Pada Senin, 18 Desember 2017 kemarin, dua petani warga Desa Tangar, Kecamatan Mantaya Hulu , Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bernama Agus dan Abu Saman, menjadi korban kekerasan dan penembakan oleh aparat kepolisian setempat, berlokasi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) , anak perusahaan Wilmar Group. Diketahui kedua korban masih dalam perawatan medis di RSUD dr Murjani, Kota Sampit.

Sebelumnya, warga setempat terlibat bersitegang dengan perusahaan PT. BSK dan petugas pengamanan perusahaan terkait kepemilikan lahan. Warga menuntut penyelesaian sengketa lahan dan melakukan aksi pemanenan sawit. Negosiasi tidak berhasil , aparat keamanan perusahaan, anggota Polsek dan Brimob, bertindak dan menembak warga.

Aksi kekerasan melibatkan aparat keamanan dilokasi perusahaan sawit PT. BSK bukan pertama kali . Sebelumnya, pada 27 juli 2013 warga juga bentrok dengan security perusahaan PT BSK. Warga protes akibat perusahaan melakukan aktivitas penggalian parit di lahan yang dianggap masih berkonflik. Bentrokan itu membuat 4 warga alami luka – luka. Berulangnya bentrokan antara warga dengan PT BSK buntut dari konflik agrarian, perampasan tanah, ketidakadilan, kesewenang – wenangan, pendekatan keamanan dan tidak ada penyelesaian konflik.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir ini, total sudah ada empat kali peristiwa kekerasan dan penembakan mel ibatkan aparat negara terhadap warga di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan sengketa lahan warga dengan perusahaan. Sudah ada dua warga korban tertembak dan mati, yakni Aja Siswanto dari Desa Penyang, Kecamatan

Dalam hal ini, negara gagal hadir untuk melindungi warganya dan sebaliknya membiarkan aparat penegak hukum menjadi tameng perusahaan. Seharusnya negara dapat bertindak adil, memberikan rasa aman dan memenuhi hak rakyat untuk hidup sejahtera. Demikian pula, kasus kekerasan yang berulang – ulang terjadi di lokasi perusahaan Wilmar Internasional, menunjukkan perusahaan tidak sungguh – sungguh menghormati hak asasi manusia.

Kami, koalisi aktivis organisasi masyarakat sipil mengecam dan protes keras atas tindakan aparat keamanan yang tidak manusiawi tersebut. Karenanya, kami menuntut dan mendesak:

  • Kapolri untuk segera memeriksa dan memberikan sangsi terhadap apparatus negara dan perusahaan PT. BSK yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Kami juga meminta Kapolri untuk menarik aparat Brimob dan menghentikan pendekatan keamanan dalam penanganan keluhan permasalahan warga.
  • Pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas perusahaan, serta memberikan sangsi tegas hingga mencabut ijin perusahaan yang bermasalah.
  • RSPO untuk melakukan penilaian dan memberikan sangsi tegas kepada anggotanya Wilmar Internasional dan anak perusahaannya, karena melakukan aksi – aksi kontradiksi, tidak patuh dan bertentangan dengan prinsip, kriteria dan indicator, sebagaimana diwajibkan RSPO.

