Suku Tehit Melindungi Hutan Tersisa

Home/Berita/Suku Tehit Melindungi Hutan Tersisa

Selasa pagi (22/09/2020), ruang pertemuan di Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, dipenuhi puluhan warga dan tokoh masyarakat adat asal Suku Tehit dari beberapa kampung di Distrik Konda, Distrik Teminabuan, dan sekitarnya. Hadir pula Ketua dan aktifis GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Cabang Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

Ketua GMKI Cabang Sorong Selatan, Holland Abago, mengungkapkan pertemuan masyarakat dilakukan untuk mendiskusikan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anugerah Sakti Internusa (ASI) dan dampak dari rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit daerah ini. Masyarakat adat setempat menolak rencana PT. ASI tersebut.

“Saya atas nama pimpinan GMKI cabang Sorong Selatan, hari ini menyerahkan surat pernyataan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat adat di Distrik Konda terkait  penolakan perusahaan perkebunan  kelapa sawit. Saya pikir Indonesia dan dunia harus tahu, masyarakat adat disini menolak perkebunan kelapa sawit di tanah adat mereka”, jelas Abago.

Tahun 2013, perusahaan PT. ASI mendapatkan izin dan melakukan sosialisasi rencana perkebunan kelapa sawit, namun masyarakat adat di Konda dan Teminabuan, menyatakan menolak rencana perusahaan.

Menurut Kepala Distrik Konda, Sopice Sawor, perusahaan PT. ASI bersama pemerintah daerah datang lagi tahun 2014 dan  2015, untuk melakukan sidang Amdal, namun masyarakat adat  tetap menolak dan melakukan demo penolakan.

“Kami juga kesal perusahaan dan Pemda belum melakukan gelar tikar adat, bersama dengan masyarakat pemilik hak ulayat, belum ada persetujuan masyarakat, tapi pemerintah sudah mengeluarkan izin dari Bupati dan rekomendasi dari Bappeda Sorong Selatan”, ungkap Sopice Sawor, yang juga tokoh perempuan adat setempat.

Masyarakat melakukan penolakan penolakan terhadap PT. ASI dan perusahaan perkebunan sawit lainnya dengan alasan karena tanah dan hutan tidak luas, terdapat tempat keramat dan bersejarah.

“Inilah tempat kami yang kecil ini, kehidupan kami masyarakat Konda mau kemana. Wilayah ini ada hutan lindung yang dilindungi, jadi kami minta pengertian dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sekali lagi dengan tegas, kami atas nama distrik dan masyarakat Konda dan Teminabuan menolak”, tegas Sopice.

Masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mencabut izin-izin perusahaan tersebut dan meminta mantan Bupati Ihalauw ikut bertanggung jawab. Masyarakat rencana akan menyampaikan aspirasi yang dihasilkan dari pertemuan ke pemerintah provinsi di Manokwari dan pemerintah pusat di Jakarta.

“Kami GMKI akan mengawal proses hukum dari masyarakat Distrik Konda. Izin yang dikeluarkan mengalami cacat hukum, logikanya tidak nyambung, rekomendasi dikeluarkan dari instansi terkait tanpa dasar dukungan dari masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat. Jangan mencoba-coba lagi membuka tempat ini, sebab alam akan kutuk dan Tuhan akan kutuk”, ungkap Abago.

GMKI menyampaikan Pernyataan Sikap pada pertemuan ini dan didukung masyarakat. Selengkapnya pernyataan sikap baca disini: Sikap GMKI Tolak Sawit di Konda

Hutan kita ini surga kecil yang jatuh ke bumi, surga itu masih ada hutan, masyarakat adat Tehit ingin melindungi hutan tersisa. Jangan sampai presiden punya krooni bikin rusak, tanggap Ketua GMKI Sorong Selatan dan masyarakat adat setempat.

Ank, Sept 2020

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA