LSM Korea dan Indonesia Mengadukan Perusahaan POSCO International

0
1800

Pada pertengahan Desember lalu (12/12/2019) LSM Korean Transnational Corporations Watch(KTNC Watch), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Indonesia), WALHI Papua (Indonesia), and SKP KAMe (Indonesia), menyampaikan pengaduan kepada National Contact Point atau Poin Kontak Nasional (NCP) untuk OECD (Organization for Economic Cooperation & Developmentatau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) terhadap POSCO International dan dua lembaga jasa keuangan publik Korea, Korean National Pension Service atau Kantor Urusan Pensiun Nasional (NPS) dan Export-Import Bank of Korea atau Bank Ekspor-Impor Korea (KEXIM).

Pengaduan ini menyangkut POSCO International, sebagai controlling owner (pemilik yang mengendalikan usaha), dan NPS, KEXIM, selaku para pemilik modal di POSCO International. Pengaduan ini berkaitan dengan dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT. Bio Inti Agrindo (PT. BIA), sebuah anak perusahaan dari POSCO International, yang beroperasi di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia.

Aktifitas perusahaan tersebut menimbulkan dampak yaitu deforestasi skala besar atas hutan hujan tropis dan hilangnya keanekaragaman hayati; kegagalan untuk menerapkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dengan pemilik adat dari lahan selama proses pembangunan perkebunan; dan pelanggaran terhadap hak atas air penduduk setempat dengan menurunnya kualitas air Sungai Bian.

Pengaduan ini didukung dengan bukti sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BIA yang merupakan milik POSCO International. POSCO International belum menanggapi terkait isu deforestasi yang dilakukan oleh PT. BIA, atau menerapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya deforestasi lebih lanjut. Sejumlah dugaan berulang kali dibuat terkait dengan pelanggaran terhadap hak atas Padiatapa, namun POSCO International telah gagal untuk menyediakan sebuah pemulihan yang tepat kepada para stakeholder (pemangku kepentingan). Karena penurunan kualitas air Sungai Bian, penduduk setempat tidak dapat lagi menggunakan air dari sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari atau untuk air minum. Namun, tidak ada langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hak atas air bagi warga setempat terlindungi.

Di bawah Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (Pedoman selanjutnya), perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan mengatasi dampak buruk ketika terjadi. Perusahaan harus menghindari dampak yang merugikan dan harus memberikan pemulihan ketika dampak negatif terjadi. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh POSCO International tidak berfungsi sebagai solusi untuk kerugian yang disebabkan oleh kebijakan uji tuntas untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk selanjutnya.

Sementara itu, Pedoman ini mewajibkan perusahaan untuk berusaha mencegah atau mengurangi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait langsung dengan layanan keuangan oleh hubungan bisnis. NPS, sebagai pemegang saham institusional POSCO International, harus terlibat dengan perusahaan investee yang merusak nilai pemegang saham, tetapi NPS telah gagal untuk terlibat secara mendalam dengan POSCO International meskipun memiliki kesadaran akan dampak negatifnya. KEXIM juga gagal untuk meninjau risiko yang dapat diperkirakan dalam industri minyak sawit ketika memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan POSCO International di Papua.

Norwegian Government Pension Fund (Lembaga Keuangan Dana Pensiun Pemerintah Norwegia)dan Dutch Pension Fund (Lembaga Keuangan Dana Pensiun Belanda), ABP, telah menarik investasi dari POSCOInternationaldikarenakan isu deforestasi ini, dan media Korea juga telah meliput isu-isu terkait yang berhubungan dengan kegiatan operasional PT. BIA. Meskipun demikian, NPS masih terus mempertahankan lebih dari lima persen saham mereka di POSCO International, dan KEXIM, KRC serta KOFPI tetap menyediakan pinjaman untuk mendukung kegiatan operasional PT. BIA.

Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka mengatakan, “Industri minyak kelapa sawit menciptakan banyak kesulitan bagi masyarakat adat di Papua. Hutan dimana mereka bergantung selama ini mulai hilang dan konflik sosial akibat sengketa lahan juga meningkat.” Pastor Anselmus Amo, Direktur SKP KAMe menegaskan bahwa sejak PT. BIA mulai menjalankan perkebunannya, penduduk setempat justru menderita, ia lebih jauh menjelaskan, “Kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit bagi penduduk setempat karena air sungai menjadi tercemar. Setiap kali penduduk setempat mengemukakan persoalan yang mereka hadapi, pihak perusahaan tidak dapat memberikan tanggapan yang memadai. Namun, warga setempat tidak tahu harus kemana untuk mengadukan masalah ini.” Shin Young Chung, aktivis KTNC Watch menyatakan, “Lembaga-lembaga keuangan dana pensiunan yang ternama telah menarik investasi mereka, dan kami terus melanjutkan untuk mengangkat persoalan ini, dan lembaga keuangan publik di Korea juga harus mengadopsi kebijakan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis.” Ia berharap NCP akan membuat sebuah keputusan yang akan membawa perubahan nyata terhadap sikap POSCO Internationaldan para pemilik modal.

Para penggugat meminta kepada NCP Korea untuk bersedia terlibat dengan POSCO Internationaldan memfasilitasi dialog untuk meyakinkan POSCO Internationaluntuk mengakui deforestasi yang mereka sebabkan dan menyediakan restorasi. Mereka juga menyerukan POSCO International untuk mengadopsi dan mempublikasikan kebijakan lintas-komoditas No Deforestasi, No Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang komprehensif untuk seluruh kelompok untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Juga diminta agar POSCO International menerapkan PADIATAPA dalam operasi mereka dan memastikan hak atas air masyarakat setempat yang bergantung pada Sungai Bian.

Para penggugat juga meminta kepada NPS untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan deforestasi dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat di bisnis-bisnis yang berada di luar negeri dalam kebijakan mereka demi investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Para penggugat meminta KEXIM mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk melakukan peninjauan risiko-risiko lingkungan dan sosial dalam membangun sumber daya alam di luar negeri dan tidak menyediakan pinjaman lebih lanjut untuk mendukung kegiatan operasional PT. BIA yang telah mengakibatkan sejumlah dampak buruk.

Sejumlah LSM lainnya, seperti WALHI Kalimantan Tengah (Friends of the Earth Central Kalimantan, Indonesia), Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Friends of the Earth Melbourne, Friends of the Earth U.S., turut mendukung penyampaian pengaduan ini terhadap POSCO International, NPS dan KEXIM bersama KTNC Watch, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua and SKP KAMe.

Ank, Jan 2020