Pseudo Legal dan Penolakan dari Kali Kao

0
883

Kita seringkali mendengar keluhan masyarakat dan aktifis tentang kerumitan birokrasi dan pembatasan akses memperoleh informasi dokumen ijin-ijin dan perjanjian yang diterbitkan pemerintah dan dimiliki perusahaan terkait hak perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan lahan oleh perusahaan tertentu pada wilayah pedesaan dan di tanah adat masyarakat. Padahal dokumen informasi tersebut merupakan alat masyarakat untuk menentukan keputusan, memantau dan menilai aktifitas, mencegah dan mengurangi resiko dampak proyek.

Meskipun sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) yang menjadi pegangan dan dasar hak warga untuk memperoleh dan mendapatkan informasi, tetapi pemegang otoritas pemerintahan masih tidak transparan dan ada pembatasan untuk memberikan informasi dokumen dimaksud, yang mana sepatutnya diketahui masyarakat terkena dampak. Sikap serupa ditunjukkan perusahaan pemegang ijin.

Response dan sikap tidak transparan, ditenggarai karena muatan kebijakan pengaturan dan proses pengambilan keputusan dalam dokumen perijinan hanya menguntungkan pihak tertentu, manipulasi dan mengeksklusi kekuatan lain. Tata cara pembatasan dan tertutup digunakan juga agar menengahi dan tidak menimbulkan resistensi terbuka. Sistem pengaturan dan sikap yang tidak wajar ini justeru menimbulkan kecurigaan dan berpotensi memperkeruh situasi.

Hariadi Kartodihardjo (2018) menyebutkan pengaturan yang tidak semestinya dan cenderung korupsi ini sebagai pseudo legal. Proses pengaturan hingga terbitnya dokumen perijinan dibuat sedemikian rupa dengan melibatkan institusi bayangan (pseudo legal institution) dalam institusi formal negara. Proses pengaturannya tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai aturan main sendiri dan seolah-olah dimaklumi normal.

Pengaturan pseudo legal berlangsung melibatkan kekuatan jaringan kuasa pengusaha, konsultan dan penyelenggara negara, untuk mempengaruhi otoritas yang lebih tinggi dan atau secara langsung menentukan narasi kebijakan, melalui cara formal dan personal, melakukan transaksi tersembunyi dan tindakan korupsi.

Kita menemukan dalam berbagai laporan dan pemberitaan media bagaimana proses dan transaksi ini bekerja, pengusaha meminta penyelenggara pengaturan memfasilitasi kebijakan kelancaran dan menunjang usaha komersial, seperti perpanjangan perijinan dan justifikasi untuk perolehan lahan dan kawasan hutan yang ditaksir, mendapatkan lahan luas, mengeluarkan objek dari kawasan moratorium, merevisi rencana tata ruang, mengendalikan rekomendasi pengurangan dampak, pemberian insentif dan kompensasi yang mendahulukan kepentingan perusahaan, dan sebagainya. Disini, kepentingan perusahaan diprioritaskan atas kepentingan publik.

Dalam konteks Papua, ditemukan pula pengaturan yang tidak semestinya dan penyelenggaraan hukum dalam produksi ijin-ijin perolehan hak pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan hutan yang tidak melibatkan masyarakat, keterbatasan akses terhadap dokumen perijinan minim keterbukaan. Hal-hal ini masih sangat mengemuka, sumber permasalah dan keluhan masyarakat dalam industri berbasis lahan, hutan dan tambang, serta pembangunan infrastruktur di Papua.

Pada awal Agustus 2018, tokoh masyarakat Suku Mandobo dari Kali Kao, Boven Digoel, Petrus Kinggo dan Albert, melakukan perjalanan ke Kota Jayapura, mendatangi kantor dinas pemerintah yang berurusan dengan perijinan perkebunan, kehutanan, sumberdaya alam dan lingkungan, dinas penanaman modal dan perijinan.

