Setelah sempat dicoret dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan kembali masuk dalam daftar Prolegnas. Anggota DPR RI, Daniel Johan, menjelaskan ada tiga alasan RUU ini diterima kembali yakni  bertujuan untuk bidang sosial ekonomi diharapkan bisa menjamin kesejahteraan petani, kedua guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas perusahaan sawit dari hulu sampai hilir, dan ketiga, begaimana RUU ini memberikan jalan keluar terhadap karut marutnya perijinan dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan tumpang tindih perijinan.

Namun Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati lingkungan Hidup dan HAM (selanjutnya disebut Koalisi) memandang bahwa RUU ini Perkelapasawitan ini justeru berpotensi menimbulkan masalah baru dan mendesak pemerintah menghentikan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Siaran Pers Bersama (17/05/2017) Koalisi menjelaskan mengapa pemerintah harus menolak RUU ini, ada tujuh alasan penolakan terhadap RUU ini, antara lain: hanya melundungi kepentingan segelintir perusahaan kelapa sawit  dan sebagian besarnya adalah asing.

Saat ini, pemegang saham perkelapasawitan terbesar di Indonesia adalah pengusaha kaya asal Malaysia, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Bermuda, Brazil, Kanada, Perancis dan Belanda. Band holder atau pemegang surat hutang/obligasi terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, Perancis, Denmark, Jerman, Jepang dan Italia. Sementara itu, pemberi pinjaman terbesar di industri ini adalah Malaysia, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jepang dan Jerman.

RUU ini berorientasi kuat untuk memfasilitasi kepentingan asing dan mempertahankan status quo atas dominasi penguasaa lahan di Indonesia. RUU ini lebih memberikan hak istimewa bagi para pengusaha besar dibandingkan pada kesejahteraan petani dan buruh kelapa sawit. RUU ini berpotensi memperburuk konflik lahan dan sosial di sektor perkebunan, serta mengancam hutan dan gambut Indonesia yang tersisa dengan cara memutihkan dan melindungi aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Baca Siaran Pers Bersama disini: Siaran Pers Bersama Menyikapi RUU Perkelapasawitan  dan Kertas Kebijakan Koalisi disini: Kertas Kebijakan Koalisi: RUU Perkelapasawitan Harus Dihentikan

Ank, Mei 2017

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Setelah sempat dicoret dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan kembali masuk dalam daftar Prolegnas. Anggota DPR RI, Daniel Johan, menjelaskan ada tiga alasan RUU ini diterima kembali yakni  bertujuan untuk bidang sosial ekonomi diharapkan bisa menjamin kesejahteraan petani, kedua guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas perusahaan sawit dari hulu sampai hilir, dan ketiga, begaimana RUU ini memberikan jalan keluar terhadap karut marutnya perijinan dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan tumpang tindih perijinan.

    Namun Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati lingkungan Hidup dan HAM (selanjutnya disebut Koalisi) memandang bahwa RUU ini Perkelapasawitan ini justeru berpotensi menimbulkan masalah baru dan mendesak pemerintah menghentikan pembahasan RUU tersebut.

    Dalam Siaran Pers Bersama (17/05/2017) Koalisi menjelaskan mengapa pemerintah harus menolak RUU ini, ada tujuh alasan penolakan terhadap RUU ini, antara lain: hanya melundungi kepentingan segelintir perusahaan kelapa sawit  dan sebagian besarnya adalah asing.

    Saat ini, pemegang saham perkelapasawitan terbesar di Indonesia adalah pengusaha kaya asal Malaysia, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Bermuda, Brazil, Kanada, Perancis dan Belanda. Band holder atau pemegang surat hutang/obligasi terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, Perancis, Denmark, Jerman, Jepang dan Italia. Sementara itu, pemberi pinjaman terbesar di industri ini adalah Malaysia, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jepang dan Jerman.

    RUU ini berorientasi kuat untuk memfasilitasi kepentingan asing dan mempertahankan status quo atas dominasi penguasaa lahan di Indonesia. RUU ini lebih memberikan hak istimewa bagi para pengusaha besar dibandingkan pada kesejahteraan petani dan buruh kelapa sawit. RUU ini berpotensi memperburuk konflik lahan dan sosial di sektor perkebunan, serta mengancam hutan dan gambut Indonesia yang tersisa dengan cara memutihkan dan melindungi aktivitas ilegal di kawasan hutan.

    Baca Siaran Pers Bersama disini: Siaran Pers Bersama Menyikapi RUU Perkelapasawitan  dan Kertas Kebijakan Koalisi disini: Kertas Kebijakan Koalisi: RUU Perkelapasawitan Harus Dihentikan

    Ank, Mei 2017

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on