SOS Papua Mendesak Presiden Mewujudkan Pengadilan HAM Wasior Berdarah

0
2182

Delapan belas tahun lalu (Juni 2011), situasi daerah Wasior (kini menjadi Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat) sangat mencekam. Gabungan aparat Polda Papua dan TNI Kodam Trikora melakukan “Operasi Tuntas Maleo” untuk mengejar pelaku yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan yang menewaskan anggota Brimob dan karyawan yang bertugas dilokasi perusahaan.

Operasi berlangsung secara brutal dan terjadi penyerbuan hingga ke kampung dipedalaman, terjadi kekerasan dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan “Wasior Berdarah”. KPP HAM Komnas HAM menyimpulkan bahwa perstiwa Wasior telah terjadi pembunuhan 4 (empat) orang, korban penyiksaan 39 orang, korban pemerkosaan satu orang dan penghilangan paksa 5 orang. Seluruh rangkaian perbuatan tersebut, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengadilan HAM.

Solidaritas Organisasi Masyarakat Sipil (SOS) untuk Tanah Papua dalam siaran pers (13 Juni 2019), menuliskan “Peristiwa pelanggaran HAM Wasior Berdarah sudah delapan belas tahun, namun negara belum mampu memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak atas keadilan kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah 2001”.

Lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi warga, kenyataannya tidak memiliki komitmen menindaklanjuti, menegakkan hukum dan keadilan bagi korban. Jaksa Agung menolak dan mengembalikan berkas perkara Pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah kepada Komnas HAM RI (2018).

“Fakta pengembalian bekas perkara pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah  dari Jaksa Agung RI kepada Komnas HAM RI merupakan “atraksi politik” yang sedang diragakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi yang sama-sama tidak memiliki kewenangan penuh untuk memerangi penjahat HAM di Indonesia”, jelas Edo Gobay, koordinator SOS untuk Tanah Papua.

Presiden Republik Indonesia (yang telah berganti empat kali), Kejaksaan Agung RI dan Komnas HAM RI, tidak mampu mewujudkan perintah UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengadilan HAM dan keadilan yang dinantikan korban dan keluarganya tidak kunjung terwujud.

SOS untuk Tanah Papua dalam Siaran Pers meminta Presiden RI segera mendorong penyidikan dan penuntutan proses  pengadilan HAM kasus Wasior Berdarah 2001 sebagai wujud implementasi Pasal 28D ayat (1), UUD 1945. SOS untuk Tanah Papua juga mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menaikkan status menjadi penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah 2001 dengan segera bentuk Tim Penyidikan dan Penuntut Pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah 2001.

“Kami minta anggota DPR Propinsi Papua dan Papua Barat serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Propinsi Papua dan Papua Barat mengunakan hak inisiatif untuk mendesak Presiden RI, Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung RI untuk mendorong Penyidikan dan Penuntutan dalam Pengadilan HAM atas Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah 2001”, ungkap Edo Gobay.

Selengkapnya Siaran Pers SOS Tanah Papua baca disini:Siaran Pers SOS – 18 Tahun Korban Pelanggaran HAM Wasior Berdarah Menanti Keadilan

Ank, Juni 2019