Jakarta, 20 Desember 2017

Hormat kami,

1. Dimas Hartono, Walhi Kalteng, Palangkar aya
2. Franky Samperante, Yayasan PUSAKA, Jakarta
3. Eva Bande, Serikat Petani Pejuang Tanah Air, Banggai, Sulawesi Tengah
4. Agus Sutomo, LinkAr Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat
5. Gemma Ade Abimanyu, Yayasan Betang Borneo, Palangkaray, Kalimantan Tengah
6. Ismet Soe laiman, Walhi Maluku Utara
7. P. Paul Rahmat, Vivat International, Jakarta
8. Halik Sandera, Walhi Yogyakarta
9. Theo Runtuwene, Walhi Sulawesi Utara
10. Fanny Tri Jambre, Walhi Jawa Timur
11. Fandy, Aktivis, Palangkaraya, Kalteng
12. Ratno Budi, Walhi Kepulauan Bangka Belitun g
13. Timboel Siregar, BPJS Watch
14. Nur Hidayati, Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta
15. Bama Adiyanto, JPIS Kalimantan
16. Uslaini, Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Barat
17. Abdul Haris, Walhi Sula wesi Tengah
18. Syahrul Fitra, AURIGA, Jakarta
19. Henri Subagiyo, ICEL, Jakarta
20. Sur iadi Darmoko, ED Walhi Bali
21. Wirya Supriyadi, SOS untuk Tanah Papua, Jayapura
22. Dana Prima Tarigan, Walhi Sumatera Utara
23. Paulus Alfons YD, Akademisi, Kalimantan Tengah
24. Asmar Exwar, Walhi Sulawesi Selatan
25. Rudiansyah, Walhi Jambi
26. Riko Kurniawan, Walhi Riau
27. Mulf isar, LBH Papua, Jayapura
28. Ronald Manufandu, JERAT Papua, Jayapura
29. Yosua Krakuko, UKM Demokrasi, HAM dan Lingkungan, Univ. Cenderawasih, Papua
30. Juniaty Aritonang, Bakumsu, Sumatera Utara
31. Manambus Pasaribu, Bakumsu, Sumatera Utara
32. Murdani, Walhi Nusa Tenggara Barat
33. Kurniawan Sabar, INDIES, Jakarta
34. Bernard Koten, Papuan Voices, Jayapura
35. Elisabeth, West Papua Update, Jayapura
36. Yulius Lalaar, LBH Cenderawasih, Jayapura, Papua
37. Paskalis Boma, Front Persatuan Rakyat, Jayapura, Papua
38. Novia Adventy, GMKI Cabang Palang karaya, Kalimantan Tengah
39. Pdt. Dora Balubun, KPKC Sinode di Tanah Papua, Jayapura
40. Merilyn, BPD PERUATI, Kalteng.
41. Evi Nurleni, BPD PERUATI, Kalteng
42. Gunawan Inggeruhi, Suku Yerisiam, Nabire, Papua
43. Ismail Keikyera, Dewan Adat Momuna, Yahukimo, Papua
44. Roni Naki aya, MAI, Timika, Papua
45. Killion Wenda, Gerakan Muda Baptis, Papua
46. Ndoringga Yarinap, Forum Independen Mahasiswa, Papua
47. Yasin Ngelia, GEMPAR, Papua
48. Paresh Wenda, Baptist Voice, Papua
49. Rudi HB Darman, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Jakarta
50. Rahmat, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Jakarta
51. Helda Khasny, SERUNI
52. Symphati Dimas , Front Mahasiswa Nasional
53. Raden Deden Fajarullah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
54. Catur Widi Asmoro, Pemuda Baru (Pembaru) Indonesia
55. Harry Sandy Ame, International Youth fo r Food Sovereignty (YSF)
56. Lahmuddin Yoto, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulawesi Tengah
57. Puspa Dewi, Solidaritas Perempuan, Jakarta
58. Kartini Samon, G RAIN, Jakarta.


Kontak Person:

1. Dimas Hartono : +62 813 5270 4704
2. April Perlindungan : +62 812 7463 0560

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada Senin, 18 Desember 2017 kemarin, dua petani warga Desa Tangar, Kecamatan Mantaya Hulu , Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bernama Agus dan Abu Saman, menjadi korban kekerasan dan penembakan oleh aparat kepolisian setempat, berlokasi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) , anak perusahaan Wilmar Group. Diketahui kedua korban masih dalam perawatan medis di RSUD dr Murjani, Kota Sampit.

    Sebelumnya, warga setempat terlibat bersitegang dengan perusahaan PT. BSK dan petugas pengamanan perusahaan terkait kepemilikan lahan. Warga menuntut penyelesaian sengketa lahan dan melakukan aksi pemanenan sawit. Negosiasi tidak berhasil , aparat keamanan perusahaan, anggota Polsek dan Brimob, bertindak dan menembak warga.

    Aksi kekerasan melibatkan aparat keamanan dilokasi perusahaan sawit PT. BSK bukan pertama kali . Sebelumnya, pada 27 juli 2013 warga juga bentrok dengan security perusahaan PT BSK. Warga protes akibat perusahaan melakukan aktivitas penggalian parit di lahan yang dianggap masih berkonflik. Bentrokan itu membuat 4 warga alami luka – luka. Berulangnya bentrokan antara warga dengan PT BSK buntut dari konflik agrarian, perampasan tanah, ketidakadilan, kesewenang – wenangan, pendekatan keamanan dan tidak ada penyelesaian konflik.

    Selama kurun waktu empat tahun terakhir ini, total sudah ada empat kali peristiwa kekerasan dan penembakan mel ibatkan aparat negara terhadap warga di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan sengketa lahan warga dengan perusahaan. Sudah ada dua warga korban tertembak dan mati, yakni Aja Siswanto dari Desa Penyang, Kecamatan

    Dalam hal ini, negara gagal hadir untuk melindungi warganya dan sebaliknya membiarkan aparat penegak hukum menjadi tameng perusahaan. Seharusnya negara dapat bertindak adil, memberikan rasa aman dan memenuhi hak rakyat untuk hidup sejahtera. Demikian pula, kasus kekerasan yang berulang – ulang terjadi di lokasi perusahaan Wilmar Internasional, menunjukkan perusahaan tidak sungguh – sungguh menghormati hak asasi manusia.

