Pelanggaran HAM Berat Paniai: Presiden Jokowi Harus Perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan

Home/Berita/Pelanggaran HAM Berat Paniai: Presiden Jokowi Harus Perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan

Pelanggaran HAM Berat Paniai: Presiden Jokowi Harus Perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan

(06 Juni 2020) Gabungan organisasi masyarakat sipil merekomendasikan Presiden perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai sebagaimana ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden Jokowi juga harus memastikan agar Jaksa Agung bekerja secara profesional serta independen dan mempercepat pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi korban dalam kasus Paniai.

Peristiwa Paniai terjadi pada Desember 2014, merupakan kasus kekerasan sipil yang melibatkan anggota TNI dan mengakibatkan 4 orang meninggal, 21 orang mengalami luka berat akibat penganiayaan. Komnas HAM RI menetapkan Peristiwa Paniai sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat pada tanggal 3 Februari 2020.

Dalam konferensi pers Kamis, 4 Juni 2020, Komnas HAM menyatakan bahwa “Presiden harus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu tertentu tidak ada proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, maka Presiden dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik dan penuntut independen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel”.

Pernyataan Komnas HAM tersebut menyiratkan bahwa proses penyelesaian peristiwa Paniai berada di tangan Presiden Jokowi.  Presiden Jokowi harus melakukan terobosan langkah politik hukum ditengah masih lemahnya wewenang Komnas HAM RI dan Jaksa Agung yang terus menerus menahan berkas ke tahap penyidikan.

“Presiden Jokowi dengan kewenangan dan kekuasaannya harus mencari jalan yang cepat untuk menuntaskan janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua”, jelas Gabungan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pernyataan Pers (baca disini: Pernyataan Pers Bersama Menyikapi Peristiwa Paniai)

Gabungan Organisasi Masyarakat Sipil ini adalah Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Greenpeace Indonesia, Papua Itu Kita, Human Rights Working Group (HRWG), Elsham Papua, Setara Institute, KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Satu Keadilan, Solidaritas Perempuan, SKPKC Fransiskan Papua, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP), TAPOL – UK, PEMBEBASAN,

Ank, Juni 2020

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA