Sengkarut Sawit Di Lahan Gambut

1
661

Belum lama ini, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengumumkan desa prioritas restorasi di lahan gambut, termasuk di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Khusus Kapuas, BRG akan merestorasi sekitar 4 desa di Kecamatan Mantangai. Antara lain Desa Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas dan Katunjung. Desa gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter tersebut sejauh ini dikenal sebagai areal padat investasi sawit. Antara lain terdapat kebun sait PT Sakti Mait Jaya Langit, PT Rezeki Alam Semesta Raya, PT Kalimantan Lestari Mandiri dan PT Usaha Handalan Perkasa.

Masyarakat setempat kerap melakukan aksi protes terkait keberadaan perusahaan sawit yang banyak merampas tanah warga. Berbagai upaya telah mereka tempuh. Lalu, akankah restorasi gambut BRG  menjadi peluang bagi rakyat untuk bebas dari cengkraman sawit?

Pada sabtu malam (01/04/2017), meski dengan nyala lampu ala kadarnya untuk menerangi ruang pertemuan yang cukup luas, saya menangkap perasaan warga yang datang ke pertemuan tersebut tak mampu sembunyikan resah dan  marah. Bagaimana tidak, sejak tahun 2004 silam, ratusan pertemuan serupa digelar dan tema pertemuan tak lepas dari persoalan perampasan lahan yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit PT Rezeki Alam Semesta Raya (RASR).

Warga yang berkumpul adalah pengurus dan anggota Kelompok Tani Karunia Baru Desa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas-Kalimantan Tengah. Kelompok ini merupakan salah satu organisasi tani yang sejak tahun 2004 konsisten mempertahankan lahan pertanian yang dirampas perkebunan sawit PT RASR. Pertemuan malam itu di gelar, untuk menyikapi hasil musyawarah desa tentang surat edaran Bupati Kapuas, Ben Ibrahim yang meminta Polsek, Dandramil, Camat, Kepala Desa dan Tokoh Adat untuk terlibat dalam fasilitasi kesepakatan prosentase bagi hasil panen  sawit antara perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan.

Dalam musyawarah desa, pihak perusahaan melalui Direktur Rudi A Rangkuti mematok penawaran pembagian keuntungan 10% kepada masyarakat dari hasil penjualan buah sawit. Tawaran itu ditentang warga,  presentase tersebut dipandang bukanlah niat baik, atau bentuk kerjasama yang setara, melainkan upaya perusahaan untuk menghindar dari kewajiban skema CSR maupun plasma yang sejak dulu dijanjikan namun hingga kini tak pernah terealisasi.

Meski hasil musyawarah desa yang termuat dalam berita acara menyatakan masyarakat tidak menerima sistem prosentase bagi hasil buah sawit, namun pihak perusahaan dengan berbagai cara masih menggunakan cara-cara intimidatif kepada warga. Seperti apa yang di alami Misradi, salah satu pengurus kelompok tani yang kerap mendapat panggilan polisi.

“Bagiamana menawarkan kerjasama, perusahaan mereka saja illegal. Dan berusaha menerima tawaran mereka secara sepihak dengan cara menekan kami”. Demikian kata Pak Untung, salah satu pengurus kelompok tani seraya diamini oleh anggota lainnya.

Entah keterangan apalagi yang diperlukan aparat, sebab sejauh ini warga tetap mempersoalkan kebun dan sejumlah handil yang telah ditimbun untuk sawit, serta mempersoalkan dibangunnya kanal-kanal baru yang bertujuan mengeringkan gambut. Akibatnya banyak warga tak mengenal lagi batas alam. Dan sejak banyaknya kanal yang dibangun PT RASR, lahan gambut di wilayah tersebut kerap terbakar dan sulit ditanggulangi. Ironisnya, warga kerap dituding sebagai biang keladi timbulnya kebakaran.

“Dengan alasan itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah memfasilitasi pengembalian hak tanah kepada masyarakat. Kami akan menjaga dan kelola lahan tersebut dengan baik. Peruahaan tidak menjaga, 200 ha kebun sawit mereka terbakar”. Timpal Misradi Iris.

