Bebaskan Peladang Masyarakat Adat

0
334

AMAN Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Siaran Pers (25 Nopember 2019) meminta agar peladang masyarakat adat dibebaskan dari hukuman sebagai penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla).

“Mereka bukan penjahat, tetapi diperlakukan seperti penjahat lingkungan. Harusnya mereka dilindungi karena itu pun menjadi perintah UU, bukan sebaliknya dikriminalisasi. Sementara instruksi buka lahan tanpa bakar tidak pernah memberikan solusi konkret bagi peladang di lapangan”, tegas Mardani, Ketua AMAN Kotawaringin Barat.

Pusaka mendokumentasikan ada tujuh warga dari beberapa tempat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikriminalisasi karena kasus kebakaran hutan dan lahan saat sedang melakukan pembuatan dan pembersihan ladang untuk tanaman padi dan tanaman lainnya. Dua diantaranya, Gusti Maulidin (63) dan Sarwani (50), warga Desa Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, sedang mengalami persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Gusti Maulidin adalah masyarakat adat, yang secara turun-temurun mewarisi budaya membuka lahan untuk berladang dengan cara membakar. Bagi mereka, membakar tidak bertujuan untuk merusak lingkungan hidup. Dalam kasus ini, Gusti Maulidin bukan membakar hutan alam baru, melainkan daerah berhutan yang sebelumnya sudah berulang kali dijadikan tempat berladang. Lahan tersebut juga pernah ditanami karet (para), kopi, dan rotan.

Jaksa penuntut menjerat dengan pasal berlapis kepada Gusti Maulidin dan Sarwani, yakni Pasal 108 Jo 69 Ayat 1 Huruf H UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf D, UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 187 ke-1 KUH Pidana. Keempat, Pasal 188 KUH Pidana.

Dakwaan terhadap peladang masyarakat adat yang dianggap melanggar hukum ini tidak tepat. Peladang masyarakat adat bukanlah penyebab bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama ini. Mereka membakar lahan fungsinya untuk menyuburkan tanah ladang. Mereka bukan anti terhadap cara lain dalam membuka lahan, selama mereka bisa melakukannya. Tapi, mereka belum mendapatkan solusi hingga saat ini. Dari ladang tersebut mereka menghasilkan beras organik, tanaman sayuran dan sumber pangan lainnya.

Mardani mempertanyakan “Mengapa penegakan hukum kahutla lebih gencar pada peladang kecil, dibanding korporasi, yang beberapa di antaranya diketahui menjadi biang karhutla”.

Penguasa seharusnya lebih bijak dalam hukum.

Ank, Nop 2019

Dokumentasi Kriminalisasi Peladang di Kalimantan Tengah

No. Nama Terdakwa Alamat dan Tempat Kejadian Kejadian Ancaman Pasal
1. Arliah Binti Durasid Desa Teluk Pulai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat; September 2019; membersihkan lahan; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 188 KUHP;
2. Bambang Iriwanto Bin Nasrudin Jalan Tjilik Riwut Km. 12, No. 125, Desa Pudu, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara; Agustus 2019; pembersihan lahan; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Pasal 187 ke -1 KUHP;
3. Hadri Bin Usman Jalan Pasar Putih Gg. Keluarga RT. 12, Desa Sungai Kapitan, Kec. Dumai, Kab. Kotawaringin Barat; September 2019; membersihkan lahan; Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jo UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 187 ke -1 KUHP;
4. Sandi Dari Jalan Patih Singatata, Desa Sukaraja, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara; September 2019; membersihkan lahan untuk padi lading; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 187 ke -1 KUHP;
5. M. Asngadi Bin Rifai Jalan Sudirman RT 01/RW01, Kelurahan Kumpai Batu Bawah, Kecamtan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat; September 2019; membersihkan lahan untuk tanaman sayuran; Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jo UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 187 ke -1 KUHP; Pasal 188 KUHP;
6. Salamin bin Mawe Karang Anyar, Kelurahan, Mendawai, Kecamatan Arsel, kabu. Kotawaringin Barat; Agustus 2019; pembersihan lahan untuk tanaman kebun kelapa sawit; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 187 ke -1 KUHP dan Pasal 188 KUH Pidana;
7. Jamli alias Ijam bin Kuri (alm) Jalan Trans Kolam Pangkalan Bun, Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat; September 2019; membersihkan ladang nanas; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 78 ayat 3 jo Pasal 50 ayat (3) huruf D, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jo UUNo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 187 ayat ke -1 KUHP dan Pasal 188 KUH Pidana;
8. Sarwani alias bin Astar. Sungai Lamandau, Desa Rungun, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat; September 2019; membersihkan lahan ladang padi; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 78 ayat 3 jo Pasal 50 ayat (3) huruf D, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jo UUNo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 187 ayat ke -1 KUHP dan Pasal 188 KUH Pidana;
9. Gusti Maulidin alias Lidin bin Gusti Khormansyah (alm) Sungai Lamandau, Desa Rungun, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat; September 2019; membersihkan lahan untuk ladang padi; Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 78 ayat 3 jo Pasal 50 ayat (3) huruf D, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jo UUNo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pasal 187 ayat ke -1 KUHP dan Pasal 188 KUH Pidana;