    Kami, koalisi aktivis organisasi masyarakat sipil mengecam dan protes keras atas tindakan aparat keamanan yang tidak manusiawi tersebut. Karenanya, kami menuntut dan mendesak:

    • Kapolri untuk segera memeriksa dan memberikan sangsi terhadap apparatus negara dan perusahaan PT. BSK yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Kami juga meminta Kapolri untuk menarik aparat Brimob dan menghentikan pendekatan keamanan dalam penanganan keluhan permasalahan warga.
    • Pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas perusahaan, serta memberikan sangsi tegas hingga mencabut ijin perusahaan yang bermasalah.
    • RSPO untuk melakukan penilaian dan memberikan sangsi tegas kepada anggotanya Wilmar Internasional dan anak perusahaannya, karena melakukan aksi – aksi kontradiksi, tidak patuh dan bertentangan dengan prinsip, kriteria dan indicator, sebagaimana diwajibkan RSPO.

    Jakarta, 20 Desember 2017

    Hormat kami,

    1. Dimas Hartono, Walhi Kalteng, Palangkar aya
    2. Franky Samperante, Yayasan PUSAKA, Jakarta
    3. Eva Bande, Serikat Petani Pejuang Tanah Air, Banggai, Sulawesi Tengah
    4. Agus Sutomo, LinkAr Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat
    5. Gemma Ade Abimanyu, Yayasan Betang Borneo, Palangkaray, Kalimantan Tengah
    6. Ismet Soe laiman, Walhi Maluku Utara
    7. P. Paul Rahmat, Vivat International, Jakarta
    8. Halik Sandera, Walhi Yogyakarta
    9. Theo Runtuwene, Walhi Sulawesi Utara
    10. Fanny Tri Jambre, Walhi Jawa Timur
    11. Fandy, Aktivis, Palangkaraya, Kalteng
    12. Ratno Budi, Walhi Kepulauan Bangka Belitun g
    13. Timboel Siregar, BPJS Watch
    14. Nur Hidayati, Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta
    15. Bama Adiyanto, JPIS Kalimantan
    16. Uslaini, Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Barat
    17. Abdul Haris, Walhi Sula wesi Tengah
    18. Syahrul Fitra, AURIGA, Jakarta
    19. Henri Subagiyo, ICEL, Jakarta
    20. Sur iadi Darmoko, ED Walhi Bali
    21. Wirya Supriyadi, SOS untuk Tanah Papua, Jayapura
    22. Dana Prima Tarigan, Walhi Sumatera Utara
    23. Paulus Alfons YD, Akademisi, Kalimantan Tengah
    24. Asmar Exwar, Walhi Sulawesi Selatan
    25. Rudiansyah, Walhi Jambi
    26. Riko Kurniawan, Walhi Riau
    27. Mulf isar, LBH Papua, Jayapura
    28. Ronald Manufandu, JERAT Papua, Jayapura
    29. Yosua Krakuko, UKM Demokrasi, HAM dan Lingkungan, Univ. Cenderawasih, Papua
    30. Juniaty Aritonang, Bakumsu, Sumatera Utara
    31. Manambus Pasaribu, Bakumsu, Sumatera Utara
    32. Murdani, Walhi Nusa Tenggara Barat
    33. Kurniawan Sabar, INDIES, Jakarta
    34. Bernard Koten, Papuan Voices, Jayapura
    35. Elisabeth, West Papua Update, Jayapura
    36. Yulius Lalaar, LBH Cenderawasih, Jayapura, Papua
    37. Paskalis Boma, Front Persatuan Rakyat, Jayapura, Papua
    38. Novia Adventy, GMKI Cabang Palang karaya, Kalimantan Tengah
    39. Pdt. Dora Balubun, KPKC Sinode di Tanah Papua, Jayapura
    40. Merilyn, BPD PERUATI, Kalteng.
    41. Evi Nurleni, BPD PERUATI, Kalteng
    42. Gunawan Inggeruhi, Suku Yerisiam, Nabire, Papua
    43. Ismail Keikyera, Dewan Adat Momuna, Yahukimo, Papua
    44. Roni Naki aya, MAI, Timika, Papua
    45. Killion Wenda, Gerakan Muda Baptis, Papua
    46. Ndoringga Yarinap, Forum Independen Mahasiswa, Papua
    47. Yasin Ngelia, GEMPAR, Papua
    48. Paresh Wenda, Baptist Voice, Papua
    49. Rudi HB Darman, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Jakarta
    50. Rahmat, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Jakarta
    51. Helda Khasny, SERUNI
    52. Symphati Dimas , Front Mahasiswa Nasional
    53. Raden Deden Fajarullah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
    54. Catur Widi Asmoro, Pemuda Baru (Pembaru) Indonesia
    55. Harry Sandy Ame, International Youth fo r Food Sovereignty (YSF)
    56. Lahmuddin Yoto, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulawesi Tengah
    57. Puspa Dewi, Solidaritas Perempuan, Jakarta
    58. Kartini Samon, G RAIN, Jakarta.


    Kontak Person:

    1. Dimas Hartono : +62 813 5270 4704
    2. April Perlindungan : +62 812 7463 0560

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on