Masyarakat Immeko Meminta Dialog Terbuka Dengan Perusahaan PT. PPM

0
302

Masyarakat adat Immeko menunda menggelar demonstrasi di pusat pemerintahan Kabupaten  Sorong Selatan, Kota Teminabuan, untuk menentang operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM), anak perusahaan Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group), yang rencananya digelar pada Kamis lalu, 14 Februari 2019.

Penundaan ini karena adanya aktifitas pemerintah dan napak tilas TNI AU yang menggelar aksi terjun payung di Kota Teminabuan. Situasinya tidak mendukung dan dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Masyarakat sementara mengundurkan rencana aksi.

Sebelumnya, Yohan Bodory, Sekretaris LMA Eme Yode, dipanggil dan bertemu dengan Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, membicarakan tuntutan masyarakat adat Immeko.

“Kami sudah bertemu Bupati dan meminta surat tuntutan masyarakat untuk disampaikan juga kepada pemerintah daerah. Bupati akan memanggil perusahaan untuk meminta tanggapan atas tuntutan dalam surat yang telah kami sampaikan pada Selasa (15 Feb). Bupati akan menyelidiki kasus ini dan melakukan dialog terbuka melibatkan masyarakat adat Immeko”, jelas Bodory.

Surat berkop Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Eme Yode, Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 15 Februari 2019, memuat aspirasi masyarakat adat Suku Immeko yang ditujukan kepada Bupati Sorong Selatan, bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Suku Besar Imekko, sejak awal hingga kini sangat merugikan masyarakat, khususnya tiga kampung, yakni: Kampung Benawa, Kampung Sumano, Kampung Puragi.

Tertuang dalam surat hal-hal yang kontradiksi dan dilanggar perusahaan PT. PPM adalah (1) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 522.2/118/BSS/Agustus/2010, yang keputusannya tidak ada keberpihakkan kepada masyarakat; (2) kerusakan hutan yang hingga kini belum terbayarkan berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati); (3) keputusan sepihak perusahaan yang menetapkan harga sewa tanah sebesar Rp. 10.- per meter persegi; (4) pemalsuan (tanda tangan) pelepasan tanah adat oleh PT. PPM; (5) 25 butir aspirasi masyarakat Sumano, Benawa Satu yang tidak pernah dirasakan untuk diselesaikan.

Melalui surat LMA ini, masyarakat meminta Bupati Sorong Selatan mendesak perusahaan segera membayar kerusakan hutan, memerintahkan kepada perusahaan tidak ada aktivitas dilokasi perkebunan baru dan menetapkan surat keputusan baru yang terkait dengan perusahaan.

Sekretaris LMA menjelaskan bahwa ada permintaan perusahaan melakukan dialog khusus membahas tuntutan tersebut. Tapi LMA menolak dialog khusus tersebut.

“Mereka berharap sekali mau ajak dialog secara khusus, tidak, kalau dialog itu secara terbuka, tidak ada dialog khusus, saya tidak pernah berubah pikiran, entah mau demo, mau dialog, mesti terbuka, tidak ada yang mau ajak saya kemana”, tegas Yohan Bodory.

Masyarakat menghendaki dialog dilakukan secara bersama dan terbuka meminta tanggapan perusahaan. Masyarakat mengharapkan pertemuan dialog dapat dilaksanakan pada Senin, 25 Februari 2019.

Kepala Komunikasi ANJ Group, Nunik Maharani, mengungkapkan bahwa pihak perusahaan sudah berkoordinasi dengan Bupati dan kepolisian setempat.

“Kami mendorong kalau ada dialog dan kalau bisa difasilitasi Bupati. Langkah dialog sudah kami sampaikan berulang-ulang, tapi mau bilang ini soal komunikasi. Kalau tuduhan soal aspirasi tidak dijawab, itu tidak betul, sudah ada jawaban tertulis dan ada laporan ke Bupati, sosialisasi ke kampung dan suku. Tapi kalau masih dirasakan kurang atau masih ada pesan yang belum sampai, dari saya masih ada kebutuhan untuk komunikasi lebih intens”, kata Nunik Maharani.

Menurut Nunik, wilayah masyarakat adat Eme Edo adalah area perkebunan perusahaan yang belum dibuka dan kemungkinan tidak dibuka. Perusahaan menjelaskan daerah tersebut akan menjadi daerah konservasi dan masyarakat masih menggunakan lahan itu tanpa ada pelarangan. Namun perusahaan belum memberikan konfirmasi untuk memberikan dokumen perencanaan pengelolaan dan kajian tempat bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV) dalam konsesi perusahaan.

Yohan Bodory dan warga mengharapkan dialog terbuka dapat memberikan jawaban kongkrit atas permintaan masyarakat.

“Iika hal ini tidak dipenuhi, tidak ada pilihan lain, langsung kita laksanakan demonstrasi. Kami tetap jalan, cepat atau lambat”, kata Budory.

Penyelesaian konflik dan keadilan juga disuarakan oleh Thomas Kaitau, asal Kais. Thomas pernah bekerja sebagai buruh PT. PPM dan diberhentikan. Thomas mengeluhkan sisa gaji September 2018, yang belum dibayarkan. Thomas menceritakan penggusuran hutan dan dusun sagu, serta harga ganti rugi tanah yang tidak adil. Thomas menginginkan ada tekanan terhadap perusahaan agar memenuhi hak masyarakat dan buruh perkebunan.

Ank, Feb 2019