Kesepakatan Kering Keadilan

0
645

Serangan modal dan gesekan kepentingan, terus berlangsung secara legal maupun dengan cara-cara kekerasan didaerah-daerah selatan Papua yang kaya akan sumberdaya alam. Perusahaan trans nasional merambah pedalaman hutan yang dibongkar dan digusur untuk bisnis perkebunan skala luas. Hasil hutan kayu dieksploitasi dan dijual ke pasar internasional. Hasil tambang mineral dikuras.

Kekuatan modal global sangat kuat mempengaruhi koneksi dan sirkuit kapital, maupun agenda lokal dan nasional. Kesemuanya dipertemukan dalam mimpi universal ‘kesejahteraan’ yang diproduksi secara vertikal maupun horizontal. Tanah dan hutan yang bernilai sosial budaya dan sosial ekonomi, kini dipandang sebagai komoditas komersial untuk ditukarkan guna mendapatkan kesejahteraan.

Koneksi antara aktor tidak berjalan secara adil, masyarakat masuk dalam sistem pasar dan kebiasaan baru, yang menempatkan mereka sebagai objek untuk melaksanakan dan memenuhi kebutuhan global yang kapitalistik. Masyarakat dan buruh dieksploitasi dan memperoleh sedikit keuntungan atas imbalan kerja keras.

Tulisan ini hendak menunjukkan perundingan dan persetujuan aktor-aktor berkepentingan dalam perolehan lahan secara horisontal dilakukan dengan mengabaikan kepentingan universal masyarakat dan keadilan.

Kesepakatan Dua Penguasa

Aktor pertama adalah pengusaha dan Direktur Utama BMM (Bumi Mitratrans Maju) Group, Vence Rumangkang (VR), beralamatkan di Gedung Graha Pratama Lt. 11, Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan. Aktor kedua adalah pejabat Ketua Umum  LMA (Lembaga Masyarakat adat) Boven Digoel, Fabianus Sabi Senfagi, S.Sos, (Fabi), beralamatkan di Jalan Ampera PLTD, Tanah Merah Boven Digoel.

Latar belakang mereka berbeda, VR sebagai pemilik izin usaha perkebunan (IUP) untuk tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu: (1) PT. Perkebunan Bovendigoel Abadi, di Distrik Subur, seluas 37.010 ha; (2) PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, di Distrik Jair, seluas 3739.440 ha; PT.  Bovendigoel Budidaya Sentosa, di Distrik Kia, seluas 37.190 ha, keseluruhannya di Kabupaten Boven Digoel.

Sedangkan Fabi, seolah-olah penguasa komunitas Awyu, mengklaim sebagai pemegang hak ulayat di Kabupaten Boven Digoel, wakil masyarakat, wakil marga dan wakil pemilik hak ulayat, dari daerah proyek perkebunan tersebut. Klaim kelembagaan dan otoritas tertentu ini masih baru muncul setelah kehadiran korporasi dengan agenda ekonominya. LMA adalah organisasi adat modern (Gobai, 2016) dan terkadang ditunggangi kepentingan tertentu, selain untuk alat perjuangan hak masyarakat adat.

Keduanya dipertemukan dengan mimpi bersama “kesejahteraan”. Lalu keduanya bersepakat bekerjasama berdasarkan agenda ekonomi dan kepentingan masing-masing (November 2016). Penguasa VR dengan agenda pembangunan perkebunan sawit dan pemanfaatan hasil hutan, serta apapun kekayaan alam dalam areal konsesi. Sedangkan Fabi akan menerima pembagian keuntungan dari usaha perkebunan.

Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil 88 : 12; atau hasil perkebunan sawit, hasil kayu dan peternakan diareal konsesi penguasa VR berhak memperoleh 88 persen  dan sisanya 12 persen untuk penguasa Fabi.

Kesepakatan ini disahkan oleh Notaris Kasijaya SH, di Jakarta, 25 November 2016. Penguasa Fabi menempuh jarak ribuan kilometer untuk bertemu dan membuat kesepakatan, guna memenuhi kepentingan penguasa VR. Sudah pasti Suku Awyu dipinggiran Kali Digoel, tidak dapat terlibat dan menentukan isi kesepakatan.

Proses dan kesepakatan bagi hasil ini menunjukkan keringnya rasa keadilan, sebagian besar keuntungan diterima oleh penguasa pemodal. Kesepakatan kedua penguasa ini menempatkan masyarakat dan sumberdaya alam sebagai komoditi objek komersial untuk dieksploitasi.

Perjanjian Kedua

Pada April 2018, penguasa VR kembali membuat perjanjian dengan penguasa yang mengklaim sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah.  Perjanjian memuat narasi persyarakat perikatan hak dan kewajiban, dihasilkan melalui perundingan singkat.

Menjelang tengah hari, perwakilan perusahaan milik VR datang ke Kampung Meto, Distrik Subur, mengumpulkan warga dalam aula kampung dan menyampaikan maksud untuk membicarakan perjanjian, maupun penandatanganan. Teks perjanjian dibacakan dan masyarakat mendengarkan.

Lukas Kemon angkat tangan menyela dan meminta pihak perusahaan memberikan rancangan naskah perjanjian.

“Kami ingin mempelajari isi perjanjian, masyarakat jangan hanya menjadi pendengar saja, kenapa barang ini cepat, berikan kami waktu untuk mempelajari dan membuat keputusan”, minta Lukas.

Operator perusahaan berkeras surat perjanjian mesti ditandatangan, “Nanti kalau kurang atau lebih, bisa diperbaiki kemudian”. Pertemuan berakhir sekitar pukul 14.00 pm, tanpa makan siang.

Belakang hari, masyarakat menerima kiriman dokumen perjanjian dengan cover tebal yang sudah rapi, tanpa ada perundingan kembali.

Isinya sangat kontradiksi dengan keinginan dan hak masyarakat, antara lain: bahwa hak atas tanah yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali; masyarakat setuju memberikan kuasa seluas-luasnya bagi perusahaan untuk memanfaatkan sepenuhnya tanaman berdasarkan kebijakannya sendiri; perusahaan berhak atas 75 % dari keuntungan bersih yang dihasilkan kebun plasma masyarakat, setelah dikurangi biaya manajemen sebesar 25 % dari keuntungan bersih.

Perusahaan mendapatkan keuntungan bersih atas penjualan kayu gelondongan atau kayu bulat yang diusahakan oleh masyarakat. Komposisi pembagian keuntungan pengolahan kayu menggunakan Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012, kompensasi untuk kayu merbau Rp. 65.000 per kubik, kayu non merbau Rp. 12.500 per kubik. Nilai kompensasi ini jauh dari harga pasar dan tidak sebanding dengan nilai resiko kerugian yang dialami masyarakat.

Penguasa Fabi, Kepala Distrik dari tiga daerah ini dan Tripika setempat, menjadi saksi dan menandatangani perjanjian yang isinya tidak adil dan mengabaikan hak masyarakat. Impian kesejahteraan membatasi pandangan terhadap nilai keadilan sosial dan kebaikan bersama.

Ank, Februari 2019