HGU dan Recognitie Versus Hak Ulayat

0
851

Tanah-tanah kepunyaan masyarakat-hukum adat yang ada hak ulayat di atasnya bisa dibebani HGU (hak guna usaha). Jika pemerintah bermaksud membebaninya dengan HGU maka para pemegang hak ulayat tersebut akan diberi “recognitie” (see: pnjls umum btr II UUPA 1960/5).

Mengherankan bahwa HGU (berumur 30-90 thn) itu boleh dibebankan pada tanah-tanah hak ulayat, mengingat bahwa per definisi (lihat: psl 28-35 UUPA 1960/5) HGU hanya bisa diletakkan di atas “tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh Negara” (lazim disebut “tanah Negara”). Kalaupun hal itu benar bisa terjadi, maka logikanya perlu dilakukan tindakan pengubahan status dari tanah hak ulayat menjadi “tanah Negara” terlebih dahulu sebelum pemerintah (cq BPN) menerbitkan sertifikat HGU atas  nama perusahaan pemohon.

Praktiknya, sejak tahun 1960 memang semakin sering terdengar peristiwa-peristiwa hukum yang lazim dinamai “Pelepasan Hak Ulayat” di pulau-pulau luar Jawa.

Recognitie Adat

Kata “recognitie” (recognize: mengakui) sendiri sebenarnya bukan hal baru dalam praktik peminjaman tanah-tanah luas semasa Hindia Belanda dahulu. Setidak-tidaknya di New Guinea praktik penyerahan recognitie adat sudah dilakukan oleh pemerintah jajahan dengan tujuan mendapatkan penguasaan atas tanah-tanah kepunyaan penduduk pribumi setempat guna penyelenggaraan pemerintahan di tempat itu. Penduduk setempat bahkan sangat fasih menyebut istilah “adat recognitie”, yaitu sejenis imbalan yang diserahkan kepada pemegang beschikkingsrecht(lihat: pnjls psl 3 UUPA 1960/5) manakala pemerintah setempat bermaksud mengambilalih hak mereka guna membangun fasilitas umum semisal rumah sakit, pelabuhan, gedung-gedung pemerintah dan sebagainya.

Petrus Hammadi misalnya, yang pada masa itu adalah kepala klan Hammadi di teluk Engros dekat Jayapura, telah menerima “adat recognitie” senilai 100 gulden pada tahun 1933 sebagai imbalan atas keterpisahan klan mereka dari sebagian tanah beschikkingsrechtyang diminta (baca: dipinjam) oleh pemerintah New Hollandia guna membangun pelabuhan kapal laut. Kemudian hari tempat ini dikenal sebagai pelabuhan Hammadi. Sejumlah  uang tersebut disimpan di Bank Indonesia Jayapura sekarang atas nama Petrus Hammadi mewakili seluruh klan Hammadi, dan bunganya tiap-tiap tahun boleh diambil guna menopang kesejahteraan seluruh anggota klan itu (sumber: Biro Hukum Kantor Gubernur Irian Jaya, 1988).

Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat

Bagaimanapun, proses pelepasan suatu hak ulayat harus didahului dengan perjanjian yang terang, adil dan tertulis; bahkan meskipun para pemilik hak ulayat  tersebut tidak berbudaya baca tulis. Kalaupun klan pemilik hak ulayat setempat sepakat menerima recognitie adat sebagai imbalan atas keterpisahan seluruh klan itu dari sebagian tanah mereka, kepada siapakah hak ulayat itu akan diserahkan? Siapakah secara hukum berkewajiban menyediakan recognitie adat dan menyiapkan perjanjiannya? Berapa lama hak ulayat itu akan dipisahkan dari para pemiliknya: untuk sementara waktukah atau untuk seterusnya?

Pada awalnya gagasan menyediakan recognitie adat itu berasal dari nasihat para ahli anthropologi bangsa Belanda yang telah mempelajari bahwa bagi penduduk pribumi New Guinea adalah mustahil menjual (melepas untuk seterusnya) tanah mereka. Pada umumnya di seluruh New Guinea tanah-tanah adalah kepunyaan klan (beschikkingsrecht) dan bersifat tak terasingkan.  Walaupun demikian mereka dengan senang hati akan meminjamkan sebagian kecil dari tanahnya jika si pemohon benar sangat membutuhkan dan bersedia mengakui beschikkingsrecht mereka; pengakuan mana umumnya disertai hadiah-hadiah berharga yang diinginkan oleh para tuan tanah tersebut.

Bagaimana praktiknya masa kini?

Praktiknya di lapangan sesudah tahun 1960, tugas pengadaan sekaligus penyerahan “recognitie” dibebankan pada perusahaan pemohon HGU ; dengan risiko masyarakat-hukum adat  penerima “recognitie” tersebut serta merta akan mengira bahwa hubungan hukum yang terjadi dengan perusahaan pemohon HGU adalah suatu hubungan keperdataan biasa, semacam “hubungan sewa-menyewa perdata”.

Padahal, tanpa sepengetahuan para pemegang hak ulayat tersebut sebenarnya ada pihak lain (yakni BPN)  yang memegang suatu kewenangan publik untuk mengubah status tanah hak ulayat ìtu menjadi “tanah Negara” dan atas dasar ini menerbitkan sertifikat HGU atas nama perusahaan pemohon. Kelak, jika terjadi konflik, bekas pemegang hak ulayat yang bersangkutan hanya mengenal perusahaan pemegang HGU tersebut sebagai lawan tunggalnya. Sementara itu secara hukum konflik yang terjadi diantara mereka sesungguhnya bukanlah konflik perdata biasa (orang versus orang) melainkan masuk kategori “konflik struktural” (dimana kekuasaan Negara terlibat) yang tidak mungkin diselesaikan melalui peradilan perdata.

Maria R Ruwiastuti Suryaalam