RUU Pertanahan Jauh dari Keadilan Agraria dan Keadilan Ekologis

0
209

Panja Pertanahan Komisi II DPR RI tidak terbuka dan minim partisipasi public dalam perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Konferensi Pers menyikapi RUU Pertanahan di Jakarta (14 Juli 2019).

“Kami menyayangkan Panja Pertanahan Komisi II DPR RI,tidak terbuka dan tidak melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan pakar dalam proses perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan”,ungkap Dewi Kartika, anggota koalisi dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria.

Koalisi meminta kepada Panja Pertanahan, Komisi II, termasuk fraksi-fraksi, partai politik dan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan dan pastikan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak yang berkompeten dan kredible, dalam pembahasan RUU Pertanahan di masa depan.

“Kami memandang RUU Pertanahan yang ada saat ini belum lah layak untuk disahkan oleh DPR RI, karena melanggar prinsip dasar dan spirit UUPA 1960, maupun Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan PSDA. RUU Pertanahan semakin jauh dari keadilan agraria dan keadilan ekologis bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak”, Tegas Dewi Kartika.

Hasil kajian Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menunjukkan bahwa RUU Pertanahan belum menjamin sepenuhnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin di pedesaan, serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya.

RUU Pertanahan belum secara jelas dan konsisten merumuskan reforma agrarian untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah serta sumber-sumber agraria lain yang timpang menjadi berkeadilan dan mensejahterakan rakyat.

RUU pertanahan ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Ini tercermin kuat, melalui Hak Pengelolaan instansi pemerintah dan rencana Bank Tanah.

Ada puluhan ribu desa, kampung, pertanian dan kebun rakyat masih belum dikeluarkan dari konsesi-konsesi perusahaan. RUU Pertanahan tidak disusun untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan. Pembentukan Pengadilan Pertanahan untuk sengketa pertanahan bukanlan jawabannya.

Dalam Siaran Pers Koalisi, disampaikan pula bahwa RUU Pertanahan tidak memiliki sensitifitas terhadap penyelesaian masalah agraria bagi masyarakat adat. RUU Pertanahan mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai dari usulan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Skema seperti ini sama sekali tidak menjawab persoalan yang ada selama ini. Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah sulit dilakukan karena sangat politis melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintah bukan berdasarkan usulan masyarakat adat sendiri.

“RUU Pertanahan tidak akan menjawab masalah ketimpangan, konflik agrarian, perampasan tanah dan kerusakan ekologis. RUU ini berpotensi menambah daftar panjang regulasi yang kontradiktif”, ungkap Dewi Kartika.

Ank, Jul 2019