Masyarakat Adat Arso Tolak Buka Palang

1
368

Sejak Mei 2016, masyarakat adat Arso atau juga disebut masyarakat adat Yimnawai Gir melakukan aksi pemalangan secara adat terhadap seluruh areal usaha perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II Kebun Arso, Papua, termasuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Aksi serupa pernah dilakukan pada Mei 2015 (Baca juga: Warga Arso Palang Pabrik Kelapa Sawit)

Aksi palang adat ini dilakukan untuk menghentikan sementara seluruh aktifitas usaha PTPN II sampai ada pernyataan tertulis mengikat dari pemerintah dan PTPN II kepada masyarakat.

Masyarakat adat Yimnawai Gir juga menuntut, yakni: Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura untuk bertanggung jawab atas pencaplokan hak atas tanah adat dan menuntut mengembalikan hak kepemilikan tanah adat seluas 50.000 hektar dan mencabut surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 19 Oktober 1982, karena dinilai cacat hukum. Pemerintah segera membayar kerugian sebagai sangsi adat dengan denda uang sebesar Rp. 7,5 triliun, dan masyarakat adat Arso menuntut perundingan ulang pemanfaatan tanah adat di masa depan setelah semua tuntutan dipenuhi.

Hingga hari ini, palang belum dibuka dan pemerintah belum juga memenuhi tuntutan masyarakat adat Arso. Menurut Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, beberapa waktu lalu anggota DPRD Keerom telah bertemu dengan masyarakat dan berinisiatif membawa sengketa ini kepada Menteri BUMN di Jakarta, tetapi belum membawa hasil berarti. (Baca juga: DPRP dan Pemerintah akan Berjuang Selesaikan Kisruh PTPN II Keerom)

Pada Jumat lalu (10/03/2017), Gubernur Provinsi Papua mengundang perwakilan masyarakat adat Arso dan Dewan Adat Keerom untuk membahas permasalahan dan tuntutan masyarakat adat Arso.

Aktivis pemuda dari Wor, Dominika Tafor, yang menghadiri pertemuan tersebut, melalui pesan singkat handphone menyampaikan, “Hasil pertemuan mengambang, belum ada kejalasan titik penyelesaian. Gubernur menyampaikan akan menyurati Menteri BUMN dan Direktur PTPN II. Gubernur juga mau memberikan uang buka palang Rp 1 miliar, tetapi kami menolak membuka palang. Pemerintah harus selesaikan masalah dulu”.

Masyarakat adat Arso berharap ada kejelasan penyelesaian yang adil atas tuntuan dan sengketa atas pemanfaatan tanah adat mereka yang sudah berlangsung hampir 35 tahun.

Angk, Mar 2017