Polemik keberadaan PT. Freeport indonesia (PTFI) dan ijin perpanjangan bisnis ekstraktif tambang mineral PTFI di Papua, semakin jauh dari aspirasi rakyat Papua. Pemerintah cenderung kompromi menginginkan divestasi saham 51 persen dan akan mengubah ketentuan divestasi saham bagi izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus penanaman modal asing. (Baca juga: Divestasi Freeport Jokowi Beri Sinyal Rombak Aturan)

Pemerintah dan lembaga-lembaga berkepentingan mengatasnamakan rakyat Papua dan umumnya rakyat Indonesia untuk memperoleh divestasi. Isu nasionalisasi asset PTFI dan investasi negara 100 % pun tidak lagi terdengar. Penyelesaian kisruh PTFI lebih banyak mengakomodir kepentingan para pemodal dan birokrat kapital.

Front Persatuan Mahasiswa Papua Tutup Freeport menyampaikan perihal situasi tersebut dalam siaran pers (20/03/2017). Menurut siaran pers Front Mahasiswa ini, kontrak bisnis PTFI dilakukan sejak sebelum PEPERA (Persatuan Pendapat Rakyat) tahun 1967 dan selanjutnya terjadi kompromi perpanjangan kontrak bisnis, meskipun tanpa musyawarah dan persetujuan luas Orang Asli Papua setempat.

Praktiknya, keberadaan PTFI justeru menjadikan Orang Asli Papua sebagai korban pelanggaran HAM, upah buruh yang tidak layak, kerusakan lingkungan, konflik dan disharmoni antara warga, kemiskinan dan tidak mendapatkan manfaat berarti dari bisnis besar PTFI. (Baca juga: Rakyat Papua Makin Nyaring Tuntut Penutupan Freeport) Berdasarkan situasi tersebut dan tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua serta rasa tanggung jawab akibat dampaknya, maka  Front Mahasiswa mengecam PTFI merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat di tanah Papua.

Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport menyatakan sikap kepada Rezim Joko widodo – Jusuf Kalla, segera menutup PT. Freeport Indonesia, maupun perusahaan dan proyek MNC di Papua. Menuntut pemerintah dan PTFI merehabilitasi lingkungan akibat eksploitasi tambang selama 50 tahun.

Tuntutan serupa disampaikan juga oleh masyarakat adat, pemuda dan mahasiswa dalam aksi protes di Timika hari ini (20/03/2017). Berbagai poster dan spanduk dalam aksi ini menyuarakan tuntutan, yakni menuntut Freeport ditutup; IUPK no, KK no; Kembalikan Hutan Kami Seperti Dulu; Freeport sumber konflik di Papua. Masyarakat adat juga menuntut PTFI membayar upah da pesangon buruh.

Dalam selebaran yang dibagikan Front Persatuan Mahasiswa Papua Tutup Freeport menuntut agar TNI – POLRI Organik dan Non organik ditarik dari seluruh tanah papua, serta mengusut, mengadili dan penjarakan pelaku pelanggaran HAM selama keberadaan PTFI di Papua. Menghentkan pembangunan pangkalan militer di Biak, Papua. Front Mahasiswa juga menuntut pemerintah memberikan hak kepada bangsa West Papua menentukan masa depan pengelolaan kekayaan alam di Tanah West papua. Hal ini dianggap sebagai solusi demokratik bagi bangsa Papua.

Ank, Mar 2017

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Polemik keberadaan PT. Freeport indonesia (PTFI) dan ijin perpanjangan bisnis ekstraktif tambang mineral PTFI di Papua, semakin jauh dari aspirasi rakyat Papua. Pemerintah cenderung kompromi menginginkan divestasi saham 51 persen dan akan mengubah ketentuan divestasi saham bagi izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus penanaman modal asing. (Baca juga: Divestasi Freeport Jokowi Beri Sinyal Rombak Aturan)

    Pemerintah dan lembaga-lembaga berkepentingan mengatasnamakan rakyat Papua dan umumnya rakyat Indonesia untuk memperoleh divestasi. Isu nasionalisasi asset PTFI dan investasi negara 100 % pun tidak lagi terdengar. Penyelesaian kisruh PTFI lebih banyak mengakomodir kepentingan para pemodal dan birokrat kapital.

    Front Persatuan Mahasiswa Papua Tutup Freeport menyampaikan perihal situasi tersebut dalam siaran pers (20/03/2017). Menurut siaran pers Front Mahasiswa ini, kontrak bisnis PTFI dilakukan sejak sebelum PEPERA (Persatuan Pendapat Rakyat) tahun 1967 dan selanjutnya terjadi kompromi perpanjangan kontrak bisnis, meskipun tanpa musyawarah dan persetujuan luas Orang Asli Papua setempat.

    Praktiknya, keberadaan PTFI justeru menjadikan Orang Asli Papua sebagai korban pelanggaran HAM, upah buruh yang tidak layak, kerusakan lingkungan, konflik dan disharmoni antara warga, kemiskinan dan tidak mendapatkan manfaat berarti dari bisnis besar PTFI. (Baca juga: Rakyat Papua Makin Nyaring Tuntut Penutupan Freeport) Berdasarkan situasi tersebut dan tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua serta rasa tanggung jawab akibat dampaknya, maka  Front Mahasiswa mengecam PTFI merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat di tanah Papua.

    Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport menyatakan sikap kepada Rezim Joko widodo – Jusuf Kalla, segera menutup PT. Freeport Indonesia, maupun perusahaan dan proyek MNC di Papua. Menuntut pemerintah dan PTFI merehabilitasi lingkungan akibat eksploitasi tambang selama 50 tahun.

    Tuntutan serupa disampaikan juga oleh masyarakat adat, pemuda dan mahasiswa dalam aksi protes di Timika hari ini (20/03/2017). Berbagai poster dan spanduk dalam aksi ini menyuarakan tuntutan, yakni menuntut Freeport ditutup; IUPK no, KK no; Kembalikan Hutan Kami Seperti Dulu; Freeport sumber konflik di Papua. Masyarakat adat juga menuntut PTFI membayar upah da pesangon buruh.

    Dalam selebaran yang dibagikan Front Persatuan Mahasiswa Papua Tutup Freeport menuntut agar TNI – POLRI Organik dan Non organik ditarik dari seluruh tanah papua, serta mengusut, mengadili dan penjarakan pelaku pelanggaran HAM selama keberadaan PTFI di Papua. Menghentkan pembangunan pangkalan militer di Biak, Papua. Front Mahasiswa juga menuntut pemerintah memberikan hak kepada bangsa West Papua menentukan masa depan pengelolaan kekayaan alam di Tanah West papua. Hal ini dianggap sebagai solusi demokratik bagi bangsa Papua.

    Ank, Mar 2017

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on