Sejak tahun 2004, PT RASR beroperasi di areal gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter yang seharusnya tak bisa di alih fungsikan. Berdasarkan RTRWP tahun 2003, Perusahaan ini beroperasi di areal KGT seluas 6.514 ha dan areal KPP seluas 13.486. Namun  selama melakukan aktivitasnya, PT RASR tidak pernah mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian kehutanan.

Sehingga, PT RASR menjadi salah satu perusahaan di Kapuas yang izinnya telah dicabut Bupati Kapuas melalui Surat Bupati No  : 525/ 1897/ Disbunhut tahun 2009 tentang penghentian kegiatan operasional lapangan. Kemudian di tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati No 153/ DISBUNHUT/ tentang pencabutan izin pembukaan lahan tahun 2010.

Kondisi perusahaan semakin terjepit, ketika pada tahun 2012 melalui SK Menhut no 29 Tahun 2012, dari 20.000 izin lokasi PT RASR hanya 1.850 ha yang masuk dalam Areal Penggunaan Lain, sisanya, 18.150 ha statusnya berada di kawasan hutan lindung.

Namun pada tahun 2015, PTUN Palangkaraya (no 22/G/2015/PTUN.PLK) mengabulkan seluruh gugatan PT RASR  yang memerintahkan Bupati untuk memperpanjang izin lokasi seluas 20.000 ha tersebut.

“Sejak PT RASR beroperasi, teridentifikasi bahwa sekitar 7000 ha lahan warga berupa handil, kebun, beje, dan ladang telah hilang”. Terang Direktur Eksekutif  Yayasan Petak Danum, Muliadi.

Menurutnya, berbekal selembar izin lokasi, PT RASR menjadikannya sebagai legalitas untuk menggusur kebun karet, rotan, handil, ladang padi rakyat. Hingga kini, warga empat desa tercatat sebagai korban. Yakni Desa Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang dan Kaladan. Sejak perusahaan itu beroperasi, sekitar 7000 ha lahan warga berupa handil, kebun, beje, dan ladang yang dikelola berdasar kearifan lokal lenyap seketika.

Sudah dalam di prediksi, bahwa hilangnya kedaulatan warga atas tanah dan masifnya eksploitasi perkebunan sawit di lahan gambut, merupakan faktor utama timbulnya bencana kebakaran. Salah satunya bencana kebakaran pada tahun 2015 lalu. Yang  menjadi dasar Walhi Kalteng besama warga korban asap akibat kebakaran hutan mengugat  pemerintah.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Arie Rompas, sebagian tuntutan penggugat di kabulkan majelis hakim, salah satunya, majelis hakim memerintahkan Menteri LHK untuk mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar di areal konsesi  dan melakukan penegakan hukum kepada perusahaan yang arealnya terbakar.

“Dengan fakta hukum tersebut, mestinya pemerintah segera meriview dan mencabut izin konsesi di lahan gambut. Serta tidak mudah melepaskan kawasan hutan untuk izin konsesi”. Pungkasnya.

Selain PT RASR, terdapat 12 perkebunan sawit yang beroperasi di areal gambut kabupaten Kapuas. Mereka mendapat izin lokasi di Kecamatan Mantangai, Dadahup, Kapuas Murung dan Kapuas Barat. Izin lokasi tersebut luasnya mulai dari 5000 hingga 24000 ha. Ironisnya hanya 1 perusahaan yang telah mendapat izin Hak Guna Usaha. Sejak awal beroperasi perusahaan-perusahaan tersebut membangun sejumlah kanal supaya gambut kering untuk tanaman sawit. Tai heran jika tiap tahun, Kapuas dikepung asap.

Ditengah janji dan gembar gembor pemerintah yang akan melakukan penegakan hukum kepada perusahaan yang izinnya belum clear & clean, di lapangan masyarakat yang ingin menyelamatakan gambut justeru mendapat intimidasi. Apa yang dilakukan PT RASR adalah contoh kecil dari berbagai peristiwa. Ditengah tekanan, keputusasaan dan kekecwaan, kelompk tani Karunia Baru  dengan dengan penerangan ala kadaranya itu, seolah menjadi harapan bagi mereka yang rindu keteladanan. Hasil pertemuan malam itu, mereka tetap menuntut lahan dikembalian.

(Ap) Kapuas, April 2014.