HAM Papua 2018: Hak Hidup dan Hak Bebas Diabaikan

0
602

Dalam sidang UPR (Universal Periodic Reivew, 2017), pemerintah Indonesia berjanji  akan memfasilitasi dugaan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah akan membawa permasalahan ini ke peradilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun hingga akhir tahun 2018, belum ada laporan pemerintah tentang langkah hukum berarti terkait pengadilan HAM dan keluarga korban belum mengetahui rencana pemerintah.

Situasi pelanggaran hak sipil dan politik di Papua belum ada perubahan berarti seperti tahun sebelumnya. Hak untuk hidup dan hak bebas terus dilanggar. Kekerasan, penyiksaan, pengeroyokan, intimidasi, ancaman verbal hingga tindakan pembunuhan dialami Orang Asli Papua, dengan pelaku adalah aparatus keamanan negara anggota TNI dan Polri. Demikian pula, aksi-aksi pelarangan dan pembatasan kebebasan berkumpul dan berekspresi, diikuti penangkapan, kekerasan dan pengrusakan, masih terjadi dan kebanyakan dialami aktivis organisasi masyarakat, pemuda dan mahasiswa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang Januari hingga Desember tahun 2018, diketahui terdapat 38 peristiwa pelanggaran hak sipil dan politik di Tanah Papua maupun berhubungan dengan hak sipil dan politik orang asli Papua, yang terjadi diluar Pulau Papua. Kasus paling serius adalah penggunaan kekuatan aparatus keamanan dan peralatan militer secara berlebihan pada saat melakukan operasi pengamanan dan menangani perkara hukum, sehingga terjadi kasus penembakan dan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian jiwa.

Kami mencatat, terdapat tujuh kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian. Empat kasus diantaranya dengan korban meninggal, yakni: Anekanus Kemarigi (Nduga, Januari 2018), Riko Ayomi (Sorong, Maret 2018), Mesak Meraudje (Jayapura, 2018) dan Yudas Gebze (Merauke, September 2018), diduga korban meninggal setelah dipukul dan disiksa. Dalam pemberitaan media, diketahui salah satu korban, Mesak Meraudje, dibunuh tanpa sebab oleh anggota TNI AD, Kompi Markas Korem 172/PWY, yang mengalami gangguan jiwa.

Demikian pula, pendekatan keamanan dan penggunaan senjata dalam penanganan kericuhan di lokasi Portside, pelabuhan PT. Freeport, Timika, (Februari 2018), telah mengakibatkan seorang perempuan Suku Kamoro, Emalukata Emakeparo (55 thn), asal Pulau Karaka, meninggal terkena peluru nyasar aparat. Terdapat pula kasus penembakan terhadap warga Welem Mara (33 tahun) di depan Kantor Polsek Angkaisera, Serui, oleh anggota Polisi Brigadir Billu orgenes Ohee, diduga penyebabnya pelaku dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol.

Gubernur Papua, Lukas Enembe (September 2018), meminta “Jangan ada lagi orang asli Papua yang mati sia-sia oleh tangan-tangan aparat militer bertugas di Papua… Ko mau TNI kah, polisi kah, kalau bunuh orang Papua, saya lapor langsung PBB”, kata Lukas Enembe.

Pemerintah daerah dan pusat belum melakukan tindakan apapun atas kasus-kasus pembunuhan tersebut. Kini, situasi mencekam dan ancaman kematian warga terus terjadi di Nduga. Gabungan anggota TNI dan Polri melakukan ‘operasi militer’ di daerah Nduga, tujuannya untuk melakukan evakuasi dan mengejar anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang diduga melakukan penembakan pesawat, pembunuhan warga (Juni 2018) dan pekerja jalan PT. Istaka Karya (Desember 2018).

Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri, untuk melakukan penyelidikan Kasus Nduga. Dilapangan Nduga, operasi gabungan TNI/Polri yang berlangsung dalam suasana perayaan Natal berlangsung keras dan mengakibatkan ribuan warga daerah Nduga pergi keluar kampung dan mengungsi ke hutan. Diketahui ada empat warga meninggal (Desember 2018), yakni Mianus Lokbere dan Nison Umangge, ditemukan di Distrik Mbua, disekitar korban ditemukan granat tangan dan granat lontar buatan PT. Pindad, pabrik senjata buatan Indonesia. Tim Evakuasi Warga Sipil menemukan korban Kaluke Gwijangge, meninggal karena serangan jantung, dan Mentus Nimiangge di Distrik Mbulmu Yalma, terkena peluru dan tanpa pertolongan, lalu meninggal.

Dalam kasus Nduga, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua, meminta Presiden untuk menghentikan operasi militer dan mendukung upaya penegakan hukum secara adil, segera melindungi dan mencegah korban rakyat sipil.

