Perusahaan PT. MRJ Milik Marimutu Sinivasan Ditolak Masyarakat Adat Wambon Tekamerop di Boven Digoel

0
540

Jumat (08 Nopember 2019), Martin Hutabarat, Direktur Utama PT. Merauke Rayon Jaya (MRJ), bertemu dengan pengurus pemerintah kampung  dan beberapa warga di Kampung Subur untuk membicarakan rencana perusahaan PT. MRJ, terkait investasi usaha hutan tanaman industri di wilayah tersebut. Hadir juga Kepala Distrik Subur, Kapolsek Subur dan Kapolsek Asiki.

Tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin baru atau memperpanjang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman industri (IUPHHK – HTI) kepada PT. Merauke Rayon Jaya, berdasarkan SK.238/MENLHK/SETJEN/KUM.1/52018, seluas 206.800 hektar, yang berlokasi di daerah Distrik Subur,Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Perusahaan PT. MRJ milik pengusaha kaya, Marimutu Sinivasan. Izin usaha hutan tanaman industri PT. MRJ pernah dicabut oleh Bupati Merauke pada tahun 2007, dikarenakan tidak ada aktifitas sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemberian izin baru ini juga kontroversial bertentangan dengan Inpres Moratorium Izin Baru Tahun 2017 dan telah diperpanjang pada 2019. Berdasarkan peta kawasan hutan diketahui pada areal izin tersebut lahan gambut seluas 2.020 hektar dan hutan alam primer seluas 131.314 hektar.

Pada Oktober 2019, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan SKP Keuskupan Agung Merauke mengirimkan Surat Protes kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pemberian izin tersebut. Namun belum ada tanggapan hingga saat ini.

Tokoh masyarakat adat Wambon Tekamerop asal Kampung Aiwat, Distrik Subur, Amandus Goam, menanggapi rencana investasi PT. MRJ di wilayah adat mereka, “Kami masyarakat hukum adat Wambon Tekamerop menolak secara tegas PT. Merauke Rayon Jaya, tidak boleh investasi di atas tanah adat kami”, tegas Amandus Goam. Sikap ini disampaikan dalam pertemuan dengan perusahaan.

Masyarakat adat setempat ingin menjaga dan mengelola sendiri tanah dan hutan adat mereka. Larangan terhadap izin baru maupun pembatasan perluasan usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini ditunjukkan lewat pemancangan tiang salib dan papan peringatan.

Agus Tomba, warga Kampung Subur, mengatakan “Pemerintah dan perusahaan harus tahu dan melihat peringatan larangan membuka hutan yang sudah kami sampaikan disepanjang pinggiran hutan dan kali. Jadi jangan paksa kami lagi”, kata Agus.

Pertemuan dengan perusahaan PT. MRJ di Kampung Subur berlangsung singkat dan berakhir tanpa kesepakatan. Warga melaporkan bahwa ada upaya perusahaan bernegosiasi dengan menawarkan pembangunan fasilitas dan sejumlah uang kepada masyarakat, tetapi ditolak.

Sebanyak 13 tokoh masyarakat adat setempat asal Kampung Aiwat, Subur, dan Selil, membuat Surat Pernyataan Penolakan terhadap perusahaan PT. MRJ dan tidak boleh berinvestasi di Tanah Adat Wambon Tekamerop (10 Nop 2019). Mereka juga menolak bentuk mediasi yang dilakukan Kepala Kampung, Kepala Distrik dan pejabat dari kabupaten.

Salah satu pernyataan dalam surat bahwa “Kami masyarakat hukum adat Wambon Tekamerop tidak menjual belikan (tanah), memberikan sewa atau kontrak kepada PT. MRJ”.

Ank, Nop 2019