Mengkritik Penguasa Negara Diancam Pasal Makar dan Pelanggaran HAM

Home/Berita, Kegiatan, Media Kampanye/Mengkritik Penguasa Negara Diancam Pasal Makar dan Pelanggaran HAM

(29 Mei 2020), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan #PapuaItuKita menggelar web seminar (Webinar) dengan tema “Mengkritik Penguasa Negara: Ancaman Pasal Makar dan Pelanggaran HAM”. Diskusi ini menghadirkan narasumber Surya Anta (eks Tapol), Ariana Elopere (eks Tapol), Tigor G. Hutapea (Pembela Hukum dari Pusaka), Yuli Yabansabra (Pembela Hukum dari Elsham Papua), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia), Sri Wiyanti Eddyono SH, LL.M (HR), PhD (Ahli Hukum Universitas Gajah Mada), serta penampilan budaya oleh Sem Awom (aktifis dan budayawan #PapuaItuKita),
Berikut catatan Webinar:

  • Pengakuan pengalaman eks Tapol, bahwa diduga aparat sudah merencanakan dan menargetkan untuk menangkap dan memenjarakan para aktifis. Pada saat ditahan ada tekanan untuk menjatuhkan moral/psikis para Tapol, misalnya penahanan di ruang isolasi. Ada tuduhan-tuduhan dengan ancaman penjara, tapi Tapol tidak takut masuk penjara. “Kami dituduh sebagai teroris, suara-suara keras papua yang menakutkan negara inilah yang membuat kami dibilang teroris”.
  • Dalam proses di pengadilan, sangkaan jaksa terkait aktifitas membawa dan mengibarkan bendera sebagai tindakan makar, yang mana pelanggaran atas pasal makar dengan ancaman hukuman penjara puluhan tahun. “Negara masih ketakutan dengan suara tuntutan referendum, teriakan dan simbol-simbol bintang kejora. Lebih 20 tahun reformasi masih takut dengan teriakan dan nyanyian kawan-kawan. Segitu mudahnya, negara memberikan tuduhan makar, ini pasal karet dan longgar dalam interpretasi, padahal aksi damai tanpa kekerasan pada 22 dan 28 diketahui oleh pihak kepolisian, ditawarkan makan dan minum”.
  • Tekanan dan bullying terhadap eks Tapol dan keluarga. Dalam tahanan, para Tapol berinteraksi dengan narapidana lainnya dan mereka respek terhadap aktifis. Tapol dan tahanan lainnya saling sharing dan memberikan penguatan. Di Rutan Pondok Bambu, petugas masih lambat menanggapi kebutuhan Tapol, misalnya permintaan obat.
  • Setelah, peristiwa rasisme di Surabaya, ada 62 kasus penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga dan aktifis di berbagai daerah di Papua, Jawa dan daerah lain, seperti di Maluku. Para aktifis dikenakan pasal-pasal makar, kriminalisasi dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, No. 19 Tahun 2016) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, termasuk kebijakan pembatasan akses internet di Papua. Dalam hal pasal makar, ini merupakan rekor kasus terbanyak pada era pemerintahan Presiden Jokowi, dibandingkan pejabat presiden sebelumnya.
  • Fakta persidangan pasal-pasal makar “serangan” terhadap kekuasaan yang disangkakan tidak terbukti, semua aksi-aksi yang dilakukan Tapol tidak menunjukkan adanya tindakan unsur makar dipenuhi. Faktanya bahwa Tapol melakukan aksi dan menyatakan pendapat secara damai.
  • Jaksa dan Majelis Hakim mempunyai interpretasi sendiri terhadap tindakan dalam pasal makar yang dikaitkan sebagai serangan terhadap penguasa negara. Interpretasi ini berbahaya karena dapat menjadi ‘pasal karet’, yang digunakan untuk membungkam dan memenjarakan aktifis dan warga yang dianggap mengancam penguasa negara dalam kebebasannya berekspresi menyampaikan pendapat. Di lain sisi,  majelis hakim dan jaksa belum menggunakan HAM sebagai dasar kebijakan dan pertimbangan dalam pengadilan.
  • Dalam kasus di Jayapura, 7 Tapol dipindahkan dari pengadilan di Papua ke Kalimantan Timur dengan alasan keamanan dalam persidangan, meskipun Pembela Hukum (PH) sudah mengatakan tidak ada masalah keamanan berdasarkan pengalaman sidang para Tapol lainnya. Prosedur pemindaan para Tapol dari Papua ke Kalimantan Timur bermasalah secara hukum dan mengabaikan HAM para Tapol. PH di Papua merasakan kerugian dan diskriminasi atas proses pengadilan, misalnya pemberian waktu untuk mengusahakan saksi kunci dan ahli, Tim PH yang dibatasi waktunya, dibandikan Jaksa. Proses peradilan menggunakan internet mempunyai masalah dan tekanan terhadap PH, termasuk gangguan koneksi dan penundaan persidangan. Buruknya proses pengadilan membuat Tapol Papua melakukan aksi protes mogok makan.
  • Pasal-pasal makar merupakan warisan kolonial yang masih digunakan secara efektif oleh pemerintah. Secara politik pasal makar mencerminkan tiga hal: lemahnya penegakan hukum; kuatnya kekakuan ideologi elit poltik; kuatnya oligarki ekonomi sehingga persoalan ekonomi dan sosial politik yang disampaikan rakyat papua tidak mendapatkan pemecahan; Penggunaan pasal dan tuduhan makar pada kawan-kawan eks Tapol sangat dipaksakan dan bertentangan dengan kemerdekaan menyatakan pendapat juga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, dalam kasus ini tidak tercermin dari ciri pokok Indonesia sebagai negara hukum.