Hingga kini, belum ada tanggapan pemerintah untuk menghentikan operasi militer di Nduga. Belum ada informasi dari penegak hukum dan pemerintah terkait tindakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang kejadian kasus-kasus pembunuhan dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Proses hukum, tindakan dan sangsi terhadap pelaku dari pihak keamanan tidak terdengar dan tidak dipublikasikan. Demikian pula, pemerintah belum memberikan pemulihan hak korban maupun keluarganya. Beberapa kasus diketahui, pemerintah hanya memberikan ‘uang duka’ kepada keluarga. Para pelaku hanya menerima mekanisme internal atau bebas.

Ancaman Kekerasan Sipil

Pembatasan, pelarangan, pembubaran dan penangkapan terhadap warga, mahasiswa dan aktivis organisasi masyarakat sipil untuk berkumpul dan berpendapat terjadi dalam beberapa peristiwa dengan latar belakang yang beragam, antara lain: aksi menuntut penyelesaian pelanggaran HAM, aksi pembelaan hak atas tanah dan hutan, aktivitas politik dan aksi menuntut kemerdekaan secara damai.

Kami merekam terdapat 15 kasus pelarangan, pembubaran dan penangkapan terhadap para aktivis terkait demonstrasi menyuarakan dan menuntut kemerdekaan atau referendum Papua, dalam berbagai momen, seperti aksi Deklarasi Kemerdekaan West Papua (April 2018), aksi peringatan PEPERA (Agustus 2018), aksi menuntut resolusi penentuan nasib sendiri (September 2018), hari ulang tahun KNPB (November 2018), aksi hari kemerdekaan Papua Barat 01 Desember dan aksi peringatan Trikora (Desember 2018).

Dalam aksi-aksi damai ini, gabungan aparat kepolisian dan TNI, melakukan penangkap terhadap para aktifis peserta demonstrasi, aparat juga mengurung dan menahan warga tidak keluar dari tempat berkumpul. Terhitung aktivis dan warga yang ditangkap dalam kasus ini sebanyak 1.192 orang dan terjadi di beberapa daerah, seperti Jayapura, Merauke, Timika, Teluk Bintuni, Fakfak, Serui, Asmar dan Waropen, serta kota besar di luar Papua, Surabaya, Jakarta, Kupang, Ambon dan Maluku Utara. Dalam kasus penangkapan aktivis di Ternate, Maluku Utara (Desember 2018), pihak anggota TNI Kodim 1501 melakukan aksi kekerasan, pemukulan, menelanjangi dan menggundul rambut para aktivis secara paksa.

Kasus pelarangan, pembubaran dan kekerasan terhadap pelaku aksi protes lainnya, yakni kasus kekerasan pemukulan oleh anggota Brimob terhadap satu orang warga yang protes terhadap perampasan lahan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kebar, Kabupaten Tambrauw (Agustus 2018); penangkapan 14 aktivis yang melakukan aksi damai di Jayapura (September 2018) menuntut Freeport ditutup dan tolak militerisme; petugas Polisi Merauke menangkap Agus Mahuze (November 2018) yang membawa poster kampanye lingkungan hidup saat iring-iringan Presiden Jokowi di Merauke; petugas Polisi Raja Ampat membuka secara paksa ‘palang adat’ yang dipasang di Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat (Nopember 2018); aparat Polisi Jayapura melakukan pembubaran ‘Aksi Kamisan’ untuk memperingati dan menuntut penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua (Desember 2018).

Aksi-aksi damai aktivis Papua di luar pulau Papua diperhadapkan dengan tindakan penyerangan dan kekerasan terhadap para demonstran yang melibatkan organisasi masyarakat sipil di daerah setempat, seperti keterlibatan aktifis Pemuda Pancasila yang menyerang peserta aksi di Surabaya (Agustus 2018), aktifits FPI, PP dan ormas lain di Makassar (November 2018), gabungan Ormas bela NKRI, seperti FKPPI, PP, Persaudaraan Setia Hati Teratai, yang menyerang peserta aksi di Surabaya, Malang dan Bali (Desember 2018).

Penyerangan dan kekerasan sipil untuk menghentikan dan melarang aksi-aksi tersebut dilakukan secara terencana, bahkan jauh sebelum adanya aksi sudah tersebar berita bernada ancaman kekerasan dari organisasi sipil dengan berbagai dalil seperti melanggar undang-undang dan NKRI harga mati. Kejadian ini diketahui dan berlangsung didepan mata aparatus negara, tetapi hanya didiamkan dan cenderung mendukung aksi kekerasan kelompok vigilante tersebut. Disini negara gagal melindungi hak-hak warga dari ancaman dan tindakan kekerasan, disisi lainnya negara secara sengaja membutuhkan aktor-aktor non negara, kekerasan sipil, yang mendukungnya. Kehidupan demokrasi dan suara kritis terancam ulah main hakim sendiri.

Bernard/Ank, Feb 2018