Mereka menyampaikan surat pernyataan penolakan dari masyarakat terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan ijin usaha perkebunan di tanah adat mereka, yakni perusahaan PT. Tunas Sawa Erma (Korindo Group), PT. Wahana Agri Karya, PT. Duta Visi Global, dan PT. Visi Hijau Nusantara.

Alasannya, pemberian ijin, mulai dari ijin lokasi, ijin lingkungan, ijin usaha perkebunan, ijin pelepasan kawasan hutan, hingga penerbitan hak guna usaha, dilakukan tanpa konsultasi dan minim melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat juga tidak memiliki dokumen dan perijinan dimaksud, termasuk AMDAL, studi kelayakan, rencana kelola dan pemantauan lingkungan.

Semestinya sebagaimana ketentuan UU Otsus Papua (Pasal 43), berbagai kebijakan dan kegiatan apapun yang berlangsung di wilayah adat dan mempengaruhi kehidupan Orang Asli Papua maupun lingkungannya, diwajibkan bermusyawarah dan mendapatkan keputusan masyarakat. Musyawarah dan perundingan-perundingan dilakukan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan izin dan keputusan pemberian hak. (Pasal 43, ayat 4). Hal ini belum dipenuhi dan cenderung diabaikan. Pemerintah mengutamakan kepentingan korporasi atas nama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Ditemukan pula dalam kasus ijin di Kali Kao, pemberian ijin dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati (2012) dan (Plt) Gubernur (2013) saat itu, yang tidak punya kewenangan mengambil kebijakan yang bersifat substansi dan mengikat.

Ijin-ijin usaha perkebunan kelapa sawit ini diterbitkan pada masa pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) periode 2010 – 2014, dengan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, yang menerbitkan kebijakan moratorium ijin baru pada kawasan hutan. Justeru pada periode tersebut, ijin pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua paling luas, yakni: 897.029 hektar, dari keseluruhan luas hutan yang dikonversi sebesar 1.248.326 hektar.

Penyelenggara negara juga mengetahui adanya pengalihan kepemilikan, hak dan ijin usaha perkebunan dari perusahaan sebelumnya kepada perusahaan baru. Pengalihan hak ini juga diketahui dan melibatkan organisasi bayangan ditingkat lokal, badan perantara dan konsultan, dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat. Pemberian ijin dan penggunaan kewenangan yang tidak berlangsung sebagaimana mestinya ini menimbulkan banyak tafsir dan dugaan korupsi.

Pada Februari 2018, masyarakat adat Kati Wambon yang berdiam disekitar daerah hulu Kali Kao juga melakukan penolakan atas rencana pembangunan bendungan dan PLTA Sungai Kao. Alasannya, pembangunan bendungan  setinggi 40 meter akan menenggelamkan wilayah adat, menghancurkan hutan dan tempat keramat masyarakat. Pembangunan PLTA hanya untuk kepentingan energi perusahaan industri perkebunan dan hutan tanaman. Kebijakan dan perencanaan pembangunan dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Bagaimanapun sistem kebijakan dan sikap privilege kepada segelintir orang dan merugikan kepentingan publik luas tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan konstitusi dan tidak adil.   Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, berfokus pada perizinan dan tata niaga dengan sasaran penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di pusat maupun daerah; keuangan negara dengan sasaran meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas keuangan negara; penegakan hukum dan reformasi birokrasi dengan sasaran terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dalam manajemen pemerintahan.

Upaya penegakan hukum dan kepemimpinan yang kuat dan bermoral dalam mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan. Namun, jika hanya bersandar pada kekuatan hukum dan mengharapkan kebaikan pemimpin saja tidak cukup. Hukum dapat mudah diabaikan dan dibelokkan sedemikian rupa oleh kekuasaan dan kepentingan pihak tertentu, utamanya kepentingan aktifitas ekonomi dan politik, serta mereduksi kepentingan rakyat. Diperlukan gerakan luas dengan dukungan kekuatan rakyat untuk menentang dan merubah sistem dan hukum yang tidak semestinya dan korupsi ini. Kekuatan rakyat diperlukan untuk menentukan kebijakan hukum dan mengawasi pelaksanaannya.

Ank, Agst 2018