Eksploitasi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi secara sistematik melalui beban kerja yang terlampau tinggi, penggunaan buruh anak, upah murah, status hubungan kerja rentan, dan pemberangusan serikat buruh independen. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit pada acara Diskusi Publik  di Kantor YLBHI, Jakarta (5 Juni 2017).

Koalisi menyampaikan melalui kertas posisi bahwa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbukti tidak memadai untuk melindungi buruh perkebunan sawit yang rentan. UU Ketenagakerjaan ini seringkali digunakan perusahaan untuk menjustifikasi praktik eksplitasi buruh perkebunan sawit, tanpa ada pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang lemah.

Anggota Koalisi, Muhamad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, menegaskan bahwa sistem kerja yang eksploitatif di perkebunan kelapa sawit mengakibatkan munculnya “Invisible worker” atau yang dikenal dengan istilah Kernet di perkebunan kelapa sawit. Buruh membawa istri, anak dan keluarga mereka untuk mencapai target kerja mereka yang tinggi. Realitas ini mematahkan argumen bahwa buruh anak merupakan budaya Indonesia karena ekploitasi bukanlah karakter bangsa Indonesia.

Pihak perusahaan harus bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, tidak melanggar hak asasi manusia dengan cara menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi, termasuk dalam produksi minyak sawit di Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi, wajib memberikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), dijelaskan oleh Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM.

Koalisi Buruh Sawit mendesak pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan buruh perkebunan sawit skala besar sebagai buruh, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar buruh sawit, termasuk hak-hak khusus buruh sawit perempuan, menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi buruh sawit, mengedepankan kesejahteraan buruh sawit di atas kepentingan pemodal, mengadakan perlindungan hukum khusus untuk buruh sawit, memberikan perlindungan khusus dan menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok rentan yang ada di perkebunan sawit termasuk perempuan dan anak. (Lihat Kertas Posisi disini: Eksploitasi Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 

Herwin Nasution, SH, Direktur Eksekutif organisasi perburuhan OPPUK menyatakan bahwa sudah waktunya pemerintah harus bertindak tegas untuk menghentikan sistem kerja eksploitatif yang ada di perkebunan kelapa sawit.

Ank, Juni 2017

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Eksploitasi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi secara sistematik melalui beban kerja yang terlampau tinggi, penggunaan buruh anak, upah murah, status hubungan kerja rentan, dan pemberangusan serikat buruh independen. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit pada acara Diskusi Publik  di Kantor YLBHI, Jakarta (5 Juni 2017).

    Koalisi menyampaikan melalui kertas posisi bahwa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbukti tidak memadai untuk melindungi buruh perkebunan sawit yang rentan. UU Ketenagakerjaan ini seringkali digunakan perusahaan untuk menjustifikasi praktik eksplitasi buruh perkebunan sawit, tanpa ada pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang lemah.

    Anggota Koalisi, Muhamad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, menegaskan bahwa sistem kerja yang eksploitatif di perkebunan kelapa sawit mengakibatkan munculnya “Invisible worker” atau yang dikenal dengan istilah Kernet di perkebunan kelapa sawit. Buruh membawa istri, anak dan keluarga mereka untuk mencapai target kerja mereka yang tinggi. Realitas ini mematahkan argumen bahwa buruh anak merupakan budaya Indonesia karena ekploitasi bukanlah karakter bangsa Indonesia.

    Pihak perusahaan harus bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, tidak melanggar hak asasi manusia dengan cara menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi, termasuk dalam produksi minyak sawit di Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi, wajib memberikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), dijelaskan oleh Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM.

    Koalisi Buruh Sawit mendesak pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan buruh perkebunan sawit skala besar sebagai buruh, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar buruh sawit, termasuk hak-hak khusus buruh sawit perempuan, menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi buruh sawit, mengedepankan kesejahteraan buruh sawit di atas kepentingan pemodal, mengadakan perlindungan hukum khusus untuk buruh sawit, memberikan perlindungan khusus dan menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok rentan yang ada di perkebunan sawit termasuk perempuan dan anak. (Lihat Kertas Posisi disini: Eksploitasi Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 

    Herwin Nasution, SH, Direktur Eksekutif organisasi perburuhan OPPUK menyatakan bahwa sudah waktunya pemerintah harus bertindak tegas untuk menghentikan sistem kerja eksploitatif yang ada di perkebunan kelapa sawit.

    Ank, Juni 2017

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on