PT. BIA Tidak Menghormati Hak Masyarakat Adat

0
617

Pada akhir Desember 2019, Linus Omba, warga Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, menemukan hutan keramat Yawontop, tempat suci dan dilindungi suku-suku Malind dan Wambon Tekamerop, telah hilang dan rusak.

Terungkap operator perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bio Inti Agrindo (BIA) yang melakukan penggusuran hutan keramat Yawontop. Dalam manajemen kebun perusahaan, diketahui daerah tersebut merupakan kawasan HCV (High Conservation Value) yang seharusnya dilindungi.

Ditemukan dalam surat yang dibuat Saparudin Banjir, operator Excavator PT. BIA, bahwa operator mendapat perintah dari Mandor Divisi 2 (dua) untuk melaksanakan pembersihan di areal DAS dari Blok 2-19 sampai 2-25, tempat hutan keramat.

Peristiwa ini menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, antara lain hilangnya kesempatan dan terganggunya relasi masyarakat adat setempat untuk menjalankan ritual dan relasi spritual. Mereka khawatir kerusakan dan hilangnya tempat keramat akan mendatangkan musibah pada kehidupan manusia.

Menurut kebijakan dan ketentuan pemerintah, misalnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, kawasan strategis dari aspek sosial budaya dan lingkungan harus dilindungi dan dilestarikan.

Perusahaan PT. BIA memiliki tiga Kode Etik dalam pengelolaan perkebunan, yakni: 1. Perlindungan Lingkungan; 2. Perlindungan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); dan 3. Sosial Inklusi. Penghormatan HAM dari masyarakat adat yaitu mengikuti Prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), melindungi hak properti, air dan sanitasi dan budaya masyarakat adat. Namun dalam kasus penggusuran hutan keramat Yawontop, perusahaan melakukan penggusuran tanpa melalui konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat adat setempat. Dalam hal ini, PT. BIA tidak menghormati HAM dan tidak konsisten menjalankan komitmen perusahaan sendiri.

Hal ini terungkap dalam Laporan yang disusun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, SKP Keuskupan Agung Merauke dan WALHI Papua (baca laporan disini: pt-bia-menggusur-hutan-keramat-yawontop)

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, SKP Keuskupan Agung Merauke dan Walhi Papua, merekomendasikan kepada pihak pemerintah pusat dan daerah, serta pihak RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) untuk memeriksa izin perusahaan, kebijakan dan standar operasional prosedur PT. BIA, serta mengungkap kasus penggusuran hutan keramat Yawontop dan memberikan sangsi yang adil.

Ank, Feb 2020