Deforestasi dan Ancaman Konflik Agraria Meluas di Papua

0
577

Catatan Akhir Tahun 2018 Pusaka, mendokumentasikan kesenjangan antara kebijakan, komitmen dan realitas lapangan terkait tata kelola hutan dan lahan di Tanah Papua. Pusaka menemukan adanya ‘deforestasi terencana’, yakni pemerintah masih memberikan ijin konversi kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang akan mengalihfungsikan dan menghilangkan kawasan hutan.

Perusahaan atau grup perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit di Papua merupakan anggota RSPO (Roundatable Sustainable Palm Oil), yang dalam kebijakan prinsip kriteria untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, tidak lagi melakukan deforestasi untuk penanaman baru pada kawasan hutan dengan stok karbon tinggi, tidak melakukan penanaman dilahan gambut dan menghormati hak masyarakat adat setempat.

Praktiknya, sepanjang tahun 2018, kami temukan ada 10 perusahaan perkebunan yang melakukan pembongkaran dan penggusuran kawasan hutan terjadi dibeberapa daerah di Tanah Papua, menyebabkan hutan hilang seluas sekitar 8030 hektar.

Ancaman konflik agraria di Papua akan semakin meningkat menyusul kebijakan pengadaan tanah untuk program reforma agraria, yang objek lahannya bersumber dari kawasan hutan. Pemerintah telah mengidentifikasi dan mengalokasikan kawasan hutan di Tanah Papua seluas 223.940 hektar untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), yang berasal dari alokasi 20% areal 49 perusahaan untuk kebun masyarakat. Sebenarnya objek TORA dimaksud sedang berkonflik dengan masyarakat adat setempat.

Kebijakan reforma agraria tersebut haya akan menguntungkan korporasi mencakup tiga hal yakni: (1) justifikasi dan cara baru perusahaan perkebunan memperoleh hak atas tanah; (2) memudahkan mendatangkan buruh murah; (3) legitimasi untuk melakukan deforestasi.

Laporan selengkapnya, bisa dibaca disini: https://pusaka.or.id/2019/03/catatan-akhir-tahun-2018-deforestasi-dan-ancaman-konflik-agraria-meluas-di-papua/

Ank, Mar 2019