Pada 06-10 Februari 2017, delegasi organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat dari Afrika, Asia dan Amerika Latin, melakukan pertemuan mengenai Hak-hak masyarakat yang hidup tergantung pada hutan di Pekanbaru, Indonesia.  Mereka mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik. Para delegasi mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak dari masyarakat.

Di antara kasus yang dibagikan adalah situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat di Long Isun, kecamatan Long Pahangai, Mahakam Hulu – di Kalimantan Timur. Di sana, tanah adat dikuasai oleh perusahaan kayu PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT, adalah anak perusahaan dri Roda Mas Group), tanpa konsultasi di awal atau persetujuan dari masyarakat yang hidup dan bertahan hidup dari tanah tersebut.

Dalam laporan terbaru dari NGO internasional, Rainforest Alliance (RA), KBT tidak berhasil untuk melindungi spesies yang langka, terancam dan hampir punah, tidak menyediakan lokasi pembuangan limbah di luar wilayah tersebut untuk limbah kimia, lapisan tanah yang rusak dan sumber air.  Perusahaan bahkan ditemukan menggunakan Delamethrin di daerah hulu sungai Mahakam, senyawa kimia yang sangat beracun untuk ikan bahkan dalam konsentrasi yang rendah.

Berbicara di hadapan delegasi, pak Hanyang, dari masyarakat adat Dayak Bahau di Long Isun berkata, “Di balik keindahan ada kesedihan, jika tidak ada hutan lagi bagaimana anak cucu kami akan hidup? Orang Dayak Bahau membutuhkan hutan untuk bertahan hidup, kami bukan apa-apa tanpa hutan.”

Dampak dari aktifitas KBT sangat merugikan masyarakat. Huyat Biseh, seorang pemburu, berkata,”Sungai Meraseh sekarang kotor. Kami tidak dapat mencari ikan lagi. Populasi babi hutan dan rusa sudah berpindah semakin dalam ke hutan karena takut suara bising dari aktifitas KBT, sehingga semakin sulit bagi kami untuk berburu.”

Dia menambahkan bahwa popuulasi  ikan hampir hilang di beberapa bagian ruas sungai karena kegiatan perusahaan.

Masyarakat menjelaskan bahwa mereka khawatir bukan saja karena polusi sumber-sumber air dan kerusakan fisik pada area berburu mereka, tapi pada dampakyang ditimbulkan ke masyarakat, dengan beberapa orang yang diiming-imingi ‘bayaran’ dan dapat memilih ulin yang baru ditebang.

“Sebelum perusahaan datang, Naha Aruq dan Long Isun itu tidak ada masalah karena mereka satu. Naha Aruq pecahan dari kampung long Isun di Kampung induk Lulau Pakuq. Sekarang kami tidak bisa berbicara dengan  saudara di Naha Aruq karena mereka berpihak kepada perusahaan,” kata Inai Yaq. Perusahaan memisahkan masyarakat, memecahkan keluarga mereka.

Naha Aruq dekat dengan pemerintah kabupaten yang baru – Wakil Bupati, karena beliau berasal dari desa tersebut dan memiliki beberapa kepentingan bisnis di daerah tersebut yang berarti masyarakat desa tersebut condong ke perusahaan.

Setelah mendengar situasi tersebut, para delegasi membuat pernyataan melalui Deklarasi Pekanbaru.  Ini menggambarkan keprihatinan tentang dampak negative yang dilakukan KBT pada hak-hak masyarakat adat dan membunyikan alarm bahaya berlangsungnya aktifitas walaupun ada penolakan dari masyarakat dan juga menyerukan ke Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan nyata untuk:

Membatalkan surat keputusan Bupati Kutai Barat (SK Bupati Kutai Barat No.136.143/K.917/2011tertanggal 4 November 2011) yang menyebabkan perselisihan tapal batas dengan desa tetangga Naha Aruq dan mengijinkan PT. KBT untuk memasuki wilayah adat Long Isun tanpa seijin mereka.

Mengeluarkan tanah adat desa Long Isun dari segala konsesi perusahaan

Memulihkan batas wilayah adat Long Isun sesuai dengan peta tahun 1966 yang sudah disetujui antara masyarakat adat-masyarakat adat di wilayah hulu sungai Mahakam

Masyarakat Adat di Long Isun sudah mengelola lahan dan hutan generasi ke generasi; ini adalah hak sedari lahir untuk dapat hidup damai di tanah nenek moyang mereka. Duapuluh empat (24) NGO yang berbasis di Indonesia berharap akan mendorong pejabat Pemerintah Indonesia, Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengambil tindakan strategis dan kritis untuk mengatasi pelanggaran dan kerusakan yang dilakukan oleh KBT.

