Suku Mpur Menuntut Perusahaan PT. BAPP Segera Keluar dari Tanah Suku Mpur

0
112

(Jakarta, 15/11/2018) Saat ini, masyarakat adat, kampung dan hutan adat di Papua, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala besar.

Tanah dan hutan adat milik kami Orang Asli Papua, dirampas dan diambil tanpa persetujuan, mufakat dan keputusan bebas masyarakat, yang berlangsung dengan melibatkan pemerintah sebagai pemberi ijin-ijin, serta bisnis keamanan.

Indofood Group, salah satu dari perusahaan besar pemilik lima perusahaan perkebunan di Tanah Papua, yakni: PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (19.369 ha) di Kabupaten Tambrauw, PT. Subur Karunia Raya (38.620 ha) di Kabupaten Teluk Bintuni, PT. Rimbun Sawit Papua (30.596 ha) di Kabupaten Fakfak, PT. Menara Wasior (32.173 ha) di Kabupaten Teluk Wondama, keempat perusahaan ini ada di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan PT. Tunas Agung Sejahtera (40.000 ha) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Perusahaan PT. BAPP di Kebar, Kabupaten Tambrauw, mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan (HPK) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk perkebunan kelapa sawit, tetapi perusahaan PT. BAPP melakukan penanaman jagung dalam skala luas sejak tahun 2015. Penyimpangan ini tidak mendapat tanggapan pemerintah dan aparat penegak hukum

Semuel Ariks, Suku Mpur, pemilik tanah marga di Kebar, yang aktif menyuarakan permasalahan PT. BAPP, mengungkapkan, “Perusahaan PT. BAPP tidak terbuka dengan masyarakat dan melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan. Perusahaan menjelaskan hanya melakukan uji coba kebun jagung selama tiga tahun pada lahan terbuka dan alang-alang, kenyataan perusahaan menggusur dan membongkar hutan dan dusun sagu masyarakat”, jelas Semuel Ariks.

Kehidupan Suku Mpur di Kebar dan umumnya masyarakat adat Papua yang wilayah adatnya diberikan ijin dan menjadi sasaran industri perkebunan, mereka masih hidup tergantung pada hutan dan dusun sagu sebagai sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Veronika Manimbu, perempuan asal Suku Mpur, menjelaskan, “Ini peristiwa pertama, kami baru saja mengalami kehilangan hutan dan dusun sagu dalam jumlah luas hingga ribuan hektar. Kami juga mengalami kesulitan, kekerasan dan intimidasi, oleh aparat keamanan perusahaan”, jelas Veronika.

Kebanyakan perusahaan perkebunan di Tanah Papua mendapatkan ijin beroperasi di kawasan hutan dan dusun-dusun sumber pangan masyarakat, serta bernilai sosial budaya, ekonomi dan ekologi, termasuk kawasan gambut. Pemerintah dan perusahaan juga sengaja dan atau lalai menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi budaya dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah juga abai dalam penegakan hukum.

Yohanes Akwan, pemimpin organisasi buruh (GSBI) Provinsi Papua Barat, mengungkapkan, “Pemerintah gagal melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat Papua dan buruh orang asli Papua di perkebunan. Praktiknya, perusahaan menggantikan tanah masyarakat dengan harga murah dan tidak adil. Upah buruh dibayarkan dibawah standar pemerintah dan mengalami eksploitasi, berbagai bentuk perbudakan modern”, ungkap Yohanes Akwan.

Kepala Suku Mpur, Paulus Ajombuani, sudah bertemu dengan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, selama tiga hari di Jakarta. Ajombuani mewakili 64 sub suku atau kelompok Marga di Kebar, menyuarakan dan menyatakan pemerintah harus mencabut ijin  dan hak guna usaha perusahaan PT. BAPP.

“Kami juga minta perusahaan PT. BAPP segera angkat kaki keluar dari Tanah Adat Suku Mpur di Kebar, dikarenakan berbagai permasalahan dan ancaman sosial budaya, sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan, yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan. Kami bisa hidup tanpa perusahaan”, tuntut Ajombuani.

Ank, Nov 2018