  • Kita masih berhadapan dengan lembaga penegak hukum yang tak seimbang dengan kepentingan elit politik dan kepentingan masyarakat sipil yang menyampaikan pendapatnya lewat aksi damai yang sah. Pasal makar ini juga mencerminkan kekakuan elit politik dan juga “mencemari” pandangan hakim dalam mengambil putusan persidangan. Sistem penegakan hukum tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan di papua.
  • Buruknya Lapas/Penjara, jelas terpotret pada kasus khusus Surya dan kawan-kawan, menggambarkan betapa situasi penjara membutuhkan pembaharuan. Penahanan di Brimob tidak ideal, tidak menyehatkan seperti standar yang dianut UN (United Nation, PBB), jauhnya keluarga dan Penasehat Hukum untuk mengakses. Sedangkan kondisi Rutan yang buruk, mereka harus bergantian tidur dan menggunakan toilet dengan jumlah ratusan orang di penjara, itu sama sekali tidak manusiawi. arina yang harus tidur di karpet tipis dan sesak. belum lagi nasi yang kering dengan garam. Hal semacam ini mengakibatkan kawan-kawan mengalami gangguan kesehatan serta tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Permasalahan kondisi penjara yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan konvensi anti penyiksaan yang di ratifikasi pemerintah Indonesia. Mendesak perbaikan perlakukan pada orang-orang yang di penjara baik yang masih dalam persidangan maupun yang sudah putusan. sedangkan untuk tahanan perempuan, perlu melakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin, rekam jejak, jenis kasus, proses persidangannya, menurut Bangkok agreement. Mekanisme pelaporan kepada UN juga perlu perbaikan.
  • Soal makar terkait dengan beberapa aturan-aturan tentang kejahatan terhadap negara, atau kejahatan yang masuk dalam hukum pidana politik. Karakterisitik dari hukum pidana politik ini, masih dipertahankan tidak hanya di Indonesia, karena tujuan besarnya “negara dapat menjalankan kewenangannya” ini kerangka dalam arti sempit. Negara harus dilindungi untuk dapat menjalankan fungsinya, ada yang tidak disebutkan sebagai makar tapi pemberontakan.
  • Perlu perbaikan dalam mendefinisikan dan pengaturan tentang makar. Di Indonesia makar atau “aanslag” banyak artinya, ada yang mengartikan sebagai serangan. perdebatan ini mulai mengerucut dan tidak lagi dianggap sebagai serangan setelah putusan MK 7/2017, terkait JR pasal-pasal makar. Sebaiknya pasal makar dikerangka dalam konteks hukum pidana, penting dalam penegakan hukum HAM, dengan memperhatikan asas legalitas, yaitu hukum harus jelas dan terukur, kalau tidak memenuhi kejelasan maka bisa disalahgunakan menjadi kendaraan kepentingan kekuasaan. Agar delik makar tidak digunakan dengan mudah untuk kekuasaan maka harus dimasukkan dalam RKUHP tapi politik hukum kita masih dilematis karena di RKUHP saat ini pun juga masih sama saja. Yang dikhawatirkan negara-negara adalah pemberontakan menyebabkan pemisahaan. itulah mengapa kelihatannya pasal makar mudah digunakan.
  • John Dewey, seorang filsuf, mengatakan, “kalau ingin mengetahui konsepsi suatu negara, maka datanglah ke penjara dan lihatlah siapa yang ada disana”. Selama penjara di Indonesia,  masih ada orang-orang yang dibawa kesana hanya karena pandangan politiknya, maka tidak dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis. Pemenjaraan politik hanya terjadi di pemerintahan otoriter, di jaman orde baru. Di era pemerintahan sekarang, Presiden Jokowi sempat menjanjikan membebaskan tahanan politik, ternyata tidak sepenuh hati. Tahun 2015, ada pembebasan Tapol dengan syarat ‘grasi’, tapi pemerintah sekarang terdapat 69 Tapol, jumlah warga dan aktifis semakin besar yang dikenakan pasal makar. Sebenarnya tidak boleh ada satu orang pun yang berdemo  pasca insiden rasisme yang pernah ditangkap, bahkan sehari pun hanya karena  pandangan politik. Demokrasi tidak ada artinya tanpa realisasi pemenuhan hak-hak dasar dari setiap warganya. Perlu adanya perbaikan kondisi penjara dan pembaharuan hukum pidana didesakkan oleh aktifis dan bahkan celebritis yang peduli, agar tidak ada lagi pasal makar yang memenjarakan orang hanya karena pandangan politiknya.  Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB meskipun tidak tetap/tidak permanen sehingga Indonesia perlu menunjukkan keseriusan dalam menghormati hukum internasional  hak asasi manusia dengan membebaskan seluruh tahanan politik yang ada sekarang ini tanpa syarat dan harus segera.
  • #LawanDiskriminasiRasisme #BebaskanTapol

Ank, Mei 2020

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA