mengatur, mereka karena sudah punya izin terlebih dahulu, mereka datang paksa masyarakat untuk terima perusahaan”, kata Alowesius Basik-basik.

    Sebagian besar wilayah adat Suku Auyu di Kampung Meto sudah diterbitkan izin oleh pemerintah kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Usaha Nabati Terpadu, Menara Group, seluas 37.467 hektar. Pengalaman di Kampung Meto, perusahaan belum pernah membuat sosialisasi, musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat. Perusahaan datang bertemu dengan masyarakat hanya untuk menyerahkan uang “tali asih”, kompensasi atas tanah. Tidak ada dialog. Kalaupun ada pertemuan hanya berlangsung di luar kampung, seperti di Getentiri, kota Distrik Jair dan kabupaten Boven Digoel, yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu dan mengaku wakil pemilik tanah. Keputusan dibuat tanpa melibatkan masyarakat luas.

    Hal serupa terjadi di Kampung Ujung Kia dan Kampung Koa, Distrik Jair, perusahaan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erma, Korindo Group. Marselius Poma, asal Kampung Ujung Kia, menceritakan “Perusahaan hanya bertemu diam-diam dengan orang tertentu saja dan mereka bicara sendiri-sendiri sehingga terjadi pelepasan tanah oleh pihak tertentu, tanpa persetujuan anggota marga dan warga kampung. Kami juga tidak pernah melihat surat kesepakatan ataupun kontrak pengelolaan tanah, jadi masyarakat tidak tahu luas lahan tersebut. Kami memang diberikan uang kulit tanah seperti uang kompensasi sebesar Rp. 10 juta untuk lahan ratusan hektar, ini tidak sebanding dengan hasil hutan tanah kami”, ungkap Marselius Poma.

    Selanjutnya, perusahaan melakukan pembongkaran dan penggusuran hutan alam, perusahaan juga menggusur dan menimbun dusun sagu, kampung lama dan tempat keramat, serta sumber air masyarakat. Hilangnya hutan tempat mencari, kompensasi yang tidak sebanding, tidak adil dan janji-janji perusahaan yang tidak ada realisasinya, meningkatkan ketegangan antara masyarakat, utamanya dengan warga perantara perusahaan dan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah.

    Pada Oktober 2016 lalu, telah terjadi tindakan kriminal perkelahian dan pembacokan korban  warga Getentiri oleh pelaku yang masih punya hubungan keluarga. Diduga tindakan kriminal ini dipicu oleh ketegangan yang sering terjadi antara korban dan pelaku dikarenakan kegiatan penebangan kayu dilahan perkebunan PT. Tunas Sawa Erma POP B Getentiri.

    “Harga diri masyarakat hilang, mereka terlibat dalam percekcokkan, karena kehadiran investasi yang sudah menggusur hutan habis, hutan sumber pencaharian masyarakat dan dusun sagu sumber pangan semakin langka. Mereka yang menjadi korban ini adalah masyarakat dari pemerintahan Boven Digoel, tetapi terkesan pemerintah membiarkan  hak masyarakat dilanggar, lalu sebaliknya perusahaan dengan bebas bercokol”, ungkap Pastor Felix Amias, yang juga berasal dari Kampung Meto.

    Pastor Felix mengungkap bahwa masyarakat mengalami kebingungan karena pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat adat Papua yang dilanggar. Pemerintah belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak masyarakat adat Papua yang sedang terancam dan mengelami berbagai permasalahan seiring dengan kehadiran investasi. Pastor Felix juga membantah pernyataan mengenai tanah negara di Papua, “Disini tidak ada tanah negara atau tanah pemerintah, tanah ini diwariskan oleh leluhur kepada masyarakat adat Papua setempat secara turun temurun. Pemerintah juga mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, tetapi pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat”, kata Pastor Felix.

    Ank, Nop 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on