Surat Pernyataan Sikap: Mendesak Pemerintah Mereview dan Mencabut Perjanjian dan Perijinan Usaha Perkebunan dan Hutan

0
88

(Jakarta, 16/11/2018) Sekitar 25 orang perwakilan masyarakat adat Papua dan pemimpin organisasi masyarakat dan gereja dari beberapa daerah, seperti Suku Mandobo di Boven Digoel, Suku Malind di Merauke, Jayapura, Manokwari, Suku Mpur dari Tambrauw, Suku Moi dari Sorong dan Suku Maybrat di Ikana dari Sorong Selatan, serta  aktivis di Jakarta, melakukan aksi dialog dengan beberapa kementerian, Bareskrim Polri, KPK, organisasi agama dan aksi protes didepan gedung Indofood Tower, Sudirman, Jakarta.

Perwakilan masyarakat adat menyampaikan situasi kampung dan hutan adat, tempat berdiam berdiam dan hidup, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas “pembangunan” yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala besar.

Dalam surat pernyataan disampaikan “Kami penjaga tanah dan hutan, serta pembela HAM (Hak Asasi Manusia) dan lingkungan, mengalami intimidasi, kekerasan dan dipenjara. Hak dasar kami untuk bebas berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat, digembosi, dibatasi dan ditekan”.

Kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan perusahaan yang menyimpang tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta norma dan hukum adat kami. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan misi pemerintahan hari ini untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian rakyat.

Selanjutnya, perwakilan masyarakat adat Papua dan organisasi masyarakat spil menyatakan sikap menentang berbagai kebijakan dan aktivitas perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup kami, merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Selengkapnya Surat Pernyataan Sikap dapat dibaca disini: Surat Pernyataan Sikap – Nop 2018

Ank, Nov 2018