Operasi Perusahaan PT. Tulen Jayamas Timber Industries Dihentikan

0
605

Siaran Pers (20 Nop 2019), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Apresiasi Langkah Hukum Menghentikan Operasi Perusahaan PT. Tulen Jayamas Timber Industries.

Pada Tanggal 05 Nopember 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Boven Digoel, Djukmarian S.STP, mengeluarkan surat Nomor: 570/146/DPMPTSP/XI/2019, perihal Penghentian Operasi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tulen Jayamas Timber Industries.

Isi surat secara ringkas menyampaikan bahwa “Sehubungan dengan Izin Lingkungan Nomor 660/12/BAPPEDA/IX/2014, tanggal 18 September 2014, yang dimiliki oleh PT. Tulen Jayamas Timber Industries dinyatakan “palsu’ sesuai dengan Surat Pernyataan WT (08 Maret 2019), maka dari itu disampaikan kepada PT. Tulen Jayamas Timber Industries untuk menghentikan segala kegiatan yang ada di lapangan.

Diketahui PT. Tulen Jayamas Timber Industries adalah Perusahaan Modal Asing, yang sebagian besar sahamnya dimiliki perusahaan Tulen Jayamas Sdn Bhd, asal Malaysia, dan pengusaha Salah Ahmed Hayel Saeed. Tahun 2015, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan keputusan Nomor 1/1/IUIPHHK/PMA/2015, tanggal 08 April 2015, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Tulen Jayamas Timber Industries di Kabupaten Boven Digoel, persisnya di wilayah administrasi pemerintahan Distrik Jair, untuk jenis industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi 10.000 m3 per tahun dan kayu lapis dengan kapasitas produksi 80.000 m3 per tahun.

Berdasarkan informasi awal dari dokumen hukum tersebut, kami menduga telah terjadi tindak  pidana umum yang diatur pasal 263 dan pasal 264 ayat 1 KUHP, yang dilakukan pihak tertentu untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat, tindakan ini dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Bahwa dengan adanya pemalsuan terhadap izin lingkungan maka dapat dikatakan PT Tulen Jayamas Timber Industries tidak memiliki izin lingkungan dan izin usaha atau izin-izin lain terkait usaha menjadi tidak sah sebab terjadi cacat prosuder dalam proses penerbitannya. Kami berpendapat PT Tulen Jayamas Timber Industries berpotensi melakukan pidana lingkungan yang diatur UU No 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,pasal 109 yang mengatur tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan, yang dapat diancam pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.

Kami mengapresiasi atas langkah hukum Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Boven Digoel tersebut, namun diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan PT. Tulen Jayamas Timber Industries patuh pada keputusan tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian bagi negara, masyarakat dan lingkungan hidup. Keputusan ini sudah sesuai dengan peran pemerintah untuk mengawasi terhadap ketaatan penanggung jawab usaha yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, pasal 72 – 75.

Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar pro aktif mengusut hingga tuntas dugaan kejahatan lingkungan dan keterlibatan pihak yang dicurigai, termasuk penyusun amdal, komisi amdal dan pihak yang terkait dengan pemalsuan izin lingkungan, serta peran PT. Tulen Jayamas Timber Industries baik dalam menggunakan atau mengetahui adanya dokumen palsu tersebut. Jika PT. Tulen Jayamas Timber Industries terbukti terlibat dalam pemalsuan dan tindak pidana lingkungan, maka pemerintah dan aparat hukum harus melanjutkan dengan pemberian sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 – 83, UU Nomor 32 Tahun 2009.

Jakarta, 20 Nopember 2019

Kontak Person:

  1. Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat: +62 813 1728 6019
  2. Tigor Hutapea, Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat: +62 812 8729 6684