Dico Luckyharto – [email protected] [+62 811 1127484]

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

     

    Pada 06-10 Februari 2017, delegasi organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat dari Afrika, Asia dan Amerika Latin, melakukan pertemuan mengenai Hak-hak masyarakat yang hidup tergantung pada hutan di Pekanbaru, Indonesia.  Mereka mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik. Para delegasi mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak dari masyarakat.

    Di antara kasus yang dibagikan adalah situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat di Long Isun, kecamatan Long Pahangai, Mahakam Hulu – di Kalimantan Timur. Di sana, tanah adat dikuasai oleh perusahaan kayu PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT, adalah anak perusahaan dri Roda Mas Group), tanpa konsultasi di awal atau persetujuan dari masyarakat yang hidup dan bertahan hidup dari tanah tersebut.

    Dalam laporan terbaru dari NGO internasional, Rainforest Alliance (RA), KBT tidak berhasil untuk melindungi spesies yang langka, terancam dan hampir punah, tidak menyediakan lokasi pembuangan limbah di luar wilayah tersebut untuk limbah kimia, lapisan tanah yang rusak dan sumber air.  Perusahaan bahkan ditemukan menggunakan Delamethrin di daerah hulu sungai Mahakam, senyawa kimia yang sangat beracun untuk ikan bahkan dalam konsentrasi yang rendah.

    Berbicara di hadapan delegasi, pak Hanyang, dari masyarakat adat Dayak Bahau di Long Isun berkata, “Di balik keindahan ada kesedihan, jika tidak ada hutan lagi bagaimana anak cucu kami akan hidup? Orang Dayak Bahau membutuhkan hutan untuk bertahan hidup, kami bukan apa-apa tanpa hutan.”

    Dampak dari aktifitas KBT sangat merugikan masyarakat. Huyat Biseh, seorang pemburu, berkata,”Sungai Meraseh sekarang kotor. Kami tidak dapat mencari ikan lagi. Populasi babi hutan dan rusa sudah berpindah semakin dalam ke hutan karena takut suara bising dari aktifitas KBT, sehingga semakin sulit bagi kami untuk berburu.”

    Dia menambahkan bahwa popuulasi  ikan hampir hilang di beberapa bagian ruas sungai karena kegiatan perusahaan.

    Masyarakat menjelaskan bahwa mereka khawatir bukan saja karena polusi sumber-sumber air dan kerusakan fisik pada area berburu mereka, tapi pada dampakyang ditimbulkan ke masyarakat, dengan beberapa orang yang diiming-imingi ‘bayaran’ dan dapat memilih ulin yang baru ditebang.

    “Sebelum perusahaan datang, Naha Aruq dan Long Isun itu tidak ada masalah karena mereka satu. Naha Aruq pecahan dari kampung long Isun di Kampung induk Lulau Pakuq. Sekarang kami tidak bisa berbicara dengan  saudara di Naha Aruq karena mereka berpihak kepada perusahaan,” kata Inai Yaq. Perusahaan memisahkan masyarakat, memecahkan keluarga mereka.

    Naha Aruq dekat dengan pemerintah kabupaten yang baru – Wakil Bupati, karena beliau berasal dari desa tersebut dan memiliki beberapa kepentingan bisnis di daerah tersebut yang berarti masyarakat desa tersebut condong ke perusahaan.

    Setelah mendengar situasi tersebut, para delegasi membuat pernyataan melalui Deklarasi Pekanbaru.  Ini menggambarkan keprihatinan tentang dampak negative yang dilakukan KBT pada hak-hak masyarakat adat dan membunyikan alarm bahaya berlangsungnya aktifitas walaupun ada penolakan dari masyarakat dan juga menyerukan ke Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan nyata untuk:

    Membatalkan surat keputusan Bupati Kutai Barat (SK Bupati Kutai Barat No.136.143/K.917/2011tertanggal 4 November 2011) yang menyebabkan perselisihan tapal batas dengan desa tetangga Naha Aruq dan mengijinkan PT. KBT untuk memasuki wilayah adat Long Isun tanpa seijin mereka.

    Mengeluarkan tanah adat desa Long Isun dari segala konsesi perusahaan

    Memulihkan batas wilayah adat Long Isun sesuai dengan peta tahun 1966 yang sudah disetujui antara masyarakat adat-masyarakat adat di wilayah hulu sungai Mahakam

    Masyarakat Adat di Long Isun sudah mengelola lahan dan hutan generasi ke generasi; ini adalah hak sedari lahir untuk dapat hidup damai di tanah nenek moyang mereka. Duapuluh empat (24) NGO yang berbasis di Indonesia berharap akan mendorong pejabat Pemerintah Indonesia, Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengambil tindakan strategis dan kritis untuk mengatasi pelanggaran dan kerusakan yang dilakukan oleh KBT.

    Dico Luckyharto – [email protected] [+62 811 1127484]

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on