Aksi MAI: Pers Harus Suarakan Kebenaran Mengungkap Kejahatan PT. Freeport

Home/Berita, Selamatkan Tanah Papua/Aksi MAI: Pers Harus Suarakan Kebenaran Mengungkap Kejahatan PT. Freeport

Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, Rabu, 03 Mei 2017, organisasi MAI (Masyarakat Adat Independen), melakukan aksi demonstrasi di Kota Timika, diikuti lebih dari 30 orang. Massa aksi membawa spanduk menuntut “Tutup dan Audit PT. Freeport”.

Dalam Siaran Pers yang dibagikan MAI, diungkapkan Negara Indonesia dan PT. Freeport tidak menghargai hak-hak masyarakat adat suku besar Amungme dan Komoro, dan umumnya Papua. Kondisi masyarakat dan lingkungan pada areal pertambangan PT. Freeport terus memburuk, terjadi pelanggaran hukum dan HAM, pemiskinan rakyat, konflik sosoal dan sebagainya.

Namun, fakta-fakta pelanggaran dan pengabaian hak masyarakat adat ini tidak terungkap oleh media. Ronny Naiaya, Sekretaris MAI, mengungkapkan, “PT. Freeport dan Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk membungkam para jurnalis, seperti intimidasi, kekerasan dan pelecehan, sehingga fakta tidak terungkap ke media dan jurnalis tidak independen”, ungkap Ronny.

MAI menyoroti kebebasan dan ketidakamanan jurnalis asing, nasional dan lokal, yang masih sulit melakukan tugas pemberitaan di Papua. Pada Maret 2017 lalu, jurnalis internasional Jack Hewson dicekal keimigrasian Indonesia ketika hendak meliput aktifitas PT. Freeport. Pemerintah juga mendeportasi dua wartawan Perancis, Jean Pierre dan Basile, dari Bandara Kilangin, Timika, yang bermaksud membuat film dokumenter.    

“Pemerintah harus menghormati kebebasan pers, tidak mengintervensi dan tidak merepresi para jurnalis untuk memberitakan kebenaran. Pers juga tidak perlu takut, ragu dan harus berpihak pada fakta. Permasalahan kejahatan PT. Freeport diatas tanah ini harus diungkap ke publik”, ungkap Ronny.

Aksi MAI sempat dihadang oleh Polres Mimika. Pada Selasa, 02 Mei 2017, Kasat Intelkam Polres Mimika, Ajun Komisaris Banu Maulidina Isya, SIK, menerbitkan surat Nomor B/42/V/2017/Intelkam, menolak surat pemberitahuan aksi MAI, alasannya tidak terpenuhinya syarat formal dan mengancam membubarkan dan mempidakan aksi MAI.

Tapi MAI tetap melakukan aksi dan aparat Polres Mimika menghadang massa aksi. Peserta aksi digiring ke Kantor Polres Mimika dan terjadi negosiasi.

“Kami merasa ditekan dan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Kami hanya menyampaikan surat pernyataan sikap dan kembali ke sekretariat”, kata Ronny, saat dihubungi melalui SMS.

Di negara domokrasi, seharusnya hak rakyat atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh dihadang dan dilarang. Di tanah Papua, hal ini masih terjadi.

Ank, Mei 2017

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA