Gubernur Papua Diminta Hentikan Penambangan di Sungai Degeuwo

1
480
????????????????????????????????????

PAPUA, JANGKAINDONESIA.COM  – Pernyataan sikap untuk hentikan aktivitas penambangan di sungai Degeuwo Papua disikapi serius Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM juga telah bersurat kepada Gubernur Papua untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat beserta seluruh ijin yang dikantongi perusahaan tambang asal Australia PT. West Wits Mining. Demikian pernyataan sikap ini diperoleh dari Jaringan Nasional Untuk Advokasi Tambang.

Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA-Indonesia), Gabriel Goa di kantor Komnas HAM, rabu, (17/5) menjelaskan, sehungan dengan aktivitas penambangan di sepanjang sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai sejak 2001 hingga saat ini yang mengakibatkan pencemaran sungai, perusakan lingkungan hidup, pelanggaran HAM dan penyebaran penyakit HIV AIDS yang mengancam kelangsungan hidup bagi penduduk asli Papua khususnya warga masyarakat adat tigas suku – Moni, Wolani dan Mee. Karena itu, menurutnya, dari kelompok organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam jaringan nasional untuk advokasi tambang di sepanjang sungai Degeuwo di Kabupaten meminta dan mendesak bupati Paniani dan Gubernur Papua untuk segera memanggil perusahaan ini dan diminta menjelaskan seluruh aktifitas yang sedang dilakukan.

“Kami minta untuk segera menghentikan aktivitas penambangan dan mencabut IUP di sepanjang Sungai Degeuwo. Karena sejak beroperasinya pertambangan illegal tahun 2001 dan kini hadir pula perusahaan tabang asal Australia ini telah menyebabkan air dan ekosistem Sungai Degeuwo rusak dan tercemar, adanya buangan limbah cair berbahan mercury keperairan sungai. Lebih dari itu, permasalahan terus bermunculan. Hutang lindung mulai gandul oleh tindak illegal logging dan penghancuran sengaja oleh perusahan tambang. Terjadi pula kekerasan yang telah menjurus pada pelanggaran HAM, perselisihan antar suku dan perselisihan antara warga dengan pengusaha tambang. Warga dengan pengusaha hingga timbulnya wabah penyakit HIV AIDS”, kata Gabriel Goa mengutip pernyataan sikap aliansi tersebut.

“Kami sudah menyurati Kmnas HAM dan dari pihak Komnas HAM juda telah menyurati Gubernur. Kami dan masyarakat menunggu bagaimana tanggapan mereka tentang masalah ini. Kami berharap jangan pinggirkan masyarakat hanya karena kepentingan lain”, kata Goa.

Ia menambahkan, pertambangan illegal ini sulit ditutup karena mendapat pengawalan dari oknum aparat keamanan sedangkan petambangan yang dinyatakan memiliki izin ternyata tidak memiliki Amdal dan memiliki pula instalasi pengolahan limbah tailing, lebih jauh, perusahaan tambang ini tidak mendapat persetujuan rakyat. Perampasan tanah masyarakat adat, penghancuran rumah, kebun, bukit, dan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat, pun terjadi. Salah satu pelaku adalah PT. Medinah Qurrata Ain, tindakan ini dilaporkan terjadi pada 26 September 2013.

“Melihat situasi sedemikian rupa, telah mengilhami terbentuknya lembaga Pengembangan Masyarakat Adat (LPMA Swameno). Organisasi yang dibentuk atas prakarsa tiga suku (Moni, Wolani dan Mee) diharapkan menjadi juru bicara dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai, Gubernur Papua dan pihak kepolisian agar menindak para pelaku penambangan baik maupun illegal.

Ditambahkan, dengan melihat hadirnya industry tambang di sepanjang sungai Degeuwo justru membawa kerusakan lingkungan dan kesengsaraan bagi warga masyarakat adat, maka masyarakat mendesak untuk segera mencabut IUP 26 Perusahan tambang, khususnya PT. Madinah Qurrata Air, PT. Martha Mining PT. Komputer, mendesak Kapolda Papua dan Pangdam Papua agar segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM berupa intimidasi dan ancaman yang menakut-nakuti warga masyarakat setempat yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat dan mendukung upaya Lembaga Pengembangan Masyarakat SWAMEMO untuk mendapatkan dan melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat suku Moni, Wolani dan Mee dan hak-hak perorangan warga masyarakat yang berdomisili di sepanjang sungai Degeuwo. [ji-fren]

sumber : http://www.jangkaindonesia.com/gubernur-papua-diminta-hentikan-penambangan-di-sungai-degeuwo/