Omnibus Law Akan Menghancurkan Papua #TolakOmnibusLaw

Home/Featured, Media Kampanye/Omnibus Law Akan Menghancurkan Papua #TolakOmnibusLaw

Pemerintah dan DPR RI mendorong RUU Cipta Kerja untuk segera dibahas dan disahkan. RUU Cipta kerja adalah salah satu janji Presiden Joko Widodo setelah terpilih kedua kalinya. Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan investasi sehingga prosesnya berbelit-belit, Presiden menginginkan penyederhanaan hukum dibidang ekonomi melalui omnibus law.

Omnibus Law merubah 79 undang-undang dari berbagai sektor. Masyarakat sipil  sepakat mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja hasil omnibus law merugikan hak-hak rakyat. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menginventaris perubahan UU oleh RUU Cipta Kerja. Fokus analisa diarahkan kepada perubahan berkaitan dengan UU perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, UU Perkebunan, UU Kehutanan dan aturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Kesimpulannya Omnibus Law akan sangat berdampak kepada kelangsungan masyarakat adat papua dan perlindungan sumber daya alam masyarakat adat papua.  RUU Cipta kerja menjadi ancaman serius bagi Hutan dan Masyarakat Adat di Papua.

Disektor perlindungan lingkungan hidup Omnibus Law menghapus pasal-pasal kunci yang mengatur perlindungan lingkungan didalam, menghapus izin lingkungan dan kriteria amdal, mempermudah proses berbagai perizinan, menghilangkan  keterlibatan pemerintah melakukan pengawasan dam penjatuhan sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan. Seluruhnya dikendalikan pemerintah pusat yang menjadi pemain inti dalam menentukan proses investasi. Omnibus Law menghilangkan partisipatif masyarakat terlibat memutuskan pelaksanaan sebuah proyek, menghilangkan kewajiban usaha dalam pemenuhan standar lingkungan, memberikan keringanan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan yang sebelumnya sanksinya berupa pidana menjadi sanksi administratif, mengurangi hak atas informasi,  menghapus kewenangan PTUN membatalkan perizinan, menghapus sanksi pembekuan dan pencabutan izin, menghapus prinsip tanggungjawab mutlak (strict liabilty) kepada pelaku pencemaran, menghilangkan pasal yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat..

Untuk sektor perkebunan, omnibus Law merubah pengaturan ulang penetapan batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan usaha perkebunan, menghapus syarat-syarat pertimbangan penetapan luas perkebunan, menghapus larangan pemindahan hak atas tanah usaha perkebunan, menghapus batasan jangka waktu kewajiban pengusahaan hak atas tanah sejak diperoleh, mempermudah peralihan perusahaan ke modal asing, menghapus kewajiban pelaku usaha memfasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20 %, menghapus kewajiban pengusaha untuk melakukan pengelolaan amdal, analisis resiko dan pemantauan lingkungan. Semangat serupa ditemui didalam Pasal yang merubah UU Kehutanan, Omnibus Law memfasilitasi pemanfaatan hutan lindung dalam perizinan usaha, mempermudah perolehan izin dikawasan hutan lindung, menghapus kontribusi atas usaha yang diperoleh (dana reboisasai, dana jaminan kinerja).

Omnibus Law kembali menghidupkan aturan penguasaan HGU selama 90 tahun, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan penguasaan HGU selama 90 tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui Omnibus Law pemerintah tengah memperparah bencana ekologis bagi kehidupan kedepan. Maraknya investasi justru tidak sebanding lurus dengan perbaikan ekonomi rakyat papua, justru akumulasi investasi menyingkirkan kebudayaan dan kedaulatan masyarakat papua atas sumber daya hutan dan alam yang dimiliki sacara lintas generasi.  Walaupun Papua memiliki UU Otonomi khusus namun kehadiran berbagai UU sektoral dan Omnibus law kedepannya akan melumpuhkan penerapan UU Otsus.

Politik hukum melalui Omnibus Law yang berpihak kepada investasi kapital serta mengabaikan hak masyarakat adat papua kedepan akan mengancam keberadaan Hutan alam papua dan sumber daya alam lain di Papua. Proses penghisapan kekayaan alam dan penyingkiran masyarakat Papua akan semakin masif,  hal ini tentunya akan meningkatkan ekskalasi konflik.

Lantas bagaimana menyikapi hal ini,salah satu cara terbaik adalah menolaknya. Ada baiknya Presiden Joko widodo segera menarik RUU Cipta Kerja, kembali mendengar suara rakyat dan mengeluarkan tindakan  memperkuat perlindungan hak masyarakat adat yang selama ini  selalu menjadi ekspolitasi pembangunan.

Lebih lengkap Kajian bisa di download Omnibus Law Ancaman Hutan Papua

TGH, Juli 2020

 

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA