Koalisi Mengecam Kebijakan Pemerintah atas Deforestasi Terencana di Papua

1
1160

Jayapura, 23 Agustus 2018. Pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan komitmen dan kebijakan tentang moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut, juga menyatakan penundaan ijin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan dan ketentuan penundaan ijin baru tersebut sangat penting untuk mengtransformasi dan meningkatkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin kelestarian lingkungan, berkeadilan, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat.

Praktiknya, pemerintah masih belum sungguh-sungguh menghormati kebijakan dan ketentuan penundaan ijin baru tersebut. Pemerintah masih terus menerbitkan ijin baru pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua.

Koalisi Organisasi Masyarakat Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua baru saja mendapatkan informasi bahwa otoritas BKPM (Badan Kooordinasi Penanaman Modal) telah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit Makmur Abadi, seluas 28.817 hektar, di daerah Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan SK Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018, tertanggal 10 April 2018.

“Kami telah menganalisis keberadaan ijin PT. Sawit Makmur Abadi dengan menggunakan Peta PIPIB dan RTRWP Papua, ditemukan pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha perkebunan, terdapat kawasan hutan bergambut seluas 8.825 hektar dan hutan alam primer seluas 95 hektar, serta wilayahnya dimiliki oleh masyarakat adat pada empat kampung di Distrik Napan dan Wapoga, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,” jelas Maurits Rumbekwan, juru bicara koalisi dan menjabat Direktur Eksekutif Walhi Papua.

Koalisi mendokumentasikan sepanjang pemerintahan Jokowi (2015 hingga 2018 saat ini), ditemukan pemberian ijin-ijin pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua,  mencapai luas 237.752 hektar yang diberikan kepada 11 perusahaan. Pemilikan perusahaan tersebut melibatkan para pemodal yang diduga terkait kasus kejahatan lingkungan di Tanah Papua dan pengurus berasal dari purnawirawan militer (TNI/Polri).

“Kebijakan pemberian ijin baru pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan tersebut merupakan wujud deforestasi terencana, berpotensi menghilangkan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi, merusak lingkungan, merugikan masyarakat adat dan meningkatkan konflik agraria”, ungkap Charles Tawaru, anggota koalisi dari Greenpeace Indonesia.

Koalisi menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut sebagai tindakan melawan hukum dan bentuk kesewenang-wenangan negara yang merugikan hak-hak masyarakat

“Kami menyesalkan dan mengecam kebijakan pemberian ijin tersebut, kami memandang  negara gagal menghormati hak-hak hukum warga, pemerintah telah mengabaikan hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada sisi lain, pemerintah secara sengaja melanggar kewajibannya, hanya untuk mengakomodasikan kepentingan kelompok pemilik modal tertentu”, tegas Maurits Rumbekwan.

Koalisi meminta dan mendesak Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Koordinator Perekonomian, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk melakukan kaji ulang dan evaluasi berbagai perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dan Hak Guna Usaha di Tanah Papua, memberikan sangsi pencabutan izin dan pemulihan kawasan hutan maupun hak masyarakat, yang telah dirugikan dan dihilangkan karena kebijakan tersebut.

Koalisi Organisasi Masyarakat Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua: WALHI Papua, Greenpeace Indonesia, KPKC GKI di Tanah Papua, Foker LSM Papua, Yali Papua, LBH Papua, PTPPMA, Yayasan Rumsram, PKBI Papua, Asosiasi Masyarakat Adat Kampung AIB, Forum Peduli Port Numbay Green, Jayapura, SKP KC Fransiskan Papua, JERAT Papua, Yayasan Pusaka, Papua Forest Watch, Perkumpulan Belantara Papua, Eladpper, SKP Keuskupan Agung Merauke, ELSHAM Papua, PBH Cenderawasih, Dewan Masyarakat Adat Momuna, GPAPBPAP, YADUPA, YPKM Papua, JASOIL di Tanah Papua, Perkumpulan Panah Papua, Konsorsium Masyarakat Papua untuk Kemanusiaan (KOMPAK), YUKEMDI, KIPRA Papua, Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (JANGKAR), Pantau Gambut Papua, Sawit Watch.