Malalilis Oh Malalilis, Betapa Malang Nasibmu

2
660

Malalilis adalah satu kampung dari masyarakat Suku MOI di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Letak kampungnya agak jauh dari jalan raya dan penduduknya tidak terlalu banyak, tetapi hutannya begitu luas. Bagaimana keadaannya saat ini? Mungkin karena hutan luas dan penduduknya sedikit, maka orang luar menganggap bahwa hutan ini tak ada pemiliknya, sehingga 40.000 HA dibongkar dan membangun perkebunan sawit. Sebelumnya kawasan ini merupakan HPH yang telah dikonversi menjadi HGU. Di sinilah masyarakat adat Suku Moi hidup dalam ketidakpastian di tengah perkebunan sawit milik PT. Henrison Inti Persada (HIP). Selanjutnya, cerita masyarakat yang terekam, ketika peserta Konferensi Masyarakat Adat Korban Investasi Di Tanah Papua berkunjung ke sana pada Minggu, 04 Desember 2016. Sediiiiihhh…!!!

“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi yang kami mengerti bahwa pembangunan juga harus menguntungkan kami. Tetapi apa yang terjadi? Pihak yang membongkar hutan kami itu, tidak menghargai kami, bahkan kami diperlakukan sebagai yang bukan pemilik. Beberapa perilaku terhadap kami, seperti: 1) Kami dilarang berjalan di sekitaran sawit untuk cari makan pada siang hari, katanya silahkan cari makan tapi pada malam hari; 2) Kami tak boleh memelihara ternak di rumah. Dorang (mereka) operasi dari rumah ke rumah dan bunuh peliharaan kami, terutama anjing, padahal anjing ini yang kami biasa pakai untuk berburu cari makan.”

“Masih banyak lagi yang kami alami. Kami sudah berteriak ke mana-mana, tetapi semua pintu seakan tertutup dari kami. Anak-anak kami yang memperjuangkan hak-hak kami malah ditangkap dan dipenjara oleh polisi. Bahkan laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai buruh sawit pun, tanpa alasan mendasar mereka telah dipecat tanpa pesangon. Sementara kami sudah tidak punya lahan hutan untuk bertahan hidup.”

“Lebih sadis lagi, kami pernah bekerja saat perusahaannya baru mulai, dan ketika haus air lalu kami minta air minum, tetapi kami malah dibilang: Minum air parit saja. Waktu belum buka hutan, kami bisa minum genangan air, air rawa, air sungai, dan tanpa dimasak pun kami tak kena penyakit. Sekarang sudah banyak semprotan kimia, lalu disuruh minum? Kau dari mana? Kau ini siapa? Kenapa kami disuruh minum air parit yang sudah disemprot kimia?”

“Dorang (mereka) buka kebun plasma. Tebang kami punya hutan sampai rata dengan tanah, tetapi tidak ditanam, dan lihat sendiri rumput dan semak-semak tebal di sebelah ini. Kami tak tahu ada pemerintah untuk kami masyarakat atau tidak, karena kami seperti dibiarkan dalam perjalanan menuju kepunahan; Perempuan yang kerja harus keluar jam 04.00 pagi untuk kerja, lalu bagaimana dengan anak-anak di rumah sebagai generasi kami. Apakah sengaja mau musnahkan kami kah? Kami ini warga negara atau tidak? Perempuan yang sakit bulanan juga kalau mau ke klinik untuk berobat, harus bawa kapas (softex) untuk ditunjukkan baru bisa dilayani.”

“Sekarang kami seperti hidup di penjara. Kami mau keluar ke kota juga wajib lapor di pos security dan saat mau masuk kembali juga begitu. Perilaku ini yang mendorong kami untuk menolak penanaman sawit di lahan plasma. Biar hutan sudah dibongkar, biarkan saja, nanti hutan tumbuh kembali.”

Melihat posisi kampung ini, agak ke dalam, jauh dari jalan raya, sehingga perilaku buruk lebih bebas bercokol. Kalau posisinya di tengah keramaian, dan dapat diakses banyak orang, maka pelaku para se- pihak itu akan kelihatan lebih berhati-hati. Hal mirip di Kabupaten Merauke (Papua Selatan), di mana ada cabang perusahan sawit (besar) yang mengambil posisi ke arah muara sungai Digoel, yang posisinya sulit diakses banyak orang, sehingga ada berita dari seorang pemilik hutan di sana bahwa praktek ketidakadilan, intimitasi, dan pencaplokan bercokol di sana. Jika demikian, siapa yang sebenarnya melanggar aturan (hukum) dalam negeri ini? Para pelaku itu atau kami? Sadarlah, bahwa yang akan menghancurkan KAMI – KITA – bahkan NEGARA itu bukan kami, melainkan DORANG (mereka). Semoga Nasib ini bukan Kutukan bagi Kami. Walahualam…!!!***

Ditulis oleh Pastor Felix Amias, SKP Keuskupan Agung Merauke

Desember 2016