LBH Pers: Kementerian Kominfo Melanggar Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi

1
399

Hari ini (21/12/2016), Kuasa Hukum SuaraPapua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers di Jakarta melakukan Konferensi Pers terkait kasus pemblokiran situs suarapapua.com. Dalam Siaran Pers, LBH Pers menilai Kementerian Kominfo telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar kemerdekaan pers juga kebebasan bereskpresi.

Menurut Asep Komarudin dari LBH Pers, Tindakan pemerintah bertentangan dengan UU Pers dan tidak ada dasar hukumnya. Pemblokiran ini diduga salah satu bentuk pembungkaman kebebasan pers dan salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi masyarakat khususnya masyarakat Papua.

Suara Papua adalah media alternatif yang didirikan dan dikelola oleh sekelompok anak-anak muda Papua atas keprihatianannya melihat pemberitaan di Papua dan Indonesia yang tidak melakukan cover both side dalam pemberitaanya. Sehingga cenderung menempatkan orang Papua sebagai korban. Suara Papua hadir dengan harapan untuk mampu mengangkat “suara lain” dari masyarakat akar rumput tanpa diintervensi pihak manapun.

LBH Pers, bersama Perkumpulan Jubi, Yayasan Satu Keadilan, PapuaItuKita, Gema Demokrasi, Safenet dan Aji Indonesia, menyampaikan tuntutan dan mendesak kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, untuk memberikan klarifikasi tertulis serta memulihkan semua hak-hak dari kerugian yang telah dialami suarapapua.com. Termasuk menjelaskan siapa yang melaporkan situs Suara Papua dan alasan mengapa Suara Papua diblokir kepada publik secara terbuka.

LBH Pers juga mendesak Kepolisian RI untuk menyelidiki tindak pidana pembatasan aktifitas jurnalistik yang diduga dilakukan oleh Kominfo.

Pada kesempatan Konferensi Pers, Asep Komarudin juga sampaikan bahwa Menteri Kominfo telah menyampaikan scara lisan kepada LBH pers tentang dibukanya blokir website pada 20 Desember malam, pukul 13.00 WIB. Meskipun LBH Pers menuntut dan menunggu penyampaian resmi pemerintah.

Selengkapnya Siaran Pers dapat dibaca disini: Siaran Pers Kasus Pemblokiran Suara Papua

Ank, Des 2016