Izin Usaha Perkebunan PT. MMP Tidak Berlaku Lagi

0
404

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation (MMP) belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat (izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong, Lodewiek Kalami, SH, MSi, saat bertemu dengan perwakilan masyarakat adat Klasou, Ikatan Keluarga Besar Pemuda, pelajar Mahasiswa Klaben dan Yayasan Pusaka, di Sorong, Senin, 15/7/2019).

Lodewiek Kalami juga menyampaikan, “Jadi untuk perusahaan (PT. MMP) pada saat izin dikeluarkan dalam tiga tahun belum ada aktifitas, maka izin usaha perkebunan dengan sendirinya tidak berlaku lagi”.

Tanah adat Kalaben milik semua Suku Moi karena tanah tersebut merupakan tanah bersejarah, tempat pendidikan adat Suku Moi dan mempunyai nilai adat. Lodewiek Kalami mengatakan tempat ini harus dijaga dan akan didorong jadi pusat pendidikan adat. “Peraturan Daerah Sorong Nomor 10 Tahun 2017 sudah amanatkan dalam klausul Pasal 21 tentang Pendidikan Tradisional Orang Moi, yang dapat melindungi tempat tersebut”, jelas Lodewiek Kalami.

Masyarakat adat Moi di Klasou sudah melakukan protes penolakan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. MMP sejak tahun 2012 hingga saat ini. Masyarakat meminta agar izin perusahaan dicabut dan Bupati Sorong segera mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah tersebut.

“Kami sudah melakukan pemalangan dan pemotongan bambu tui, ben masan, sebagai tanda adat bahwa sikap masyarakat sudah bulat, mengikat, tidak ada nilai tawar lagi dari siapapun untuk masuk ke daerah kami”, jelas Yusuf Malak, tokoh masyarakat dari Kampung Siwis, Distrik Klasou.

Alasan masyarakat menolak perusahaan sawit PT. MMP, selain alasan kehilangan sejarah dan kebudayaan Suku Moi, kawasan hutan tersebut merupakan tempat mencari makan. “Apabila ada perusahaan kelapa sawit masuk maka maka akan merubah budaya tradisi yang ada, mengancam hutan kami jadi gundul, kayu kami hilang, tempat mencari makan sudah tidak ada, maka kami menolak dan tidak mengijinkan untuk masuk”, kata Sem Vani Ulimpa, aktifis pemuda Kalaben.

Penerbitan izin perusahaan PT. MMP juga melanggar prosedur dan ketentuan, seperti izin diterbitkan tanpa persetujuan masyarakat; tidak ada partisipasi masyarakat; izin grup perusahaan melebihi batas maksimum penguasaan lahan; kajian dalam dokumen AMDAL yang tidak berkwalitas. Misalnya disebutkan adanya hewan monyet dan tringgiling didaerah proyek, padahal hewan dimaksud tidak pernah ada. Meskipun sudah seringkali masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil menyuarakan protes dan menuntut pencabutan izin, namun pemerintah daerah dan nasional belum secara resmi mencabut izin perusahaan PT. MMP.

Perwakilan masyarakat adat Klasou dan pemuda Klaben juga melakukan aksi menuntut pencabutan izin PT. MMP dengan bertemu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sorong, dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sorong (Selasa, 16/7/2019).

Willem Sawaki, pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa PT. MMP saat ini belum ada kegiatan dengan alasan penolakan masyarakat. “Izinnya memang masih ada namun status kegiatan sudah tidak beroperasi karena tidak ada kegiatan sosialsasi di masyarakat”, jelas Willem Sawaki.

Kepala BPN Kabupaten Sorong, Mulyanto, mengkonfirmasi bahwa perusahaan PT. MMP belum memiliki sertifikat HGU (Hak Guna Usaha).

Ank, Jul 2019